http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/12152141/kkb-di-papua-bermuatan-politik-siapa-di-belakangnya


KKB di Papua Bermuatan Politik, Siapa di Belakangnya?

Fabian Januarius Kuwado

Kompas.com - 23/11/2017, 12:15 WIB

[image: Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi
dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan
ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00
WIT.]Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari
Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan
ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00
WIT. (Humas Polda Papua)


*JAKARTA, KOMPAS.com* - Pengamat teroris dan intelijen dari Community of
Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, pelaku
penembakan dan penyanderaan warga di Papua
<http://indeks.kompas.com/tag/papua> tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok
Kriminal Bersenjata
<http://indeks.kompas.com/tag/kelompok-kriminal-bersenjata> (KKB).

"Alasannya, karena ada dimensi politis dari gerakan mereka," ujar Harits
kepada Kompas.com Kamis (23/11/2017).

Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka seperti
yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar
dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah
Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat
Papua bisa menentukan nasib sendiri.


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan pers usai
menghadiri acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan
ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017)
malam. (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)



(Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua
<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/04541521/ini-3-tuntutan-kelompok-kriminal-separatis-bersenjata-di-papua>
)

Kelompok kriminal bersenjata
<http://indeks.kompas.com/tag/kelompok-kriminal-bersenjata>, lanjut Harits,
melakukan kegiatannya untuk ekonomi semata, tidak dibumbui dengan unsur
politik.

"Kalau kriminal tentulah enggak berbeda jauh dengan kriminal lainnya di
berbagai tempat. Sementara, mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan
luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar
Harits.

Dari tuntutan, lanjut Harits, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang
disokong beragam komponen.

(Baca juga : Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan
HAM
<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/05150051/panglima-tni--operasi-pembebasan-warga-papua-sesuai-hukum-dan-ham>
)



"Ada orang lokal Papua yang oportunis dengan kepentingan politiknya.
Orang-orang semacam ini banyak juga yang tinggal di luar negeri dan yang
kedua adalah pihak asing juga perlu diwaspadai," ujar Harits.

Keberadaan asing ikut bermain, lanjut Harits, terbaca dari setiap gejolak
di Papua diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan
memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

"Jadi KKB adalah sejatinya OPM yang punya visi politik dan melakukan
beragam perlawanan dan asing ikut bermain didalamnya," lanjut dia.




++++

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/17264101/polri-siap-hadapi-perlawanan-balik-kelompok-bersenjata-di-papua
Polri Siap Hadapi Perlawanan Balik Kelompok Bersenjata di Papua

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Kompas.com - 21/11/2017, 17:26 WIB


Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis
(9/11/2017).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)



*JAKARTA, KOMPAS.com* - Satuan tugas terpadu dari TNI dan Brimob Polri
berhasil mengevakuasi ratusan warga Kampung Kimbely dan Banti yang sempat
disandera kelompok kriminal separatisme bersenjata selama beberapa hari.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri mengantisipasi adanya
perlawanan balik dari kelompok tersebut.

"Saya mantan Kapolda Papua <http://indeks.kompas.com/tag/Papua>, saya tahu.
Kita hadapi," ujar Tito saat ditemui di LIPI, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Tito mengatakan, Polri akan melayani tantangan kelompok tersebut untuk
berhadap-hadapan. Ia meyakini personel gabungan Brimob Polri dan TNI siap
menghadapi mereka.

"Negara Indonesia ini kekuatan TNI-Polri jauh lebih besar daripada mereka,"
kata Tito.

(Baca juga: TNI-Polri Kembali Evakuasi 804 Sandera Kelompok Bersenjata di
Papua
<http://regional.kompas.com/read/2017/11/20/17021111/tni-polri-kembali-evakuasi-804-sandera-kelompok-bersenjata-di-papua>
)

Proses pembebasan sandera itu sendiri didahului sebuah operasi senyap yang
dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad. Sebanyak 13 personel Kopassus dan
10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima
sebelumnya.

Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang
membaur dengan warga sipil.


Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari
Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan
ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00
WIT. (Humas Polda Papua)

Upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB
terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.

Kemudian, keesokan paginya, pasukan TNI dan Brimob bergerak menyerbu
Kampung Kimbely dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu berhamburan
menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang
aparat dengan tembakan bertubi-tubi.

(Baca: Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan
Sandera di Papua
<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/19/08154191/detik-detik-menegangkan-operasi-senyap-kopassus-dan-kostrad-bebaskan-sandera>
)

Setelah kelompok tersebut menghilang dari pandangan, aparat gabungan TNI
dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan
warga yang disandera.

Belakangan, warga yang dievakuasi bertambah sekitar 800 orang. Mereka
merupakan warga asli Kampung Banti dan Kimbely. Ratusan warga meminta
dievakuasi karena menipisnya persediaan obat dan makanan.

Kirim email ke