Dilihat dari TUJUAN UTAMA menjaga kedaulatan wilayah RI, perairan Indonesia dimana harus berkemampuan mencegah kapal-asing masuk mencuri ikan, ... tentu pemerintah harus membuktikan berkemampuan menjaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kebijakan setelah berhasil menangkap kapal-kapal asing pelanggar itu, urusan kedua, ...
Nah, sekarang kalau kita lihat dari sudut meningkatkan hasil produksi ikan laut. Pertama, tentu harus dengan lebih TEGAS mencegah kapal-asing masuk keperairan Indonesia mencuri ikan dengan teknologi yang lebih canggih, bagaimanapun juga NELAYAN Indonesia kalah saing. PASTI produksi ikan akan merosot kalau membiarkan ikan2 diperairan Indonesia diCURI kapal2 asing; kedua, kalau tenggelamkan kapal terlalu banyak, entah sudah berapa ratus kapal diledakkan dan tenggelam diperairan laut Indonesia, ... tentu akan mencemarkan dan mengganggu kehidupan ikan disitu. Sangat tidak menguntungkan dan tentu akan memerosotkan produksi ikan Indonesia juga! Jadi, nampaknya lebih baik, ambil kebijakan TANGKAP nakoda kapal-asing itu dan denda seberat-beratnya saja! Biar mereka kapok dan hasil denda itu boleh belikan kapal penangkap ikan dengan teknologi canggih untuk NELAYAN Indonesia sendiri, ...! Dengan demikian juga tidak perlu menyita kapal-asing yang mungkin juga sudah banyak kerusakan atau hampir rusak, lalu menjual/dikasihkan pada nelayan Indonesia yang sidikit banyak mencoreng muka RI, ... sendiri. Salam, ChanCT From: mj [email protected] [GELORA45] Sent: Thursday, January 11, 2018 3:20 AM Subject: [GELORA45] Jokowi Tanggapi Pendapat JK, Luhut, dan Susi soal Penenggelaman Kapal Kebijakan emosionil. Cuma buat pencitraan.. Apa malunya disita kemudian dijual kepada nelayan kita sendiri? Sama seperti drug yang disita kenapa kudu dimusnahkan, bukannya diberikan kepada yang sakit yang miskin yang membutuhkan tapi ga punya duit buat belinya? mj Jokowi Tanggapi Silang Pendapat JK, Luhut, dan Susi soal Penenggelaman Kapal IHSANUDDIN Kompas.com - 10/01/2018, 18:53 WIB Presiden Joko Widodo saat hadir pada perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR) JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara soal silang pendapat di kabinet kerja terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor. Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. (Baca: Penenggelaman Kapal ala Susi Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut) Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut sesuai ketentuan undang-undang. Presiden mengatakan sempat meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor ikan. Permintaan itu disampaikan Presiden kepada Susi dalam rapat kabinet. "Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor karena ekspor kita turun. Itu saja," kata Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018). (Baca: Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal) Namun, Presiden Jokowi tetap menilai bahwa penenggelaman kapal yang selama tiga tahun terakhir dilakukan untuk kebaikan negara. Ia menyatakan tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum. "Jadi, penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap ilegal fishing, terhadap pencurian ikan. Enggak main-main," kata Presiden Jokowi. "Oleh karena yang paling serem ditenggelamkan. Yang paling serem itu. Untuk efek jera," tambah dia.
