[GELORA45] Politik SARA 'lebih buruk' dari politik uang karena berdampak perpecahan

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 

 Politik SARA 'lebih buruk' dari politik uang karena berdampak perpecahan 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006 Liston P SiregarBBC Indonesia
 9 menit lalu

 Bagikan artikel ini dengan Facebook 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006#  Bagikan artikel ini dengan 
Twitter http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006#  Bagikan artikel ini 
dengan Messenger http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006#  Bagikan 
artikel ini dengan Email 
mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-42484006
  Kirim http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006#share-tools




 
 Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionIsu SARA dianggap memiliki efek memadai 
dalam pemilihan daerah di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang 
berlangsung sengit agaknya masih bergema dengan munculnya kekhawatiran politik 
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) akan diangkat kembali dalam 
rangkaian pilkada 2018 mendatang.
 Direktur lembaga survei Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan 
berpendapat isu SARA akan lebih banyak digunakan dalam pemilihan-pemilihan 
mendatang dibanding masa sebelumnya.
 "Saya melihatnya begitu karena memang ada keyakinan bahwa isu SARA memilik 
efek yang memadai untuk elektabilitas seseorang atau untuk menahan 
elektabilitas seseorang."
 Aksi bela ulama di Kalbar 'tiru' politik SARA Pilkada Jakarta 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39992156 Isu SARA meningkat di Pilkada 
DKI Jakarta, salah siapa? http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353 
Menteri Agama: 'Ceramah agama jangan provokatif atau pertentangkan SARA' 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39744685 Seperti dalam Pilkada DKI Jakarta, 
isu SARA tampaknya lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan 
elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan 'kekosongan' itu bisa 
dimanfaatkan oleh calon-calon yang lain.
 "Isu SARA bersifat lebih menyerang pada orang, bahwa dia kelompok anu dan 
bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak ke 
luar, menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang 
daripada menaikkan elektabilitas," tutur Ray.
 Walau jelas ada perbedaan antara masing-masing daerah, polanya diperkirakan 
akan sama dengan intensitas yang berbeda. "Akan tetap berguna dalam menekan 
kandidat lain."
 Dampak jangka panjang Menurut survei yang dilakukan Lingkar Madani Indonesia 
atau LIMA, efek politik uang diperkirakan hanya sekitar 30%, yang berarti dari 
100 orang yang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai 
dengan permintaan pemberi uang.
Hak atas fotoRINA AYU/TRIBUNNEWS.COMImage captionRay Rangkuti berpendapat isu 
SARA akan digunakan dalam Pilkada 2018 dengan intensitas berbeda di 
masing-masing daerah. 
 Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, 
yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun 
juga sampai ikut 'terlibat'.
 "Yang kedua soal waktu. Pilkada DKI Jakarta yang begitu marak penggunaan isu 
SARA, sampai sekarang terbelah. Jadi bukan hanya berbeda pilihan tapi terbelah 
karena isu SARA. Baik yang menang maupun yang kalah masih memiiki dampak 
psikologis akibat isu SARA yang diperlakukan sangat kuat," jelas Ray Rangkuti.
 "Jadi kalau dilihat dari dampaknya, ternyata politik SARA dampaknya jauh lebih 
dahsyat dari politik uang. Politik uang terlokalisir hanya di daerah tempat 
pilkada berlangsung dan relatif berjangka pendek karena orang datang ke TPS, 
suaranya dibeli."
Hak atas fotoAFPImage captionSebanyak 171 provinsi, kota, dan kabupaten akan 
menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Itu sebabnya Rangkuti di satu 
sisi menyambut baik menurunnya kecenderungan politik uang namun pada saat yang 
sama khawatir dengan meningkatnya isu SARA dalam pilkada.
 "Bagi saya bukan soal pertanyaan kemunduran namun pada tingkat tertentu 
berhubungan dengan ketahanan naisonal. Apakah bangsa ini dengan politik SARA 
akan mampu bertahan atau keterpecahan semakin kuat. Jadi bukan soal mundur atau 
tidak saja. Politik SARA ini soal ujian terhadap ketahanan nasional Indonesia," 
tegas Rangkuti.
 Tanggal 27 Juni 2018, sebanyak 171 provinsi, kota, dan kabupaten akan 
menggelar pilkada serentak. Dari 17 provinsi yang menggelar pilkada, tiga di 
antaranya adalah daerah yang berpenduduk padat, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Jawa Timur.
 Pengalaman Jakarta Kekhawatiran akan maraknya isu SARA memang meningkat akibat 
Pilkada DKI Jakarta awal 2017 ketika beberapa kelompok Islam memanfaatkan isu 
tersebut untuk menyudutkan gubernur petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok, yang berdarah etnik Cina dan beragama Kristen.
 Ketua Bawaslu DKI Jakarta pada saat pemilihan tersebut, Mimah Sumanti, mengaku 
memang menemukan kecenderungan itu walau tidak merujuk pada calon tertentu.
 "Sentimen ketidaksukaan itu akhirnya memunculkan sentimen agama... salah satu 
paslon kebetulan ya waktu itu dimunculkanlah sentimen-sentimen agamanya," jelas 
Mimah yang kini aktif di IVID atau Indonesia Voter Initiative for Democracy, 
sebuah lembaga masyarakat pemantau pemilu.
Image captionPengawas pikada akan 'lebih efektif' jika bekerja sama dengan 
tokoh masyarakat. Mimah menambahkan bahwa isu SARA memang lebih mungkin 
dimunculkan untuk pemilihan daerah.
 "Kalau pilkada kan beda. Pilkada itu rasa primordialitas lebih tinggi, rasa 
kepemilikan lebih tinggi terhadap daerahnya. Maka memungkinkan dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jawab untuk memenangkan pilkada,"
 Berdasarkan pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Mimah juga mengingatkan 
bahwa pengawas pemilu tidak akan selalu berhasil menerapkan penegakan hukum 
secara langsung.
 "Kita kan pengawas beda cara penyampaiannya. Kita kan versi penegakan hukum. 
Kalau melalui tokoh masyarakat maka masyarakat diberi pemahaman untuk menjaga 
ketertiban, kedamaian, menjaga situasi lebih kondusif begitu."
 Pilkada Jateng: Upaya Gerindra mengulang sukses Pilkada Jakarta 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42341066 Seperti apa wajah politik 
Indonesia setelah Pilkada Jakarta berakhir? 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39626091 Kasus Ahok: mengapa partai 
pendukung 'tak lakukan pembelaan?' 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37967237 Oleh karena itu, tambah Mimah, 
pengawas pemilu harus lebih mendekati tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh 
di wilayahnya.
 "Selain disuntik soal pengawasan dan penegakan hukum, juga disuntik 
materi-materi terkait dengan bagaimana menciptakan kondusifitas di wilayahnya. 
Jadi memang caranya harus berbeda karena kalau masyarakat 'ini dilarang', 
mereka bisa shock juga. Jadi dengan cara yang mendekati budaya mereka. Tiap 
daerah beda-beda."
 Bahkan dengan bantuan tokoh masyarakat sekalipun, belum berarti upaya menjadi 
mudah karena Mimah mengingat sekedar pencabutan spanduk kampanye dari rumah 
ibadah saja ternyata ada yang sampai memerlukan waktu sampai tiga hari.