https://metro.tempo.co/read/1045762/sri-mulyani-mengkritik-jawaban-pemprov-dki-jakarta-tak-
nyambung?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_3
Sri Mulyani Mengkritik, Jawaban Pemprov DKI
Jakarta Tak Nyambung
Reporter:
Friski Riana
Editor:
Jobpie Sugiharto
Kamis, 28 Desember 2017 17:10 WIB
0 komentar
<https://metro.tempo.co/read/1045762/sri-mulyani-mengkritik-jawaban-pemprov-dki-jakarta-tak-nyambung?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_3#comments>
3540040
# Font:
# Ukuran Font: -
<https://metro.tempo.co/read/1045762/sri-mulyani-mengkritik-jawaban-pemprov-dki-jakarta-tak-nyambung?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_3#font-decrease>
+
<https://metro.tempo.co/read/1045762/sri-mulyani-mengkritik-jawaban-pemprov-dki-jakarta-tak-nyambung?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_3#font-increase>
#
#
Sri Mulyani Mengkritik, Jawaban Pemprov DKI Jakarta Tak Nyambung
<https://metro.tempo.co/read/1045762/sri-mulyani-mengkritik-jawaban-pemprov-dki-jakarta-tak-nyambung?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_3>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Subekti
*TEMPO.CO, Jakarta* - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menanggapi kritik Menteri Keuangan
*Sri Mulyani*
<https://metro.tempo.co/read/1045639/sri-mulyani-menantang-dki-sandiaga-mulai-bedah-laporan-aset> soal
anggaran perjalanan dinas PNS DKI Jakarta lebih tinggi
ketimbang pemerintah pusat.
Alih-alih memberikan penjelasan yang tepat, Tuty justru
membeberkan dasar hukum penyusunan anggaran perjalanan dinas.
"(Anggaran perjalanan dinas) ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yang telah diubah dalam Permendagri Nomor 77
Tahun 2015," katanya di Balai Kota DKI pada Kamis, 28 Desember 2017.
*Baca*: Sri Mulyani Pertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas DKI
<https://metro.tempo.co/read/1045495/sri-mulyani-pertanyakan-anggaran-perjalanan-dinas-dki>
<https://metro.tempo.co/read/1045495/sri-mulyani-pertanyakan-anggaran-perjalanan-dinas-dki>
<https://metro.tempo.co/read/1045495/sri-mulyani-pertanyakan-anggaran-perjalanan-dinas-dki>
<https://metro.tempo.co/read/1045495/sri-mulyani-pertanyakan-anggaran-perjalanan-dinas-dki>Dalam
peraturan itu, Tuty menerangkan, biaya perjalanan dinas daerah
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas-asas
akuntabilitas, transparansi, kepatutan, kewajaran, dan asas ketersediaan
atau kemampuan pendanaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu
memberikan ruang kepada pemerintahan daerah untuk berhitung dan
merasionalkan belanjanya, kemudian menyesuaikan dengan aspek-aspek tersebut.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta
Tahun 2017-2022 di Balai Kota, Jakarta, Rabu kemarin, Menteri Sri
Mulyani mengkritik biaya perjalanan dinas pejabat di lingkungan
pemerintah DKI Jakarta. Ia menilai angka yang dimasukkan ke mata
anggaran itu terlalu gemuk.
Menurut Sri Mulyani, anggaran Rp 1,5 juta per orang per hari itu tiga
kali lipat lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah
pusat, yaitu Rp 480 ribu. Namun, dia tidak mempermasalahkan bagaimana
anggaran itu digunakan.
"Mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan
insentif?”
Dia meminta sektor lain juga diperhatikan oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. “Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan,
dan untuk tiga hal, infrastruktur, /human capital investment/, dan untuk
reformasi (birokrasi)?" ucap Sri Mulyani.
Tuty lebih jauh menuturkan, berdasarkan kajian dari satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dalam merumuskan biaya perjalanan dinas, maka
ditetapkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,5 juta per orang per
hari. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta
pada 2016.
"Aspek-aspek yang ada di Permendagri ini dianggap sudah sangat terpenuhi
ketika hal ini dibahas dan ditetapkan waktu bulan Mei 2016," ujarnya
menanggapi kritik Sri Mulyani tanpa menjelaskan bagaimana
perhitungan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi *DKI Jakarta*
<https://www.tempo.co/tag/pemerintah-provinsi-dki-jakarta>.
------------------------------------------------------------------------
# Sri Mulyani <https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani>
# DKI Jakarta <https://www.tempo.co/tag/dki-jakarta>
===============
https://metro.tempo.co/read/1045578/menteri-sri-mulyani-menantang-anies-sandi-di-tahun-2018-soal
Menteri Sri Mulyani Menantang Anies-Sandi di
Tahun 2018 Soal...
