From: Awind [email protected] [GELORA45] 
Sent: Wednesday, November 29, 2017 7:26 AM

  



https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3747272/sentilan-jokowi-dulu-uu-di-indonesia-banyak-titipan-titipan


Selasa 28 Nov 2017, 21:19 WIB
Sentilan Jokowi: Dulu UU di Indonesia Banyak Titipan-titipan
Hendra Kusuma - detikFinance

 Foto: Bagus Prihantoro Nugroho 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Undang-undang (UU) yang 
lahir dari tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dulu banyak titipan dari 
pihak-pihak tertentu. Sehingga tidak berkualitas.

"Dulu UU kita ini banyak yang agak sponsor. Ya blak-blakan saja. Sehingga 
banyak titipan, itu yang harus dihilangkan," ungkap Jokowi, dalam acara 
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), 
Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Sejak awal masa jabatannya, Jokowi harus berurusan dengan 42 ribu regulasi yang 
menghambat perekonomian. Maka dari itu dilakukan reformasi struktural secara 
gencar.

"Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan dan anggota DPR. enggak usah 
banyak bikin UU, suka ruwet. Bikin saja 1-3, enggak usah sampai 40 tapi 
kualitasnya baik dan mempercepat," jelasnya.

      Baca juga: Jokowi: Sekarang Berbeda dengan Masa Lalu 

Terlalu banyak regulasi, kata Jokowi, sangat menghambat kebijakan pemerintah. 
Pahadal sekarang sangat dibutuhkan kecepatan.

"Kalau UU mempersulit bagaimana kita memutuskan kebijakan dengan cepat. 
Perubahan dunia sudah sangat cepat sekali," terang Jokowi.

Pada kesempatan itu Jokowi menambahkan, ada perubahan yang dilakukan pemerintah 
yang dipimpinnya. Salah satunya adalah dari peringkat kemudahan berbisnis, atau 
Ease of Doing Business yang diterbitkan Bank Dunia.

"Peringkat kemudahan berusaha dari Bank Dunia 2017 naik dari 106 ke 91. Dan 
untuk 2018 loncat lagi jadi 72. Artinya dalam dua tahun kita loncat 34 posisi, 
ini cepat sekali. Namun masih banyak PR," ungkap Jokowi. Salah satu PR tersebut 
adalah banyaknya regulasi di Indonesia yang menghambat.

(mkj/mkj) 
jokowi undang-undang dpr pertumbuhan ekonomi










Kirim email ke