----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Awind [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: GELORA_In <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>; PERSAUDARAAN <[email protected]>Terkirim: Rabu, 15 November 2017 09.12.15 GMT+1Judul: [nasional-list] Ketua YPKP 65: PKI Itu Korban Pembantaian 1965 ------ YPKP 65 ke Komnas HAM, Mengaku Punya Bukti Baru Pembunuhan Massal
https://nasional.tempo.co/read/1033982/ketua-ypkp-65-pki-itu-korban-pembantaian-1965?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_2 Ketua YPKP 65: PKI Itu Korban Pembantaian 1965 Reporter: Non Koresponden Editor: Juli Hantoro Rabu, 15 November 2017 15:01 WIB 0 komentar 10001 - Font: - Ukuran Font: - + - - Kini Anda dapat mengganti jenis dan ukuran font sesuai preferensi Anda. Saya mengerti Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP65) Bedjo Untung dan rombongan mengadukan sejumlah laporan dan temuan baru terkait genosida 1965 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 24 Oktober 2017. Tempo/Fajar Pebrianto TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) Bedjo Untung menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah korban pembantaian 1965. "PKI ini jelas korban, orang-orang tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu katanya PKI berontak, itu tidak ada," ujarnya setelah mengadu ke Kantor Komnas HAM pada Rabu, 15 November 2017. Baca juga: Mengapa PKI Punya Banyak Massa Sebelum 1965, Penelitian Ini... Menurut Bedjo, dirinya bukan orang PKI. Menurut dia PKI tidak melakukan pemberontakan tapi justru menjadi korban pembantaian. "Saya juga bukan orang PKI ya, tapi sekarang sejarah akan mengatakan PKI tidak berontak tapi justru mereka menjadi korban," katanya. Bedjo mengatakan, ketika itu Bung Karno adalah presiden yang sangat berwibawa dan disenangi rakyat Asia, Afrika dan Amerika Latin, beliau tidak mungkin jatuh karena sangat diterima rakyat. "Indonesia akan menjadi mercusuar bangsa, nah ini amerika itu sengaja ingin menjatuhkan dan kemudian memang ada rekayasa dari CIA untuk menjatuhkan Soekarno dan targetnya adalah menghancurkan PKI", katanya. Baca juga: Goenawan Mohamad: Kalau Mau Bilang PKI Ada, Buktikan! Sebelumnya Bedjo Untung menyatakan ragu akan sikap pemerintah untuk menempuh jalur non-yudisial terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 1965–1966. Sikap pemerintah itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Sabtu lalu. Menurut Bedjo, ada kejanggalan dan kontradiksi antara perkataan dan sikap yang ditunjukkan pemerintah terhadap para keluarga korban. "Dari dulu, siapa pun menterinya, selalu janji seperti itu. Tapi hingga saat ini tak jelas maksudnya apa itu non-yudisial? Caranya bagaimana? Kapan akan dilaksanakan? Bentuknya apa saja?" kata Bejo kepada Koran Tempo, Oktober 2016 silam. - PKI ==================== https://nasional.tempo.co/read/1027384/datangi-komnas-ham-bedjo-untung-ypkp65-laporkan-dokumen-as YPKP 65 ke Komnas HAM, Mengaku Punya Bukti Baru Pembunuhan Massal Reporter: Untuk magang 2008 Editor: Kukuh S. Wibowo Rabu, 15 November 2017 14:44 WIB 0 komentar 00000 - Font: - Ukuran Font: - + - - Kini Anda dapat mengganti jenis dan ukuran font sesuai preferensi Anda. Saya mengerti Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65)Bedjo Untung melaporkan temuan kuburan massal di Purwodadiyang diduga sebagai lokasi pembunuhan massal. TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) Bedjo Untung melakukan pengaduan dengan bukti baru kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan peristiwa pembantaian massal 1965. "Kami ingin melaporkan sekaligus bersilaturahmi dengan Komnas HAM yang baru dan ingin korban 1965 dan Komnas HAM tetap menjalin kerja sama serta bersinergi tentang tugas pokok masing-masing," kata Bedjo di kantor Komnas HAM, Rabu, 15 November 2017. Baca: Komnas HAM Akan Lanjutkan Penyelidikan Peristiwa 1965 Bedjo melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Penemuan itu, kata dia, akan dijadikan bukti baru kasus pembantaian 1965. Menurut dia, penemuan kuburan massal ini sudah menjadi bukti yang akurat tentang terjadinya genosida 1965. Jadi dia dan YPKP 65 merasa perlu membuktikan adanya pembunuhan massal di Indonesia pada 1965-1969. Para korban 1965 yang hadir menganggap Komnas HAM benteng keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. "Jadi, kalau itu (kuburan massal) sudah ditemukan, berarti di Indonesia memang ada kejahatan kemanusiaan dan itu dipertanggungjawabkan, karena fitnah ini menjadi tidak adil bagi kami," ujar Bedjo. Simak: Datangi Komnas HAM, Bedjo Untung YPKP 65 Laporkan Dokumen AS Ditambah lagi, kata dia, adanya dokumen yang beberapa minggu lalu beredar mengenai komunikasi telegram dari Amerika. Dokumen itu menyebutkan ada suatu rekayasa yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia untuk menjatuhkan Presiden Sukarno dan membantai Partai Komunis Indonesia. "Pertama, dikatakan dalam percakapan telegram antara Duta Besar Indonesia dan Kementerian Luar Negeri di Amerika, TNI akan menggulingkan Bung Karno tanpa pemberitahuan dan sesudah itu akan menghancurkan PKI. Jadi PKI itu akan dihancurkan TNI Angkatan Darat," tuturnya. MOH. KHORY ALFARIZI
