Pada Rabu, 17 Januari 2018 06.57.11 GMT+1, Chalik Hamid
<[email protected]> menulis:
----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' [email protected]
[nasional-list] <[email protected]>Kepada: GELORA_In
<[email protected]>Terkirim: Rabu, 17 Januari 2018 01.35.50 GMT+1Judul:
[nasional-list] Fw: [GELORA45] Kalau "mahar politik" kian,dibiarkan
From: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] Sent: Wednesday, January
17, 2018 2:34 AM
Kalau "mahar politik" kian dibiarkan
Selasa, 16 Januari 2018 19:58
WIBhttps://www.antaranews.com/berita/678180/kalau-mahar-politik-kian-dibiarkan
Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi simpatik pemilu 2014
"Stop Golput dan Stop Politik Uang" pada saat hari bebas kendaraan di kawasan
Pantai Losari, Makassar, Sulsel, Minggu (6/4/2014). Pada pemilu legislatif yang
akan di gelar tiga hari mendatang di harapkan masyarakat dapat berperan aktif
memberikan hak suaranya serta menciptakan pemilu yang bersih dan jujur. (ANTARA
FOTO/Dewi Fajriani) ()
Jakarta (ANTARA News) - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak
pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala
daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya..
Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para
pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.
Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling
mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat
atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas
Ketua Umum Daryatmo.
Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.
Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah
salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan
datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi
tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.
Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau
apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum
yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena
diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3
triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.
Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun
"pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah
menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".
Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan
berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya
tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu,
panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini
benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.
"Mahar Politik"
Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan
wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak
calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali
kota.
Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan
bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak
gampang.
Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi
Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah
kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh
satu partai.
Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu
dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.
Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga
mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran
rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun
lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.
Akibatnya, La Nyalla Mattalitti terpaksa harus "bercerita" tentang dimintanya
uang sogokan itu.
Kok Terjadi?
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru
ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus
menyediakan uang Rp30 miliar.
Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan
pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang
Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang
APBD setempat?.
Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih
untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan"
selama menjadi pejabat.
Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu?
Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan
adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota
harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit
serta tak makan waktu lama.
Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua
kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat
dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa
didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau
ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para
pemilihnya.
Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana
seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon
presiden untuk menghadapi pilpres?
Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan
banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK
hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan
memalukan ini harus segera dihentikan.
Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko
Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu"
supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui"
gara-gara korupsi uang rakyat.
Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau
tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras,
gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah
yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi
korupsi.
Berlebihankah harapan rakyat itu?
Pewarta: Arnaz F. Firman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
- TAGS:
- mahar politik
