APBD DKI 2018 dan Kisah Coretan Ahok 'Pemahaman Nenek Lu!' Reza GunadhaJum'at, 01 Desember 2017 | 09:14 WIBDokumen program "Sosialisasi SK Gubernur DKI" yang diajukan DPRD senilai Rp8,8 triliun tahun 2015. Ia mempermasalahkan gaji sekitar Rp24 juta untuk satu anggota TGUPP Gubernur Anies setiap bulannya.
Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPRD setempat, Kamis (30/11/2017). Jumlah dana anggaran yang disetujui bersama DPRD dan pemprov DKI itu mencapai Rp 77.117 365.231.898. Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa kritik. Sebelum disahkan, publik mengkritik banyaknya uang mereka yang dialokasikan pemerintah sebagai hibah ke organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas). Satu alokasi dana hibah untuk ormas yang banyak dikritik sebelum disahkan adalah, untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) cabang Jakarta senilai Rp40,2 miliar. Sebabnya, ormas tersebut ternyata tak memunyai kantor sekretariat. Berdasarkan penelusuran, ormas tersebut mencantumkan alamat yang ternyata kantor tempat suami Ketua Himpaudi Yufi Natakusumah bekerja. Namun, oleh Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dana itu tetap dipertahankan karena dinilai hanya salah dalam pencantuman alamat sekretariat. Tak sedikit pula dana hibah untuk ormas yang akhirnya dicoret karena dikritik publik. Misalnya, dana hibah untuk Paguyuban Wardatama Jaya sebesar Rp2,1 miliar; Yayasan Pensiunan Provinsi Jakarta senilai Rp739 juta; hibah untuk kegiatan perwakilan DPD Provinsi Jakarta Rp1,5 miliar; dan, dana perbaikan kolam ikan di DPRD sebesar Rp620 juta. Pemangkasan juga dilakukan setelah mendapat kritik dari banyak pihak. Misalnya dana hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi menjadi Rp100 juta dari sebelumnya Rp500 juta. "Eksekutif tidak bisa menjelaskan alasan dan rasionalisasi atas pemberian hibah untuk ormas dan berapa lembaga yayasan. Artinya, kami berpikir, pemberian hibah ini atas dasar ’suka atau tidak suka’. Atas dasar itukah?” kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, Kamis. Selain dana hibah, dana anggaran untuk kunjungan kerja komisi-komisi DPRD yang diusulkan sekitar 107 miliar, juga dipangkas sebanyak Rp43.015.832 680. Akhirnya, dana kunker tersebut disahkan sebesar Rp67 miliar. Dalam sidang paripurna itu, anggota DPRD dari Fraksi PDIP William Yani menginterupsi soal 73 Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Ia mempermasalahkan gaji sekitar Rp24 juta untuk satu anggota TGUPP setiap bulannya. Tim yang akan membantu Gubernur Anies Baswedan dan wakil Sandiaga Uno itu akan memakan dana APBD 2018 sebesar Rp28 miliar. "Hujan kritik" terhadap struktur APBD DKI 2018 tersebut, juga menjadi kehebohan di media-media sosial. Banyak warganet menilai perancangan penggunaan dana rakyat oleh pemprov pada awal era Anies-Sandiaga tak seperti era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang terbilang sangat ketat dan fokus pada pelayanan publik. “Aku rindu 'pemahaman nenek lu'" tulis warganet @dianrambe di Twitter, sembari menautkan berita mengenai 100 persen kenaikan anggaran sekretariat DPRD DKI. Sementara akun @femimoza97831 menuliskan, “Dokumen ‘pemahaman nenek lu!’ akan menjadi dokumen bersejarah Indonesia. Warisan dari seorang Gubernur pejuang antikorupsi yang melawan semua tikus-tikus koruptor sampai titik darah penghabisan. Kapan lagi Indonesia akan punya pejabat yang berani terus terang dan frontal seperti ini?” Frasa "pemahaman nenek lu" bermuasal dari coretan-coretan Ahok pada dokumen rancangan APBD tahun 2015. Persisnya pada dokumen program "Sosialisasi SK Gubernur DKI" yang diajukan DPRD senilai Rp8,8 triliun. "Sewaktu gue lihat, apa-apaan nih! Gue kasih lingkaran terus tulis 'pemahaman nenek Lu!'. Apa yang mau disosialisasi dari SK Gubernur? Tinggal dilihat doang, makanya gue tulis 'Nenek lu!' di lingkaran. Balikin. Sudah baca 'nenek lu!' tersinggung kali mereka," tutur Ahok kepada wartawan, Selasa (3/3/2015) sore. Tulisan itu pula yang meruncingkan perseteruan pemprov yang kala itu dipimpin Ahok dengan sebagian besar anggota dewan. Anies Lega Gubernur Anies justru merasa senang karena APBD 2018 akhirnya disahkan setelah mendapat kritik dan menuai polemik. "Pertama bersyukur, alhamdulillah, rancangan anggaran sudah disepakati. Kami juga mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap rancangan anggaran secara detail,” ujar Anies seusai rapat paripurna di gedung DPRD DKI. Menurutnya, perhatian publik terhadap rincian dana anggaran itu penting. Pasalnya, APBD tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Anies juga memaklumi banyaknya interupsi dari anggota DPRD DKI saat sidang paripurna pengesahan APBD. Ia mengatakan, ‘hujan interupsi’ seperti itu normal dalam rapat paripurna. "Dinamika-dinamika di dalam sidang adalah dinamika wakil rakyat selalu normal dan ini tuntas," tandasnya.
