----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>Kepada: "[email protected]"
<[email protected]>Terkirim: Sabtu, 2 Desember 2017 02.22.44 GMT+1Judul:
[GELORA45] Dengan 212, umat Islam 'ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan
pilpres'
Dengan 212, umat Islam 'ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres'
Rohmatin BonasirWartawan BBC Indonesia
- 9 jam lalu
- Bagikan artikel ini dengan Facebook
- Bagikan artikel ini dengan Twitter
- Bagikan artikel ini dengan Messenger
- Bagikan artikel ini dengan Email
- Kirim
Hak atas fotoREUTERSImage captionKelompok-kelompok Islam menuntut kepada
pemerintah untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta
dalam suatu aksi pada Februari 2017.
Selama tiga hari ini kelompok yang menamakan diri alumni 212, aksi demonstrasi
pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menuntut pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok dalam kasus penistaan agama, menggelar rangkaian acara yang disebut
sebagai reuni 212.
Selain kongres, juga berlangsung peringatan Maulid Nabi, dan akan ditutup
dengan aksi turun ke jalan yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional,
Jakarta, Sabtu (02/12).
Rangkaian acara alumni 212 itu kini terang-terangan diakui sebagai acara
politik, meskipun sebelumnya ada sebagian anggota panitia reuni yang
membantahnya.
- Reuni aksi 212 dan orang-orang dalam pusarannya, di mana mereka sekarang?
- Reuni 212 menatap pilkada dan pemilu mendatang, usai 'memenangkan Anies'
di Jakarta
- Aksi 212: Rizieq Shihab datang dan menyeru 'penjarakan Ahok'
Penegasan bahwa acara reuni 212 bermuatan politik disampaikan oleh pembina
presidium alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa- MUI, Kapitra Ampera, kepada BBC Indonesia, Jumat (01/12).
"Ini 212 ini adalah kegiatan politik. Untuk apa?"
"Untuk mengkonsolidasikan umat Islam sehingga menimbulkan kesadaran agar
memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu
maupun pilpres di eksekutif melalui pemilihan presiden untuk memilih umat Islam
yang berkualitas memimpin republik ini, memimpin daerah dan memimpin DPR. Dan
ini politik," jelasnya dalam wawancara melalui telepon.
"Dan ini politik umat Islam, dan umat Islam sekarang ingin berkuasa melalui
jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui
pilpres."
'Agenda sudah selesai'
Penegasan Kapitra Ampera berbeda dengan keterangan Slamet Maarif, juru bicara
Front Pembela Islam (FPI) yang turut mengorganisasi reuni alumni 212.
Ia dimintai tanggapan terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jenderal Tito Karnavian, bahwa acara reuni alumni 212 tersebut memiliki motif
politik, meskipun bernuansa keagamaan.
"(Tudingan) itu berlebihan dan dikeluarkan mereka yang belum move on dari
kejadian (pilkada DKI) kemarin," kata Slamet Maarif.
Hak atas fotoMAST IRHAM/EPAImage captionBerbagai organisasi massa turun dalam
demonstrasi menentang Perppu Ormas, Oktober 2017.
Ia merujuk pada pemilihan gubernur DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan
dengan mengalahkan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah ormas dan
sosok di balik gerakan 212 secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan.
Bagaimanapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukanlah satu-satunya figur yang
menilai acara peringatan 212 dilandasi kepentingan politik atau tidak relevan
lagi.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan masalah yang diusung
aksi 212 sudah selesai sehingga tidak perlu mengadakan acara reuni.
Dikhawatirkannya acara seperti itu justru akan menimbulkan agitasi.
Menjelang demonstrasi menentang Ahok pada 2016, ia sempat terlibat dalam
kesepakatan tentang pelaksanaan protes pada tanggal 2 Desember di Lapangan
Monas.
Satu bulan sebelumnya Ma'ruf Amin mengeluarkan bantahan setelah MUI dituding
berpolitik praktis karena mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Ahok telah
menista Alquran dan ulama.
