Kan berjasa mengurangi pengangguran 73 orang pendukungnya? 2017-11-23 22:47 GMT+01:00 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > > Untuk melihat video, click situs : > > > http://mediaindonesia.com/news/read/133372/pemprov-dan- > dprd-dki-hamburkan-uang/2017-11-23 > > > Pemprov dan DPRD DKI Hamburkan Uang > > Kamis, 23 November 2017 06:22 WIB Penulis: *Nicky Aulia Widadio * > > <http://mediaindonesia.com/files/news/2017/11/anggaran.jpg> > <http://mediaindonesia.com/files/news/2017/11/anggaran.jpg> > > Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD 2018 dalam APBD,jakarta.go.id > > SEJUMLAH kalangan mengkritisi penyusun-an RAPBD DKI Jakarta 2018 yang > dinilai tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. > > Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, > mencontohkan menggelembungnya dana operasional Tim Gubernur untuk > Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar. > > "Tidak efisien. Pada saat bersamaan ada pengurangan dana penyertaan modal > daerah (PMD) bagi BUMD," kata Yenny, kemarin. > > Sebelumnya, Pemprov DKI menghapuskan PMD bagi PD Dharma Jaya yang oleh > sebagian warga dikhawatirkan berdampak pada penyediaan daging bersubsidi > bagi pemegang kartu Jakarta pintar. > > Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Ruslan Amsyari, menyangsikan > urgensi penambahan anggota TGUPP hingga 73 orang. > > "Begitu besar sehingga boros dan nggak efektif. Ini belum jelas konsepnya, > tapi angkanya sudah ada di RAPBD," ujar Ruslan. > > Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem James Arifin Sianipar yang kemarin > memimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2018 di Komisi C DPRD DKI menyebut tidak > tertutup kemungkinan ada tumpang-tindih kewenangan TGUPP dengan pejabat > pemprov. > > "Asisten dan deputi ngapain?" > > Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika memastikan TGUPP tidak > tumpang-tindih dengan asisten ataupun deputi gubernur. > > "TGUPP tidak mewakili gubernur, tetapi hanya memberi rekomendasi dan > masukan." > > Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, Roy Salam, mempertanyakan > landasan hukum anggaran yang di-alokasikan untuk TGUPP. > > "Jangan menghabiskan uang tapi tidak ada ouput kinerjanya. Gubernur harus > paham anggaran kinerja. Anggaran DKI yang besar bukan untuk > dihambur-hamburkan." > > Di sisi lain, Roy pun kecewa dengan melonjaknya anggaran kunjungan kerja > (kunker) anggota DPRD DKI secara drastis dari Rp28,7 miliar menjadi Rp108 > miliar. Menurut Roy, tantangan berat Pemprov dan DPRD DKI ialah > merencanakan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. > > "Bagaimana penyerapan tinggi kalau perencanaan tidak berbasis kebutuhan. > Jangan karena DPRD bilang butuh lalu pemprov mengalokasikannya," ungkap Roy. > > Dana kunker sebesar itu digunakan untuk kebutuhan biaya transpor, hotel, > dan uang representasi bagi 7.752 orang. > > Padahal, anggota DPRD beserta pimpinan hanya 106 orang. > > Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengakui kenaikan anggaran kunker itu > berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 190/2017 tentang Biaya Perjalanan > Dinas Dalam dan Luar Negeri. > > SK itu memuat ketentuan, yakni uang harian perjalanan dinas dalam negeri > sebesar Rp1,5 juta per orang per hari untuk gubernur, wakil gubernur, > pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat eselon I dan II. > > Selain itu, ada biaya penginapan dalam negeri sekitar Rp400 ribu-Rp5,2 > juta per malam. > > Wagub DKI Sandiaga Uno berharap dengan kenaikan biaya kunker itu, anggota > dewan memiliki komparasi atas kota metropolitan lain. > > "Sebagai mitra kami, mereka harus punya referensi kota-kota lain." > > Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menunggu pembahasan TGUPP oleh > DPRD DKI. Tjahjo tidak memungkiri akan merevisi usul itu. > > "Bagi Kemendagri, skala prioritas tanpa mengabaikan program Pak Anies dan > Pak Sandi." > > *Tonton videonya:* > > >
