https://www.antaranews.com/berita/678180/kalau-mahar-politik-kian-
dibiarkan
Kalau "mahar politik" kian
dibiarkan
Selasa, 16 Januari 2018 19:58 WIB
Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi simpatik pemilu
2014 "Stop Golput dan Stop Politik Uang" pada saat hari bebas kendaraan
di kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulsel, Minggu (6/4/2014). Pada
pemilu legislatif yang akan di gelar tiga hari mendatang di harapkan
masyarakat dapat berperan aktif memberikan hak suaranya serta
menciptakan pemilu yang bersih dan jujur. (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani) ()
Jakarta (ANTARA News) - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada)
serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal
calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu
dengan yang lainnya.
Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang
para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.
Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana
saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati
Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian
menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.
Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin
Suding.
Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura
adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi
pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa
diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota
hingga simpatisannya.
Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai
atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu
memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk
menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan
kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP
elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.
Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun
"pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini
belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".
Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak
dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet",
yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi
pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras
keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil
alias jurdil serta bebas rahasia.
*"Mahar Politik"*
Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali
kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja
begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi
gubernur, bupati dan wali kota.
Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang
diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu
sama sekali tidak gampang.
Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal
Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan"
atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah
agar bisa didukung oleh satu partai.
Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya
"sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.
Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga
mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik"
miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon
gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh
parpol di Jawa Timur itu.
Akibatnya, La Nyalla Mattalitti terpaksa harus "bercerita" tentang
dimintanya uang sogokan itu.
*Kok Terjadi?*
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian
baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja,
seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.
Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau
bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin
mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif
adalah menggerogoti uang APBD setempat?.
Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak
terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus
memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat.
Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang
"segunung" itu?
Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah
dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur,
bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu
tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.
Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi
semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna
mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah
terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti
mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta
berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.
Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka
bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung"
apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres?
Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi
kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus
ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan
memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.
Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo,
Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan
"resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan
gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.
Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak
banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok
sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan
tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari
pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi.
Berlebihankah harapan rakyat itu?
Pewarta: Arnaz F. Firman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
* TAGS:
* mahar politik <https://www.antaranews.com/tag/mahar-politik>
