From: Yoseph T Taher [email protected] [GELORA45]
Sent: Friday, November 10, 2017 8:06 PM
SOEMARSONO
dan HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER (1)
(Harsutejo)
Pengantar
Sejak berkuasanya rezim Orba 1965 sampai kini nama
Soemarsono dihapus dari khasanah sejarah kemerdekaan Indonesia, utamanya
pertempuran rakyat Surabaya melawan Sekutu dan Belanda dengan salah satu
puncaknya pada 10 November 1945 yang kini kita kenal sebagai Hari
Pahlawan.
Pertempuran Surabaya 1945 dan Hari Pahlawan tak dapat dipisahkan dengan
nama
Soemarsono, tokoh pemuda dan tokoh perjuangan 1945. Di samping namanya
dicoret
dari sejarah Indonesia, ia bahkan dibungkam selama setengah abad ini.
Maka tak
aneh jika sebagian besar generasi muda dan pelajar tak mengenalnya.
Tulisan
berikut saya petik dari buku di bawah.
10 November 1945
Perang perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya 1945 yang
berpuncak pada pertempuran hebat pada 28-30 Oktober 1945 melawan tentara
Inggris yang hendak memaksakan kehendaknya, merupakan perang rakyat
sebenarnya.
Selanjutnya pemboman membabi buta pasukan Sekutu Inggris pada 10 November
1945
yang dilakukan karena rakyat tidak sudi bertekuk lutut, telah menimbulkan
korban ribuan rakyat tak berdosa dan kerusakan luar biasa. Peristiwa 10
November 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan tidak dapat
kita
mengerti secara baik hanya dengan menceritakan bagian-bagiannya saja.
Dengan
demikian orang perlu mengambil pandangan yang pokok agar terjadi sambung
pengertian. Latar belakang kota Surabaya dalam konteks masyarakat
kolonial,
sebagai kota marine, kota buruh, tidaklah cukup untuk dapat mengerti arti
pertempuran Surabaya 10 November 1945.
Bagi saya untuk mengambil pengertian pokok maka peristiwa
Hari Pahlawan itu tidak dapat dilepaskan dari Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus
1945, tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan nasional untuk kemerdekaan
Indonesia, tetapi merupakan bagian dari rentetan peristiwa sejarah.
Kejadian 10
November 1945 itu besar karena menjadi bagian yang lebih besar yakni
Proklamasi
Kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme. Hari
Pahlawan itu
merupakan fenomena dari proses perjuangan kemerdekaan dan proklamasi,
tidak
akan ada Hari Pahlawan tanpa ada Proklamasi, tidak ada Proklamasi
Kemerdekaan
tanpa perjuangan kemerdekaan sebelumnya.
Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil revolusi, Revolusi
Agustus 1945 yang berlangsung hanya sebentar yang mengubah kualitas negeri
jajahan menjadi negeri merdeka. Kemerdekan yang kita rebut itu sesuai
dengan
prinsip-prinsip yang tercantum dalam Atlantic Charter 1941[1] yang
kemudian terdapat juga dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak
sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.” Maka tidak aneh jika para
pemuda ketika melakukan aksi corat-coret di Surabaya menyebut juga
“Atlantic
Charter.”
Dengan adanya KMB maka revolusi menjadi gagal.
Kemerdekaan hanya ada artinya jika dengan revolusi. Dengan adanya KMB dan
penyerahan kedaulatan yang datang kemudian ialah neo-kolonialisme yang
berlangsung sampai saat ini. Secara formal kita merdeka, tetapi isinya
dijajah,
kemerdekaan semu, kemerdekaan yang memperbodoh rakyat, rakyat belum
merdeka di
dalam Republik Indonesia yang secara formal merdeka. Tanpa kemerdekaaan
penuh
sebagai jembatan emas sebagaimana disebutkan oleh Bung Karno, maka tidak
akan
ada kemakmuran bangsa.[2] Demikianlah pandangan saya tentang arti 10
November 1945
sebagai Hari Pahlawan dalam hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan
serta
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Dalam situasi seperti sekarang ini maka api 10 November
telah padam, yang tinggal abunya. Tidak ada penjajah yang menyerahkan
kemerdekaan dengan sukarela, kemerdekaan harus direbut sebagai yang sering
ditekankan oleh Bung Karno. Dewasa ini hakekatnya kita tidak lagi
merdeka, kita
selalu diatur-atur orang lain, kita didikte oleh pemilik modal besar,
oleh IMF dan
World Bank. Kita akan menikmati kemerdekaan yang sebenarnya jika kita
dapat
melaksanakan Trisakti ajaran Bung Karno sepenuhnya: bebas dalam politik,
berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian
Soemarsono. (Harsutejo, Soemarsono,
Pemimpin Perlawanan Rakyat Surabaya 1945 Yang Dilupakan, Pustaka Sinar
Harapam, Jakarta, 2010.)
