http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/20175611/sri-mulyani-singgung-biaya-perjalanan-dinas-
dki-yang-3-kali-lipat-standar
Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas
DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional
Sherly Puspita
Kompas.com - 27/12/2017, 20:17 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu
(27/12/2017).(Kompas.com/Sherly Puspita)
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani
<http://indeks.kompas.com/tag/Sri-Mulyani> mengingatkan Pemprov DKI
terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya
mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut.
Sebab, menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan
dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar
perjalanan dinas secara nasional.
"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3
kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional
itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat
menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu
(27/12/2017).
*Baca juga : Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah
Pusat
<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/17341971/sri-mulyani-harap-ok-oce-selaras-dengan-pkh-pemerintah-pusat>*
Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran
anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.
Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran
tersebut karena kebutuhan untuk perjalanan dinas karyawan berbeda-beda
antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas
tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.
"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi /it is the good
way to spend your money/, saya tidak mempermasalahkan /how to spend/-nya
tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk
memberikan insentif untuk/perform/, untuk mengkaitkan tujuan tadi
seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.
*Baca juga : Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat
Ditantang Raih WTP
<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/13263161/sandiaga-membungkukkan-badan-ke-arah-sri-mulyani-saat-ditantang-raih-wtp>*
Tak hanya itu, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk
memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP). "Sudah saya katakan berulang,
seharusnya DKI dapat WTP dan WTP," ujar Ani.
Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini
sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota
G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan
keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.
