From: Chalik Hamid [email protected] [GELORA45] 
Sent: Thursday, December 21, 2017 2:05 PM

  

Partai Komunis Israel Terus Membela Hak Rakyat Palestina
Anggota koalisi sayap kiri Israel, Hadash, melakukan pawai hak asasi manusia di 
Tel Aviv, Israel (7/12/2017). FOTO/ Getty Images. 
6.5k Shares   Reporter: Akhmad Muawal Hasan
19 Desember, 2017dibaca normal 3:30 menita.. Koalisi kiri radikal, Hadash, 
mengajak boikot perusahaan-perusahaan di daerah Palestina yang diduduki Israel 
(2015)
Komunis Israel minoritas di tubuh pemerintahan, tapi mereka konsisten 
perjuangkan hak rakyat Palestina.tirto.id - Yerusalem terlalu sensitif untuk 
diklaim secara sepihak. Usai Trump mengumumkan secara resmi rencana pemindahan 
kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sekaligus pengakuan 
kota suci tiga agama itu sebagai ibu kota Israel, banyak petinggi negara dunia 
mengecamnya.

Faksi komunis Israel juga bersikap serupa, meski suara mereka barangkali kurang 
bergaung di panggung internasional. 

Partai Komunis Israel atau yang dikenal dengan nama Maki mengutuk Trump karena 
pengakuan status Yerusalem berarti melancarkan serangan terhadap hak-hak rakyat 
Palestina serta mengacaukan proses perdamaian antara Israel-Palestina yang 
sudah berlangsung puluhan tahun. 

“Sebuah perdamaian yang adil berdasarkan resolusi PBB yang diadopsi sebagian 
besar negara dan mayoritas masyarakat di seluruh dunia,” cantum Maki di laman 
resminya, Jumat (15/12/2017). 
 
Trump, Maki mengingatkan, telah melanggar hukum internasional, resolusi Dewan 
Keamanan PBB, dan kebulatan suara komunitas-komunitas internasional bahwa 
Yerusalem kondisinya sedang diokupasi. Maki menyerukan komunitas internasional 
untuk menghadapi kebijakan Trump hingga benar-benar dicabut. Maki telah 
menggandeng Partai Komunis Palestina, dan berharap agar komunitas internasional 
juga turut memberikan tekanan yang sama. 

Baca juga: Kisah Partai-Partai Komunis Palestina Melawan Israel

“Pengumuman kebijakan baru Amerika terkait Yerusalem menjadikan AS terus 
menjadi bagian dari masalah alih-alih menjadi faktor positif untuk mencapai 
solusi. Tidak ada solusi untuk konflik selain mengakhiri pendudukan Israel dan 
memenuhi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan 
sebuah negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya 
serta menyelesaikan masalah pengungsi sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 
nomor 194.” 

Dalam buku Communism in Israel karya Fayez A. Sayegh, Maki yang orisinal 
terbentuk pada tahun 1948 yang menjadi pecahan dari Partai Komunis Palestina. 
Dua tokoh utama yang berperan dalam pendirian Maki adalah Shmuel Mikunis dan 
Moshe Sneh. Partai punya sikap paradoks: anti-Zionis tapi mengakui Israel. 
Namun sikap mereka terhadap Palestina jelas, yakni mendukung hak untuk 
mendirikan negara sendiri sesuai resolusi yang dikeluarkan PBB. 
 
Sikap tersebut melahirkan pertentangan internal di tahun 1960-an. Ada faksi 
yang sepakat perihal eksistensi Israel, dan faksi yang lebih pro-Arab dan 
anti-Zionis keluar untuk membentuk Partai Rakah. Maki yang asli benar-benar 
kolaps pada tahun 1973, sehingga Rakah bisa memakai “Maki” sebagai nama 
resminya. 

Nama itu terus melekat hingga kini. Maki pun menjelma menjadi faksi politik 
sayap kiri radikal dengan pendukung yang cukup signifikan. Kawan-kawannya 
adalah partai-partai kiri bercirikan sosialis dan varian kiri lain yang tak 
memiliki sikap setegas Maki untuk isu Palestina. Atau kata lainnya, lebih 
moderat. 

Baca juga: Fusako Shigenobu, Militan Komunis Jepang Dukung Palestina

Akibat menyadari bahwa kekuatan mereka akan punya pengaruh jelas di parlemen 
Israel, meski pun kecil, Maki membentuk koalisi kelompok-kelompok sayap kiri 
radikal bernama Hadash pada tahun 1977. Hadash adalah akronim yang dalam bahasa 
Indonesia berarti Front Demokrasi untuk Perdamaian dan Kesetaraan. 

Dalam catatan Hareetz, Hadash mendukung kebijakan ekonomi bercirikan komunisme 
dan gigih memperjuangkan hak-hak pekerja. Khusus soal Palestina, akibat punya 
hubungan yang erat dengan politisi dunia Arab, jajaran elit Hadash tergolong 
sebagai yang pertama mendorong solusi dua negara yang independen, saling 
menghormati satu sama lain, dan menjalin hubungan yang damai dan setara. 
 
Sejak mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, Israel meluaskan 
teritorinya dengan berbagai cara. Salah satu yang paling efektif adalah 
membangun perumahan untuk warga Israel secara ilegal di sejumlah wilayah 
Palestina. Hal ini dipandang Hadash sebagai masalah krusial, sehingga mereka 
mendorong agar Israel angkat kaki dari wilayah pemukiman ilegalnya. 