Adapun Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin tidak mengeluarkan
pernyataan yang mendukung, tetapi juga tak sepenuhnya melarang reuni 212. Ia
mengatakan tidak akan menghadari acara itu karena bukan alumni dan mengaku
"mempunyai pemahaman tentang permasalahan umat Islam serta pendekatan
tersendiri dalam menanggulanginya".
Politisasi identitas agama?
Dengan menelisik kelanjutan kegiatan alumni 212 yang diadakan setelah Basuki
Tjahaja Purnama dipenjara dalam kasus penistaan agama dan kalah dalam Pilkada
DKI Jakarta, pengajar teologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar, Profesor DR. Qasim Mathar, menilai alumni 212 sudah jelas gerakan
politik.
"Karena agenda mereka sebenarnya sudah selesai. Kalau agenda utamanya
menjatuhkan Ahok, memberhentikan Ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai.
Nah, sekarang mereka teruskan dengan demo-demo dan kelihatan terus akan
berkelanjutan. Itu sudah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan," kata
Profesor Qasim.
Namun, menurut pembina presidium alumni 212 Kapitra Ampera, gerakan politik 212
sah-sah saja.
"Kenapa kalau umat Islam melakukan kegiatan lalu dituding itu politik yang
konotasinya negatif?"
Dikatakannya berpolitik adalah hak setiap warga negara, termasuk umat Islam
yang tidak ikut demonstrasi 212 walau turut serta dalam kegiatan politik lain
seperti memberikan suara dalam berbagai pemilihan.
"Tapi apakah politik itu dilarang oleh negara Republik Indonesia? Apakah
politik itu haram? Kan tidak. Itu hak konstitusional, kenapa harus diributkan?"
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPimpinan FPI, Rizieq Shihab, berorasi di
hadapan peserta aksi 212 pada bulan Februari 2017.
Kapitra Ampera menolak anggapan bahwa alumni 212 melakukan praktik politisasi
identitas agama.
"Itu kan opini yang dibentuk bahwa seolah-olah ada politisasi Islam. Bahwa umat
Islam saat ini termarjinalkan, umat Islam teralieniasi di tengah kumpulan
mayoritas. Di Amerika mayoritas mengatur minoritas," katanya.
"Boleh saja dong sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia ini dan punya andil
besar, saham besar atas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini, ingin memilih
pemimpin yang bisa masuk ke dalam relung-relung kehidupan kaum Muslimin."
- Islam khas Indonesia 'terancam' pengaruh Timur Tengah
- Wajah peranakan Arab di Indonesia: Rizieq Shihab, politik identitas, dan
pertanyaan tentang stereotip
- 'Islam Indonesia berbunga-bunga, bukan Wahabi yang primitif'
Bagaimanapun dalam kehidupan politik di Indonesia, Islam dan politik tampaknya
tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa, seperti diakui Profesor DR. Qasim
Mathar, dengan catatan dalam berbagai pola.
"Akan tetapi Islam di Indonesia juga kita kenal tidak hanya satu pola, yaitu
pola demo. Ada pola-pola yang seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan
lain-lain yang tidak berpola seperti itu. Tapi sekali lagi, Islam dan politik
di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan."
"Kita juga melihat bahwa kelompok-kelompok Islam yang tidak sepola dengan itu,
tidak menyukai kelompok 212," tambah dosen teologi di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar itu.
Dicontohkannya, ada kelompok mayoritas yang sebelumnya tidak membuka suara
namun kini sudah menyuarakan penentangannya.
"Saya melihat kelompok mayoritas yang diam ini tidak diam sepenuhnya. Mereka
juga sudah bereaksi. Kita melihat ada agenda-agenda kebhinekaan yang mereka
tampilkan di tengah masyarakat, bukan dalam bentuk demonstrasi. Itu sudah lebih
nyata," tuturnya.
Di samping itu, ia juga merujuk pada pertemuan ulama NU di Mataram pada
November lalu, yang menurutnya, sudah semakin menegaskan bahwa kelompok ulama
NU tidak termasuk dalam kelompok 212.