[1] Atlantic Charter diumumkan dalam kecamuk Perang Dunia II
pada 14 Agustus 1941, diteken oleh Winston Curchill, Perdana Menteri
Inggris
bersama FD Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Prinsip dasarnya kemudian
dimasukkan ke dalam Declaration of the United Nations pada 1 Januari 1942.
[2] Bung Karno selalu menyebut revolusi belum selesai.
Barangkali ini merupakan perbedaan terminologi, antara revolusi gagal dan
revolusi belum selesai. Dalam persetujuan KMB Belanda dengan bantuan AS
telah
berhasil menekan utusan Indonesia yang diketuai oleh Hatta untuk menerima
tuntutan Belanda agar utang-utang dalam dan luar negeri pemerintah jajahan
Hindia Belanda dibebankan kepada pihak Indonesia sebesar US$1,13 miliar
(Kahin
A & G McT 2001:40), suatu jumlah yang bukan alang-kepalang besarnya bagi
Republik. Di samping itu semua aset perusahaan asing kaum kapitalis
penjajah
yang telah direbut rakyat harus dikembalikan kepada pemiliknya yang “sah”.
Sejarawan Hilmar Farid menyebut dua langkah ini sebagai keputusan absurd
yang
dilakukan penguasa RI (Hilmar Farid dalam pengantar buku Soegiri DS,
Demokrasi dan Spektrum Kemerdekaan Indonesia,
Hasta Mitra, 2003:8). Dikatakan olehnya bahwa sejak itu maka imajinasi
radikal
tentang bangsa ini tenggelam dan diganti oleh keangkuhan kuasa, orientasi
ekonomi kapitalis dengan kesenjangan begitu hebat (Idem 2003:7).
Bung Karno selalu menyebut revolusi belum selesai. Barangkali ini
merupakan
perbedaan terminologi, antara revolusi gagal dan revolusi belum selesai.
Dalam
persetujuan KMB Belanda dengan bantuan AS telah berhasil menekan utusan
Indonesia yang diketuai oleh Hatta untuk menerima tuntutan Belanda agar
utang-utang dalam dan luar negeri pemerintah jajahan Hindia Belanda
dibebankan
kepada pihak Indonesia sebesar US$1,13 miliar (Kahin A & G McT 2001:40),
suatu jumlah yang bukan alang-kepalang besarnya bagi Republik. Di samping
itu
semua aset perusahaan asing kaum kapitalis penjajah yang telah direbut
rakyat
harus dikembalikan kepada pemiliknya yang “sah”. Sejarawan Hilmar Farid
menyebut dua langkah ini sebagai keputusan absurd yang dilakukan penguasa
RI
(Hilmar Farid dalam pengantar buku Soegiri DS, Demokrasi dan Spektrum
Kemerdekaan Indonesia, Hasta Mitra, 2003:8).
Dikatakan olehnya bahwa sejak itu maka imajinasi radikal tentang bangsa
ini
tenggelam dan diganti oleh keangkuhan kuasa, orientasi ekonomi kapitalis
dengan
kesenjangan begitu hebat (Idem 2003:7).
SOEMARSONO dan HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER (2)
(Harsutejo)
Masa Pendudukan Jepang
Di masa Jepang pada bulan Agustus 1944 saya dikirim ke
Surabaya oleh Sukarni sebagai pimpinan Indonesia Muda untuk membantu
perjuangan di sana menyongsong proklamasi dengan payung pegawai perusahaan
minyak BPM. Di BPM ketika itu terdapat 20 pemuda yang berasal dari
berbagai
tempat untuk membantu perjuangan di bawah pimpinan Djohan Sjahruzah,
seorang
intelektual yang simpatik dengan orientasi Marxisme/sosialisme. Djohan
Sjahruzah mula-mula tergabung dalam PNI Pendidikan bersama Hatta dan
Sjahrir.
Djohan Sjahruzah seorang yang teguh dengan ideologi yang baik serta
dedikasi
tinggi, ia berpengaruh di kalangan mahasiswa. Dia ini pula sebenarnya
organisator PNI Pendidikan. Kelak ia tergabung ke dan menjadi Sekjen PSI
bentukan Sutan Sjahrir yang pecah dengan Amir Sjarifuddin. Kata orang yang
dekat dengan Djohan Sjahrusah, menilik pengabdian dan ideologinya ia lebih
pantas menjadi pemimpin PKI.
