Indonesia paling aktif tangani korupsi, kata Presiden
 Senin, 11 Desember 2017 11:39 WIB
 
Arsip Foto. Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Penyerahan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun 2018 serta penganugerahan Dana Rakca tahun 2018, di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017). (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia adalah 
salah satu negara yang paling aktif mengusut kasus-kasus korupsi.

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi, coba 
kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, 
ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi," katanya di Jakarta, Senin, pada 
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi 
Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN (Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

"Belum lagi pejabat-pejabat, baik Gubernur BI, kalau tidak keliru dua orang, 
DPR, DPRD. Saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," kata 
Presiden, disambut tawa para undangan yang berasal dari berbagai kementerian, 
lembaga, badan, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain.

Namun, menurut Presiden, yang mengherankan pejabat yang ditangkap dan 
dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada dari waktu ke waktu.

"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus 
dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi," katanya.

Presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan 
administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan 
memberantas korupsi.

"Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi 
pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang 
negara, dari korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data yang saya peroleh telah 
diselamatkan uang negara Rp3,55 triliun, artinya melalui penegakan hukum, rasa 
keadilan diwujudkan," tambah Presiden.

Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 mengangkat tema "Bergerak Bersama Memberantas 
Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan itu, 
KPK berharap pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama, dan 
membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain 
dan masyarakat.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri 
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala 
Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek ada di antara 
pejabat negara yang menghadiri acara itu.



Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati

Kirim email ke