5 Juta Sertifikat Tanah Diterbitkan BPN Setelah 'Diancam' JokowiReporter:  
Istman Musaharun PramadibaEditor:  Rr. Ariyani Yakti WidyastutiKamis, 11 
Januari 2018 12:35 WIB 
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membagikan 7.500 sertifikat 
tanah kepada warga di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah yang menggeber penyerahan sertifikat hak 
atas tanah ke seluruh penjuru nusantara sepanjang tahun 2017 tak terlepas 
permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Presiden Jokowi menargetkan, bahkan dengan 
sedikit 'mengancam' bahwa sebanyak 5 juta sertifikat tanah agar diterbitkan 
oleh Menteri Sofyan saat itu.

"Saya dengan Pak Menteri di awal janjian. Pak, targetnya ini 5 juta. Kalau 
nggak tercapai, tahu sendiri," ujar Presiden Jokowi di Rapat Kerja Nasional 
Kementerian Agraria, Rabu, 10 Januari 2017.

Baca: Genjot Target 7 Juta Sertifikat Tanah, BPN Lakukan Hal Ini

Berdasarkan data Kementerian Agraria, ada 5,26 juta bidang yang mereka daftar 
untuk penerbitan sertifikat. Namun, dari lima jutaan bidang itu, hanya 4,23 
juta bidang yang bisa dikeluarkan sertifikat. Sebab, sisanya tidak ada pihak 
terkait di tempat ketika hendak diberikan sertifikat.

Lebih lanjut, Kementerian Agraria mencatat bahwa selama 2017 ada 2.168 sengketa 
tanah. Angka itu tidak banyak, tapi menjadi perhatian publik.

Untuk tahun ini, Jokowi memasang target lebih tinggi yakni sebanyak 7 juta 
sertifikat tanah untuk diterbitkan. Ia menilai penerbitan 7 juta sertifikat 
tanah itu akan lebih gampang mengingat Kementerian Agraria bisa menerbitkan 5 
juta sertifikat di 2017.

Jokowi menyebutkan, target dibutuhkan untuk memudahkan Kementerian Agraria 
dalam bekerja. Tanpa target yang jelas, kementerian tak akan punya acuan yang 
dikejar. "Saya tahu jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target," 
tuturnya.

Upaya dari BPN untuk mencapai target itu, menurut Jokowi, juga terus 
diperhatikan. "Jangan dipikir saya nggak tahu. Nanti Pak Menteri sampaikan saja 
ke Kanwil, targetnya ini. Siapa yang nggak bisa memenuhi, copot."

Kirim email ke