Reporter:
Muhammad Hendartyo
Editor:
Dwi Arjanto
Kamis, 28 Desember 2017 06:15 WIB
0 komentar
<https://metro.tempo.co/read/1045578/menteri-sri-mulyani-menantang-anies-sandi-di-tahun-2018-soal#comments>
00000
# Font:
# Ukuran Font: -
<https://metro.tempo.co/read/1045578/menteri-sri-mulyani-menantang-anies-sandi-di-tahun-2018-soal#font-decrease>
+
<https://metro.tempo.co/read/1045578/menteri-sri-mulyani-menantang-anies-sandi-di-tahun-2018-soal#font-increase>
#
#
Menteri Sri Mulyani Menantang Anies-Sandi di Tahun 2018 Soal...
<https://metro.tempo.co/read/1045578/menteri-sri-mulyani-menantang-anies-sandi-di-tahun-2018-soal>
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
Tempo/Hendartyo Hanggi
*TEMPO.CO*, *Jakarta* -Menteri Keuangan Sri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1045549/diminta-bayar-subsidi-ke-pertamina-sri-mulyani-nanti-dihitung>Indrawati
menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Sandiaga Uno atau Anies-
<https://metro.tempo.co/read/1044823/kelilingi-gereja-di-malam-natal-anies-sandi-dapat-titipan-khusus-dari-kapolri>Sandi
<https://metro.tempo.co/read/1044823/kelilingi-gereja-di-malam-natal-anies-sandi-dapat-titipan-khusus-dari-kapolri>
untuk dapat mewujudkan ibukota Indonesia mendapatkan opini dari Badan
Pemeriksa Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) di 2018.
"Harusnya grade dari DKI itu harusnya invesment grade yang bahkan
melebihi nasional. Karena kita banyak sekali di nasional itu ratingnya
harus mempengaruhi banyak daerah yang lain. Jadi tolong pak Sandi sama
pak Anies, kalau bisa kalahin saya dong dalam laporan keuangan," kata
Sri Mulyani <https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani-indrawati-sri-mulyani>
di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
Baca : Sri Mulyan iPertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas DKI
<https://metro.tempo.co/read/1045495/sri-mulyani-pertanyakan-anggaran-perjalanan-dinas-dki>
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan langsung saat sambutan pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah(RPJMD). Dalam kesempatan tersebut juga hadir Anies Baswedan,
Sandiaga Uno, dan wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Sebelumnya juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman
Abnur.
Menanggapi tantangan tersebut, Anies segera merespon beberapa jam
kemudian. "Insya Allah paling tidak untuk tahun ke depan, kita tata dari
sekarang sehingga tidak memunculkan masalah. Bahkan saya sampaikan juga
realisasi pajak kita itu Alhamdulillah sudah mencapai bukan mencapai,
sudah melampaui target," ujar Anies Baswedan.
Di bagian lain, Menteri Sri Mulyani juga mengkritisi biaya perjalanan
dinas DKI Jakarta. Ia menilai perlu merasionalisasi dan mempertanyakan
kembali apakah itu benar-benar cara terbaik untuk mengalokasikan anggaran.
"Daerah ini kalau bikin standar biaya lebih mahal dari pemerintah pusat.
Kalau saya di luar DKI barang kali mengerti, ada perjalanan, kemahalan,
dan yang lain. Tapi satuan harian biaya perjalanan dinas di DKI ini sama
pusat hampir tiga kali lipat, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI.
Standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari. Padahal kita
juga ada di DKI," kata Sri Mulyani.
Simak juga : Harga Solar Tak Naik, Menteri Jonan Minta Sri Mulyani Bayar
Subsidi
<https://bisnis.tempo.co/read/1045510/harga-solar-tak-naik-menteri-jonan-minta-sri-mulyani-bayar-subsidi>
Sri Mulyani mengatakan tidak mempermasalahkan bagaimana anggaran
digunakan. "Mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk
memberikan insentif, untuk memberikan insentif untuk perform. Untuk
mengkaitkan dengan tujuan tadi, pengangguran kemiskinan, kesenjangan dan
untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk
reformasi (birokrasi)," ujar Sri Mulyani.
"Jadi mungkin di rasionalisasi dari sisi is it really the good way to
spend your money?," tanya Sri Mulyani.
Sri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1044906/viral-keluhan-ke-sri-mulyani-soal-koper-begini-respons-bea-cukai>
mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih
tersimpan di perbankan sampai dengan November posisinya DKI Jakarta
punya Rp 20 triliun, dari Rp 60 triliun. "Sepertiga masih di sana," kata
Sri Mulyani lagi.
------------------------------------------------------------------------