Belakangan saya berhubungan dengan gerakan bawah tanah
di Surabaya lewat saluran Bung Widarta[1] dari PKI ilegal dengan majalah
bawah tanah bernama Menara Merah.yang berorientasikan
Marxisme/Komunisme. Di samping itu jmajalah ini juga memuat ulasan
politik nasional dan internasional. Kemudian saya mulai melakukan kontak
dengan sejumlah kader gerakan di Tulungagung dan Blitar yang kuat.
Sementara
itu Angkatan Muda Indonesia (AMI), organisasi resmi yang diterima pihak
Jepang di Surabaya dipimpin oleh Ruslan Abdulgani. Anggota pimpinan yang
lain
ialah Sutomo atau Bung Tomo, saya menjadi anggota pengurus tingkat
kecamatan.
Mereka menuntut kemerdekaan sekarang juga. Di pihak lain terdapat gerakan
yang tidak percaya pada Jepang, karena kemerdekaan bukan sekedar dituntut,
apalagi dihadiahkan, kemerdekaan harus direbut.
Gerakan yang dipimpin Bung Widarta ini lebih menarik
bagi saya. Mereka melakukan langkah-langkah nyata dalam perlawanan
terhadap
Jepang. Hal ini berbeda dengan gerakan Djohan Sjahruzah yang terbatas pada
pendidikan di kalangan intelektual. Gerakan Widarta lebih banyak melakukan
aksi-aksi di kalangan kaum buruh, melakukan gerakan anti-fasis dengan
melakukan kegiatan sabotase di samping melakukan pendidikan politik lewat
majalah berkala Menara Merah. Kami
melakukan pendidikan politik untuk menyambut kemerdekaan yang telah kami
perhitungkan datangnya, ketika Jepang mengalami kejatuhan. Ideologi
kemerdekaan ini berarti kesediaan untuk mengorbankan jiwa raga guna
merebut
kemerdekaan dari penjajah, sama sekali bukan berharap-harap hadiah
mereka.
Pada waktu yang sama para aktivis pemuda dan gerakan
bawah tanah juga melakukan kegiatannya dalam berbagai organisasi yang
dibangun
Jepang guna menyongsong Indonesia
Merdeka yang diyakini akan segera dapat diwujudkan dengan jatuhnya Jepang
yang juga sudah dalam perhitungan banyak pemimpin. Di samping perlawanan
gerakan di bawah tanah, selama pendudukan Jepang terjadi juga sejumlah
perlawanan bersenjata, di antaranya yang terkenal ialah pemberontakan Peta
Blitar pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriadi. Di bidang
kesenian
terjadi juga perlawanan sebagai dilakukan tokoh ludruk Surabaya Cak
Durasim
yang tersohor dengan sindirannya terhadap Jepang maupun para pemimpin yang
membantu Jepang, Pegupon omahe doro,
melok Nippon tambah soro (Pegupon rumah burung dara, ikut Nipon tambah
sengsara) yang ditebus dengan nyawa yang bersangkutan.
Orang Jepang Pendukung
Kemerdekaan
Saya belum pernah membaca tulisan tentang adanya
kelompok orang Jepang yang terorganisasi yang sebenarnya mendukung
perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Menurut hemat saya, kelompok itu merupakan sel
Partai
Komunis Jepang yang berada di dalam pemerintahan maupun bala tentara
Jepang
yang menduduki Indonesia. Hal ini hanya saya ketahui dari pengalaman
pribadi.[2]
Di masa pendudukan Jepang saya pernah melakukan
pertemuan dengan seorang militer Jepang berpangkat Sersan Mayor
berdasarkan
petunjuk yang diberikan Widarta. Pada suatu kali saya harus mencari kertas
untuk keperluan penerbitan majalah bawah tanah Menara Merah. Saya
bertanya, “Bagaimana caranya mendapatkan
kertas yang amat langka itu?” Dengan enteng dijawab oleh pimpinan, “Ya
dari
kantor-kantor Jepang!” Wah ini sesuatu yang tidak masuk di akal saya,
bagaimana mungkin mengambil kertas, barang yang cukup langka itu dari
kantor
BPM yang dijaga ketat pihak Jepang. Di masa itu kertasnya kertas merang,
bentuknya bukan dalam rim-riman tapi masih dalam gulungan besar seperti
yang
baru keluar dari pabrik kertas. Bagaimana mungkin membawa kertas dalam
gulungan besar demikian keluar dari kantor yang dijaga tentara Jepang
dengan
aman tanpa mereka ketahui? Ini benar-benar tidak mungkin! Ternyata
jawabannya
sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan.
