http://regional.kompas.com/read/2017/11/23/17215071/jokowi-pemerintah-tak-akan-toleransi-radikalisme-apa-pun-organisasinya
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya
Kontributor Kompas TV, Fitri Rachmawati
Kompas.com - 23/11/2017, 17:21 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul
Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua
PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Maruf Amin
(tengah) memukul Gendang Beleq secara bersama-sama saat membuka Munas
Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram,
Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama
se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan
Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga. ANTARA FOTO/Ahmad
Subaidi/aww/17.
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul
Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua
PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Maruf Amin
(tengah) memukul Gendang Beleq secara bersama-sama saat membuka Munas
Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram,
Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama
se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan
Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga. ANTARA FOTO/Ahmad
Subaidi/aww/17.(ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)
*MATARAM, KOMPAS.com* - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
menegaskan bahwa pemerintah memilih tegas dan tidak memberikan toleransi
terhadap aliran radikal <http://indeks.kompas.com/tag/radikal> dan
intoleransi <http://indeks.kompas.com/tag/intoleransi> yang ada di
Indonesia.
Apalagi, lanjut dia, telah ada undang-undang dan perppu yang telah
menjadi payung hukum untuk menyikapi aliran-aliran radikal maupun
intoleransi tersebut.
“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran di pemerintahan agar tegas dan
tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal dan yang
intoleran yang ada di negara kita, apa pun organisasinya,” kata Jokowi
<http://indeks.kompas.com/tag/Jokowi> dalam pidatonya saat menghadiri
dan membuka Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdatul
Ulama NU di Mataram, NTB, Kamis (23/11/2017).
*(Baca juga: UU Usang dan Ujaran Kebencian Akan Dibahas dalam Munas NU
di Lombok
<http://regional.kompas.com/read/2017/11/12/00044331/uu-usang-dan-ujaran-kebencian-akan-dibahas-dalam-munas-nu-di-lombok>)*
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dikenal baik
dalam hal toleransi.. sehingga para tokoh agama dari negara, seperti
Afganistan dan Pakistan, berencana datang ke Indonesia untuk belajar
langsung cara Indonesia menjaga kedamaian meskipun memiliki pulau,
bahasa, dan keberagaman yang sangat luas.
“Ulama-ulama besar Pakistan, Afganistan, termasuk kelompok Taliban, akan
bertemu dengan ulama-ulama Indonesia. Tahapan berikutnya, ulama-ulama
kita yang kita pilih bisa datang ke negara-negara itu untuk memberikan
pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia,” kata Jokowi.
Presiden RI Joko Widodo membuka Munas dan Konferensi Besar Alim Ulama
Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis (23/11/2017).
Presiden RI Joko Widodo membuka Munas dan Konferensi Besar Alim Ulama
Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis
(23/11/2017).(KOMPAS.com/Fitri Rachmawati)
Menurut dia, negara-negara tersebut menilai Indonesia sebagai negara
yang tidak punya kepentingan, netral dan sejuk, apalagi dengan adanya
organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama.
*(Baca juga : Presiden Jokowi Buka Munas NU di Mataram
<http://regional.kompas.com/read/2017/11/23/14380851/presiden-jokowi-buka-munas-nu-di-mataram>)*
Jokowi berharap, hasil pembahasan dan rekomendasi para ulama yang
mengikuti Munas dan konferensi NU di Mataram bisa disampaikan kepada
pemerintah agar pihaknya bisa menindaklanjutinya, terutama yang
berkaitan dengan radikalisme dan gerakan intoleran.
Jokowi mengaku akan meminta pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi aliran-aliran yang mengganggu perdamaian di
negeri ini.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama
dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram,
Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama
se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan
Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga. ANTARA FOTO/Ahmad
Subaidi/aww/17.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama
dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram,
Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama
se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan
Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga. ANTARA FOTO/Ahmad
Subaidi/aww/17.(ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)
Topik yang disampaikan Jokowi sejalan dengan tema besar Munas dan
Konferensi Besar Alim Ulama NU di Mataram, "Memperkokoh Nilai Kebangsaan
melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga".
Jokowi membuka secara simbolis acara ini dengan memukul gedang belek,
alat musik tradisional Lombok, bersama sejumlah pengurus NU dan Gubernur
NTB, Zainul Majdi.
