*Kalau keselamatan kerja diperketatkan bisa menghindari kelancaran penanaman modal*. hehehehehehehe
http://www.sinarharapan.co/news/read/1710308886/keselamatan-kerja-kita-sangat-rendah KESELAMATAN KERJA KITA SANGAT RENDAH *TAK ADA ALASAN PEMERINTAH BERDALIH KEKURANGAN TENAGA PENGAWAS LAPANGAN* 30 Oktober 2017 09:19 BC <http://www.sinarharapan.co/news/author/BC> ah satu sebab yang menguntungkan penanaman modal, karena kalau keselematan pekerja dijamin bisa berarti tambah ongkos inSha Tribunnews.com / Petugas PLN tersengat listrik Dalam masalah keselamatan kerja, bulan Oktober ini bisa dikatakan kelabu. Belum kering kesedihan kita menyaksikan puluhan tenaga kerja yang terpanggang dalam kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, ada lagi kabar memilukan dari Jawa Timur, Minggu kemarin. Sebuah blok girder proyek jalan tol ambruk, mengakibatkan seorang meninggal dan dua lainnya luka-luka serius. Kita juga bisa memasukkan peristiwa memilukan di Bogor beberapa waktu lalu. Tujuh orang dilaporkan tewas karena menghirup gas limbah beracun. Pabrik membuang limbah sembarangan menyebarkan gas berbahaya yang mematikan dan memakan korban. Ketujuh korban tewas diduga karena menghirup gas beracun saat turun ke dalam bak penampungan air limbah trey kardus telur yang mengandung bahan kimia (H2S). Kasus-kasus tersebut sungguh sangat menyedihkan. Dari aspek peraturan kita telah memiliki segalanya. Ada Undang Undang (UU) hingga berbagai peraturan teknis lainnya. Namun pengawasannya sangat lemah. Alasan yang sering kita dengar sungguh klasik, yaitu pemerintah kekurangan tenaga pengawas lapangan. Ini alasan yang tidak masuk akal karena anggaran negara terus meningkat, perekrutan pegawai baru juga berlanjut. Faktor kelalaian manusia dan pengabaian atas prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tampak menonjol. Dalam kasus pembuangan limbah pabrik dan kebakaran di Kosambi hal itu jelas sangat menonjol. Artinya, pengawasan terhadap pelaksanaan standar yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Kasus jatunya empat girder pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo juga menunjukkan hal yang sama. Padahal dalam penanganan proyek-proyek besar jelas berlaku Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu para kontraktor juga harus memiliki langkah-langkah pengendalian dan pengawasan atas metode dan prosedur keselamatan kerja tersebut. Peristiwa tersebut terjadi ketika pemasangan girder sepanjang 50 meter lebih di Kecamatan Grati dalam proses "erection" menggunakan dua buah mesin crane berkekuatan 250 ton dan 150 ton. Pemasangan sudah dimulai sejak hari Sabtu dan menyelesaikan tiga girder. Saat girder ke-4 sedang diatur untuk ditempatkan pada dudukannya, ternyata mengenai girder yang telah terpasang. Tali crane putus dan girder ketiga menyentuh girder lain yang sudah terpasang dan berakibat keempat girder jatuh secara bersamaan. Banyaknya kasus kecelakaan kerja sangat memprihatinkan semua pihak, termasuk Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Setelah kejadian kebakaran di Kosambi, ILO menyerukan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun organisasi pekerja untuk mengeksplorasi bagaimana meningkatkan tindakan keselamatan guna mencegah insiden serupa di masa mendatang. Menurut ILO, insiden itu merupakan peringatan terhadap kondisi kerja yang tidak aman yang masih banyak terjadi dan dihadapi. Menurut perkiraan ILO terbaru, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di Indonesia, masalah ini masih menghantui karena kecenderungan kasus-kasus kecelakaan kerja terus meningkat. Dalam catatan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), korban kecelakaan kerja terus bertambah. Jumlah buruh tewas di tempat kerja pada tahun lalu naik hingga 3 kali lipat, menjadi 2.382 kasus. Ketua Umum KPBI Ilhamsyah beberapa waktu lalu menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu sering berlindung dengan dalih kurangnya jumlah tenaga pengawas lapangan. Padahal, katanya, banyak kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai daerah karena minim pengawasan. Belum lagi berkaitan dengan klaim BPJS yang ternyata tidak berjalan semestinya. “Data BPJS Tenaga Kerja sampai akhir 2015, terdapat 110.285 kasus kecelakaan kerja yang ditangani, namun baru 36.453 kasus kematian yang berhasil mereka bayarkan kompensasinya,” kata Ilhamsyah beberapa waktu lalu. Kita menggarisbawahi pentingnya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan standar dan prosedur keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan, maupun dalam proyek-proyek pemerintah sendiri. Apalagi, saat ini pemerintah sedang “ngebut” penyelesaian berbagai proyek infrastruktur di berbagai daerah. Tak ada alasan pemerintah kekurangan tenaga pengawas. Justru ketika sedang “ngebut” ini pengawasan harus ditingkatkan, ketimbang nanti terpeleset dan jatuh. Sumber : BERBAGAI SUMBER