Oleh pimpinan saya diberi mandat berupa selembar kertas
yang dilinting seperti rokok. Jika kertas tersebut dimasukkan ke dalam air
maka akan terbaca di dalamnya huruf-huruf ‘CC Partai Komunis Indonesia
(PKI)’
dengan tanda Paluarit. “Jika kau menemui tentara Jepang yang dimaksudkan
yang
sedang menjadi kepala jaga di BPM, dia pun akan menunjukkan kertas yang
sama
dengan tulisan ‘CC Partai Komunis Jepang’, itulah kawan yang kita cari”.
Saya bertemu dengan yang bersangkutan di kantor Hongbu
(BPM), tempat saya bekerja dengan perasaan agak ragu juga, sebab jika saya
menemui orang yang salah, bisa-bisa nyawa taruhannya. Kami berdua bertemu
di
sebuah ruangan kepala jaga yang kosong di kantor itu sebagaimana telah
diatur, kami saling menunjukkan kertas yang dilinting itu dan kami
masukkan
ke dalam gelas berisi air yang telah disiapkan, dan benar huruf-huruf dan
simbol Paluarit itu timbul, lalu saya sampaikan bahwa saya akan mengambil
kertas dari kantor tersebut pada jam 14.00 siang. Dua becak telah saya
siapkan. Sebenarnyalah ketika melewati pintu gerbang masih ada perasaan
ngeri
melihat tentara Jepang yang sedang berjaga dengan bayonet terhunus.
Ternyata
dia hanya membalas hormat saya dan membiarkan saya pergi. Maka dua gulung
besar kertas dalam dua becak pun keluar dari kantor dengan pengawasan
penjaga
tentara Jepang...... yang ternyata kawan bangsa Indonesia dari Partai
Komunis
Jepang.
Kejadian ini membuat kepercayaan saya terhadap PKI kian
membesar, PKI merupakan satu-satunya gerakan yang mempunyai jaringan
dengan
gerakan internasional melawan fasisme. Kejadian ini merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari solidaritas internasional meskipun secara
kecil-kecilan dalam arti yang pernah bersinggungan dengan pengalaman
langsung
diri saya. Dari pengalaman ini saya berkeyakinan bahwa kalau terjadi
bentrokan dengan tentara Jepang maka tidak akan terjadi pertumpahan darah
besar-besaran, apalagi Jepang telah menyerah, tak pelak tentu ada peranan
yang telah dan akan dimainkan unsur-unsur anti-fasisme dalam barisan
tentara
Jepang sendiri.
Dalam perkembangan selanjutnya setelah kemerdekaan
seorang panglima senior Laksamana Shibata Yaichiro dari AL membuka gudang
senjata di Embong Wungu bagi para pemuda Indonesia.[3] Ketika ia menyerah
kepada seorang kapten wakil Sekutu
pada 3 Oktober 1945, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk
menyerahkan
senjata kepada pihak Republik yang akan bertanggungjawab terhadap
Sekutu.[4] Demikian papar Soemarsono.
[1] Tentang Widarta, lihat catatan kaki di belakang.
[2] Ini merupakan tantangan bagi mahasiswa sejarah dan
sejarawan untuk menelitinya lebih lanjut.
[3] Dalam tahun 1960-an saya dengar dari Hasan Ismail
tentang adanya tulisan dari Laksamana Madya Shibata Yaichiro yang di masa
itu
bertugas di Surabaya. Dia menulis bahwa dalam kubu Jepang memang terdapat
gerakan bawah tanah yang membantu rakyat Indonesia. Hal demikian banyak
terjadi juga di Tiongkok. Saya mendengar di masa pemberontakan Peta
Blitar,
terdapat satu kompi tentara Jepang yang dijebloskan ke penjara di Ambarawa
karena komandannya ternyata menjadi anggota gerakan anti-fasis. Menurut
dugaan saya mereka itu kebanyakan berada dalam jaringan yang dibangun oleh
Partai Komunis Jepang. Hal ini terjadi juga dengan Partai Komunis Belanda
(CPN). Kita kenal kasus Piet van Staveren, anggota CPN. Sebagai tentara
Belanda kemudian dia menyeberang ke RI menjelang agresi Belanda pertama
(21
Juli 1947), bersama saya ada di Madiun. Dengan nama Indonesia Pitojo, ia
menjadi penyiar Radio Gelora Pemuda Madiun dalam bahasa Belanda. Antara
lain
dia mempropagandakan agar milisi di negeri Belanda tidak memerangi
perjuangan
rakyat Indonesia. Dalam peristiwa Madiun ia ditangkap, dikirim kembali ke
negeri Belanda, di sana dijatuhi hukuman 7 tahun karena desersi (Sm).
[4] MC Ricklefs 1993:325; Hutagalung 2001:146.