Baca juga: Fidel Castro, Komandan Merah Pembela Palestina

Perang Enam Hari pada tahun 1976 tergolong penting dalam sejarah wilayah yang 
kini disengketakan karena menjadi pondasi aneksasi Israel atas Palestina—dan 
yang berlangsung hingga hari ini. Dunia Arab kala itu terkejut dengan serangan 
tak terduga Israel sampai bisa menyelesaikan proses pendudukan atas wilayah 
Palestina yang tersisa. 

Kemenangan militer Israel dari pihak Arab membuat Zionis juga mampu menduduki 
teritori Mesir di Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai, teritori Suriah di Dataran 
Tinggi Golan, dan teritori Yordania yang meliputi Tepi Barat. Sementara itu 
warga Palestina yang sudah tinggal bertahun-tahun di dalamnya diusir hingga 
menimbulkan gelombang migrasi yang masif ke negara-negara tetangga... 

Hadash mendukung penarikan Israel dari semua teritori negara lain yang dicaplok 
pasca Perang Enam Hari. Hadash sekaligus mendorong pendirian negara Palestina 
di teritori yang dianeksasi itu. Dengan demikian hak-hak pengungsi Palestina 
juga peru dipenuhi untuk bisa kembali ke tanah kelahirannya dengan selamat. 

Agar punya efek di ranah ekonomi, pada tahun 2015 mereka menyerukan Boikot, 
Divestasi dan Sanksi Internasional (BDS) melawan perusahaan-perusahaan yang 
beroperasi di wilayah Palestina yang dianeksasi. Merujuk laporan Hareetz, 
Hadash kala itu juga didukung oleh United Arab List sebagai partai yang 
mewakili komunitas Arab di Israel dan Taal selaku partai Israel yang berkiblat 
pada nasionalisme Arab, sekuler, dan anti-Zionis. 
 
Baca juga: Bela Palestina, Korea Utara Kecam Amerika Soal Yerusalem

Komunis di Israel punya cerita menarik mengapa memilih jalan yang tak dilampaui 
warga Israel kebanyakan. Baru-baru ini Hareetz menyajikan testimoni tersebut 
dengan mewawancarai aktivis komunis senior yang pernah menjadi saksi pergolakan 
politik sejak Israel merdeka. Hareetz juga bertemu dengan aktivis muda Israel 
yang meyakini komunisme bisa menjadi jalan untuk membebaskan Palestina 
sekaligus jalan menuju kesetaraan yang hakiki di berbagai ranah kehidupan. 
 
Tamar Peleg-Sryck salah satunya. Perempuan berusia 91 tahun ini lahir pada saat 
Revolusi Oktober sedang menorehkan sejarahnya di Rusia. Ia selamat dari tragedi 
Holocaust karena dibawa dalam operasi penyelamatan ke Teheran, Iran, pada tahun 
1943. Setelah tinggal beberapa lama di Kazakhtan ia pindah ke wilayah Palestina 
yang kemudian diduduki Israel. Kini ia tinggal di Tel Aviv, dan selama hidupnya 
ia aktif di organisasi berbasis komunis dan masih percaya ke depan komunisme 
akan tetap mendapat jalannya. 

Lebih jauh lagi, Peleg-Sryck menemukan kaitan antara aktivismenya dengan 
perjuangan menegakkan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Prinsip-prinsip 
komunis dan gerakan hak-hak sipil, katanya, saling berkaitan. Ia mencontohkan 
terbentuknya Asosiasi untuk Hak Sipil di Israel tak akan terbentuk tanpa 
memasukkan hak-hak ekonomi para pekerja—sesuatu yang menjadi basis perjuangan 
golongan komunis di seluruh negara. 

“Dan orang yang tumbuh dalam naungan komunisme tak mungkin jadi seorang rasis.” 

Baca juga: Yahudi yang Anti-Zionis, Yahudi yang Pro-Palestina

 share infografik

Pendapat serupa dinyatakan oleh Fathia Sageer, usia 62 tahun, mantan pengajar 
dari Galilee, kota Israel dekat perbatasan Lebanon. Sageer adalah seorang 
feminis dari Gerakan Perempuan Demokratik sejak usia 19 tahun. Komunisme dan 
feminisme menurutnya berjalan beriringan, sebab teori komunisme tak 
mendiskriminasikan laki-laki maupun perempuan. Perjuangannya anti-penindasan, 
oleh sebab itu peduli dengan isu Palestina. 

“Usai menamatkan sekolah menengah saya mencari studi lanjutan sekaligus 
pendanaannya. Saya terpikat dengan pertemuan komunis veteran. Saya senang 
mendengar mereka membicarakan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan untuk 
perdamaian." 

"Komunisme sulit dicapai dalam situasi politik Israel, tapi saya mencoba 
menerapkan asas-asasnya dalam kehidupan sehari-hari, juga saya ajak untuk 
kelompok perempuan di mana saya bekerja dan di pendidikan anak saya,” 
pungkasnya. 

Baca juga artikel terkait YERUSALEM atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal 
Hasan 

(tirto.id - awa/win)

Kirim email ke