Jadi, holding BUMN pertambangan buru-buru dibentuk hanya untuk menampung divestasi 51% saham Freeport, perusahaan yang tinggal 4 tahun lagi selesai kontraknya. - Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk, SiapCaplok Freeport Agustiyanti,CNN Indonesia | Jumat, 17/11/201719:08 WIB Jakarta, CNN Indonesia --Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan telah resmiterbentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham PerusahanPerseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Denganterbentuknya holding tersebut, BUMN pun siap mencaplok saham yang bakaldidivestasi Freeport hingga memegang kepemilikan 51 persen.
Melalui PP tersebut, Inalum resmi ditunjuk sebagai induk usaha BUMN di sektorpertambangan. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk(PTBA), dan PT Timah Tbk, serta memegang saham minoritas Freeport yangsebelumnya ada di tangan pemerintah langsung. "PP Sudah terbit, diundangkan 14 November kemarin. Dengan demikian,holding resmi terbentuk, 9,36 persen saham Freeport yang ada di pemerintah jugasaat ini dibawah Inalum," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, IndustriStrategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurnokepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/11). Adapun tiga BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk(PTBA), dan PT Timah Tbk rencananya akan menggelar Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada 29 November mendatang guna meminta persetujuanpemegang saham terkait perubahan status ketiganya dari persero menjadi bukanpersero. "Ada administrasi yang dilakukan, surat-surat, dan akta-akta diKementerian Keuangan, setelah RUPSLB di 29 November," terang dia. Kendati sudah bukanpersero, menurut Fajar, pemerintah masih memiliki kontrol terhadap BUMNtersebut. Pasalnya, meski telah mengalihkan sahamnya, pemerintah masih memilikisatu saham seri A atau saham Dwiwarna. "Misalnya, kalau ada penjualan saham, seperti IPO atau right issue, diatetap harus minta izin DPR," jelas dia. Setelah tergabung dalam holding, menurut dia, kekuatan permodalan holding BUMNakan mumpuni mendanai pengambilalihan saham yang bakal didivestasi Freeport.Dengan demikian, menurut dia, pemerintah tak perlu lagi menambah permodalanBUMN tersebut. "Setelah itu mereka punya modal yang kuat, tidak perlu lagi ada tambahanmodal dari pemerintah," ungkap dia. Adapun hingga kini negosiasi antara Freeport dan Pemerintah Indonesia belumrampung. Sebelumnya, ada perbedaan perhitungan terkait harga saham divestasiFreeport antara Menteri ESDM Ignatius Jonan dan CEO Freeport-McMoRan Inc.Richard C. Adkerson. Jonan mengestimasi harga saham yang akan didivestasi Freeport sebesar 41,46persen sekitar US$3,45 miliar atau setara Rp46,57 triliun untuk menyerap sisasaham Freeport sebesar 41,64 persen. Sementara itu, harga sisa saham Freeportyang akan didivestasi versi Adkerson mencapai US$5,41 miliar atau setaraRp73,08 triliun. Direktur Utama Inalum BudiGunadi Sadikin sebelumnya mengaku, pihaknya siap mengambil alih sisa saham yangakan didivestasi Freeport pasca mulai beroperasinya holding BUMN tambang. Iapun memastikan keuangan holding nantinya akan mumpuni guna melakukan aksikorporasi tersebut. Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menjelaskan, penyatuan ketigaemiten BUMN tambang dibawah Inalum selaku holding BUMN tambang akan membuatBUMN memiliki kemampuan untuk mengakuisisi sisa saham yang akan didivestasiFreeport. "Mungkin ketiga emiten ini kalau digabungkan asetnya bisa mencapai sekitarRp70 triliun hingga Rp80 triliun. Artinya, kemampuan mengakuisisi Freeport akanmeyakinkan," terang Alfred belum lama ini. (agi)
