Ya, kalau yang bertanggung jawab banyak, mesti diselidiki salahnya di mana. Apa produksi beras tidak cukup, apa gudang Bulog kosong. Mestinya yang harus langsung bertindak begitu harga beras di pasaran naik, kan Bulog yang harus cepat ngedrop beras ? Kalau dihitung persediaannya tidak akan mencukupi, ya harus usulkan import beras pada menteri perdagangan dan koordinator ekonomi ? Meskipun akhirnya yang diberi ijin laksanakan import adalah Bulog. Tetapi menteri perdagangan ya harus awas, begitu harga beras naik, harus hubungi Bulog untuk drop beras di pasaran. Menteri perdagangan pasti tidak akan usulkan import beras, kalau Bulog langsung bisa turunkan harga beras, dengan mengedrop beras di pasaran? Bulog bisa juga menunjukkan kesalahan menteri perdagangan import beras, dengan mengedop beras ke pasaran. Kalau harga langsung turun lagi, ya menterinya yang bego...? Kepolisian bagian ekonomi juga harus awas, apa ada penimbun beras, untuk naikkan harga beras, kemudian baru dijual, atau ada sengaja yang mau merusak ekonomi, supaya pemerintahan tidak stabil. Di jaman bung karno, pernah ada yang tertangkap, dan dijatuhi hukuman berat sekali. Kalau produksi beras cukup, perlu dipelajari mengapa Bulog daya serapnya makin turun, dan bagaimana memecahkannya ? Hukum A Hok saja jadi kepala BULOG tanpa gaji. Kalau berhasil boleh lenggang kangkung bebas ??
2018-01-21 19:42 GMT+01:00 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > > http://regional.kompas.com/read/2018/01/21/22532541/ > ganjar-pemerintah-seharusnya-hitung- > > potensi-panen-sebelum-impor-beras > Ganjar: Pemerintah Seharusnya Hitung > Potensi Panen Sebelum Impor Beras > Kontributor Magelang, Ika Fitriana > Kompas.com - 21/01/2018, 22:53 WIB > [image: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan operasi pasar di > Pasar Legi Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/1/2018).] > Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan operasi pasar di Pasar Legi > Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/1/2018).(KOMPAS.com/Labib Zamani) > > *TEMANGGUNG, KOMPAS.com* - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo > <http://indeks.kompas.com/tag/Ganjar-Pranowo> menyarankan pemerintah > untuk menghitung dengan sungguh-sungguh potensi panen dan data panen > sebelum memutuskan impor beras <http://indeks.kompas.com/tag/impor-beras>.. > > "Kami tidak menolak atau menerima (kebijakan impor beras). Sebenarnya > berapa data beras yang kita miliki, kalau posisi sekarang minus maka perlu > dipertimbangkan beberapa hal, di mana ada panen dan kapan?," kata Ganjar, > usai Sporty Day di Temanggung, Minggu (21/1/2018). > > Menurut Ganjar, kebijakan impor perlu memperhitungkan apakah hasil panen > petani lokal dalam jangka waktu terdekat sudah mencukupi stok pangan > nasional atau belum. > > Jika belum, maka langkah impor beras bisa dilakukan khusus untuk daerah > yang benar-benar kekurangan beras. > > "Jika di beberapa daerah stoknya kurang, apalagi panennya belum mencukupi, > silakan impor. Tetapi (beras impor) diberikan pada daerah yang membutuhkan > itu," ucap Ganjar. > > (Baca juga: Ada Perbedaan Keterangan, DPR Akan Undang Kementan Soal Impor > Beras > <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/170400526/ada-perbedaan-keterangan-dpr-akan-undang-kementan-soal-impor-beras> > ) > > Ganjar memastikan bahwa sejauh ini Jawa Tengah belum memerlukan beras > impor karena stok mencukupi setidaknya empat bulan ke depan. Dia menyebut > beberapa daerah yang sudah mulai panen antara lain Kudus, Kendal dan > Grobogan. > > "Setiap hari saya mendapatkan laporan itu, tinggal dihitung saja kita > proyeksi. Kita sudah siap kalau diminta menghitung potensi panen per > provinsi," ucap Ganjar. > > "Kita relatif cukup dan tidak perlu impor untuk Jateng," tutur politisi > PDI-P ini. > > (Baca juga: Menko Darmin Sebut Impor Beras ke Indonesia Butuh Waktu > <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/17305301/menko-darmin-sebut-impor-beras-ke-indonesia-butuh-waktu> > ) > > Menurut dia, jika memang ada beras impor jangan sampai masuk ke daerah > yang sedang panen karena akan merugikan petani. Dia pun meminta pengawasan > distribusi beras impor supaya tidak dimanfaatkan pihak-pihak tidak > bertanggung jawab. > > "Tetapi kami tidak berani katakan tolak impor. Kalau beberapa daerah lain > tidak mencukupi siapa yang mau tanggung jawab," kata dia. > > Ganjar berpendapat, ketersediaan pangan nasional bisa aman jika pemerintah > membuat kebijakan diversifikasi pangan. Misalnya, mengganti beras sejahtera > (rastra) dengan komoditi pangan lain seperti jagung sejahtera, singkong > sejahtera, ubi sejahtera. > > "Mungkin stok pangan cukup, tetapi tinggal masyarakatnya biasa tidak makan > seperti itu? Kalau di Papua papeda sejahtera, kenapa kita tidak berpikir > seperti itu," kata dia. > Kapolri memerintahkan Satgas Pangan lebih aktif memeriksa ketersediaan > beras di daerah-daerah.(Kompas TV) > > >
