Memangnya sudah tua renta atau invalide kok pakai lift ? Atau main2 gunakan uang rakyat, dan dimark up ?
2018-01-25 4:19 GMT+01:00 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > Ketua DPRD Kecolongan Soal Anggaran Lift Rumah Dinas Gubernur DKI > Reporter: Gangsar Parikesit > Editor: Dwi Arjanto > Kamis, 25 Januari 2018 09:55 WIB > > [image: Ketua DPRD Kecolongan Soal Anggaran Lift Rumah Dinas Gubernur DKI] > <https://metro.tempo.co/read/1053858/ketua-dprd-kecolongan-soal-anggaran-lift-rumah-dinas-gubernur-dki?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_5> > > *Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati Nomor 7, > Menteng, Jakarta Pusat > <https://maps.google.com/?q=Jalan+Taman+Suropati+Nomor+7,+Menteng,+Jakarta+Pusat&entry=gmail&source=g>. > TEMPO/Dian Triyuli Handoko* > > *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat > Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengungkapkan tidak pernah > ikut membahas anggaran pengadaan elevator atau lift untuk rumah dinas > <https://metro.tempo.co/read/1053803/anies-baswedan-batalkan-renovasi-rumah-dinas-gubernur> > gubernur itu bersama dengan pemerintah. > > Padahal, di samping Ketua DPRD, Prasetio juga merupakan Ketua Badan > Anggaran Dewan. “Saya merasa kecolongan saja karena enggak ada pembahasan > itu,” kata dia di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu 24 Januari 2018. > > Menurut Prasetio, sekecil apa pun rencana pengeluaran dalam Anggaran > Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pengadaan lift (rumah dinas > <https://www.tempo.co/tag/rumah-dinas> gubernur), seharusnya diketahui > oleh Badan Anggaran. Penggunaan APBD, dia menambahkan, harus transparan dan > akuntabel. “(Ini) bukan uang pribadi, *lho*,” tutur dia. > > Baca : Pengakuan Anies Baswedan Soal Dana Lift Rumah Dinas Gubernur DKI > <https://metro.tempo.co/read/1053803/anies-baswedan-batalkan-renovasi-rumah-dinas-gubernur> > > Prasetio mengingatkan pengadaan elevator untuk rumah dinas gubernur tanpa > melalui pembahasan bersama Dewan bisa menjadi “temuan” Badan Pemeriksa > Keuangan (BPK). Dia pun meminta pemerintah DKI tidak menyeret DPRD jika > pengadaan lift itu kelak dianggap bermasalah oleh BPK. > > Prasetio menegaskan, anggaran kegiatan yang lolos dalam APBD tanpa melalui > pembahasan bersama Dewan bisa disebut anggaran siluman. Dia berencana > meminta penjelasan kepada pemerintah ihwal munculnya pengadaan elevator > tersebut. > > Berbeda dengan penjelasan Prasetio, Kepala Dinas Cipta Karya DKI, Benni > Agus Candra, mengatakan pengadaan lift untuk rumah dinas itu sudah > direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dia menjelaskan pengadaan elevator itu > juga telah dibahas bersama Dewan dengan nama kegiatan renovasi rumah dinas > gubernur. > > *Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambangi Polda Metro Jaya > untuk bertemu dengan Kapolda Metro Jaya yang baru dilantik, Inspektur > Jenderal Idham Azis, 26 Juli 2017. Tempo/Egi Adyatama* > > Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, anggaran lift > tertulis sebagai konstruksi landasan lift dengan nilai Rp 750,2 juta. > Namun, dalam situs APBD, hanya ada kegiatan pemeliharaan dan penggantian > suku cadang lift Gedung Dinas Teknis Jatibaru. “Kami akan cek > (ketidaksesuaiannya),” ujar dia. > > Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan tidak ingat detail pembahasan > anggaran elevator rumah dinas > <https://metro.tempo.co/read/1053523/rumah-dinas-gubernur-anies-baswedan-akan-dilengkapi-lift> > itu bersama Badan Anggaran. Saefullah merupakan Ketua Tim Anggaran > Pemerintah Daerah (TAPD) DKI saat menyusun APBD 2018. “Di Banggar (Badan > Anggaran) biasanya tidak membahas sampai sedetail itu,” tutur dia.. > > Simak juga bahasan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di *Koran Tempo* > <https://koran.tempo.co/> > > >
