http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/15320851/komisi-ii-dpr-minta-pemerintah-tuntaskan-konflik-papua-secara-menyeluruh
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Konflik Papua Secara Menyeluruh Nabilla Tashandra Kompas.com - 23/11/2017, 15:32 WIB Proses evakuasi (Humas Polda Papua ) *JAKARTA, KOMPAS.com* - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Pemerintah Indonesia melakukan upaya proaktif yang menyeluruh untuk menuntaskan konflik di Papua <http://indeks.kompas.com/tag/papua>. Persoalan yang terjadi di sana tak bisa hanya diselesaikan secara sementara. "Harus menyeluruh. Enggak bisa hanya mengirim tentara, polisi. Ini persoalannya diselesaikan secara menyeluruh baik internal pemerintah daerah yang ada di sana, sampai kepada diplomasi luar negeri," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017). Lukman menambahkan, pihaknya sempat berkunjung le beberapa negara dan berbincang dengan parlemen setempat. Misalnya Belanda, Belgia dan beberapa negara di Amerika. Menurutnya, Papua memang nenjadi salah satu permasalahan yang sedang di angkat di parlemen negara-negara tersebut. *Baca juga : KKB di Papua Bermuatan Politik, Siapa di Belakangnya? <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/12152141/kkb-di-papua-bermuatan-politik-siapa-di-belakangnya>* Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah bisa lebih baik dalam meningkatkan diplomasi luar negerinya. Meski begitu, ia menilai langkah yang dipilih pemerintah untuk menolak tiga tuntutan kelompok bersenjata adalah langkah yang tepat. "Tuntutan itu tidak relevan. Kalau untuk internal ini langkah tepat tapi untuk hal lain sepertinya pemerintah masih belum kelihatan upayanya," ujar Lukman. *Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/04541521/ini-3-tuntutan-kelompok-kriminal-separatis-bersenjata-di-papua>* Ia menuturkan, sebelum operasi terpadu untuk membebaskan warga, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah melakukan mediasi terhadap kelompok bersenjata. Bahkan upaya mediasi sampai melibatkan kepala suku, tokoh adat dan agama. Namun usaha negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu, sebab kelompok bersenjata meminta tuntutan yang tidak masuk akal dan sulit dipenuhi. Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. +++++ http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/24/pemerintah-harus-lawan-permainan-para-pendukung-kelompok-separatisme-papua-di-luar-negeri Pemerintah Harus Lawan 'Permainan' Para Pendukung Kelompok Separatisme Papua di Luar Negeri Jumat, 24 November 2017 04:49 WIB *Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo* *TRIBUNNEWS.COM <http://TRIBUNNEWS.COM>, JAKARTA* --- Intensitas acara penggalangan dukungan terhadap kelompok separatis tersebut di luar negeri ternyata meningkat di saat yang sama dengan kejadian aksi kelompok itu di Papua, baru-baru ini. Analis militer Connie Rahakundini Bakrie, menyebut hal tersebut tidak bisa didiamkan. Terhadap kampanye yang diakukan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, pemerintah Indonesia Indonesia bisa melawannya antara lain dengan kamapnye tandingan. Semua pihak harus diberitahu fakta sebenarnya yang terjadi, dan sudah semaju apa Papua saat ini. "Kita tidak bisa stop itu, tapi kita bisa meng'counter'(red: lawan) itu , harus. Nyatakanlah Papua itu provinsi (dengan anggaran dari pusat) termahal. Kurang apa Indonesia dengan Papua, hal-hal ini kan tidak diketahui dunia luar," terangnya. Senjata yang kerap digunakan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, adalah HAM. Umumnya yang mereka sasar adalah aparat TNI. Untuk mengantisipasi agar upaya aparat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dijadikan bahan kampanye hitam mereka, maka peranan TNI di Papua harus digantikan oleh Polri. "Karena yang namanya operasi ketertiban dan penegakan hukum (oleh Polisi), tidak ada yang boleh ikut campur," katanya. "Jadi yang turun Polri saja, bahkan kemudian suatu hari, besoknya atau malamnya Kapolri telepon Panglima TNI minta bantuan, tetap saja yang maju Polri," terangnya.
