----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: GELORA_In <[email protected]>Terkirim: Jumat, 26 Januari 2018 05.22.43 GMT+1Judul: Fw: [GELORA45] Jokowi Akan Beri Kesempatan TNI/Polri jadi Plt Gubernur
From: Sunny ambon [email protected] [GELORA45] Sent: Friday, January 26, 2018 7:44 AMTo: undisclosed-recipients:Subject: [GELORA45] Jokowi Akan Beri Kesempatan TNI/Polri jadi Plt Gubernur Militerisasi kekuasaan negara atau dengan lain kata Dwi-Fungsi a la Jokowi? http://mediaindonesia.com/news/read/142372/kekurangan-eselon-i-kememendagri-minta-perwira-polisi-tni-jadi-plt-gubernur/2018-01-25 Jokowi Akan Beri Kesempatan TNI/Polri jadi Plt Gubernur Kamis, 25 January 2018 19:33 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani ANTARA FOTO/Rosa Panggabean BANYAKNYA gubernur yang akan purnajabatan sebelum Pilkada digelar membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memutar otak untuk menyediakan pejabat setara eselon I menjadi pelaksana tugas (Plt). Sebabnya jumlah eselon I Kemendagri juga terbatas. Mendagri Tjahjo Kumolo pun menyebut tidak bisa menunjuk seluruh pejabat eselon I menjadi Plt gubernur karena ada jabatan eselon I yang masih belum definitif serta tidak boleh semua posisi eselon I Kemendagri mengalami kekosongan. "Bagi saya sebagai Mendagri, saya kan tidak mungkin melepas 17 provinsi seluruhnya dari pejabat eselon I. Apalagi, pejabat eselon I yang Plt kan tidak bisa, belum definitif. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan Menteri Polhukam," kata Tjahjo di Kemendagri, Kamis (25/1). Politisi PDIP itu pun mengusulkan agar ada perwira Polisi dan TNI yang bisa diusulkan menjadi Plt gubernur. Ada dua daerah yang diusulkan Plt kepala daerahnya berasal dari Polisi dan TNI yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar). Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan habis pada 15 Februari 2018, sementara jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan habis pada 13 Juni 2018. Pemerintah tidak mengenal perpanjangan masa jabatan kepala daerah sementara dan juga melarang kekosongan pada kursi pimpinan di daerah. Untuk itu, Tjahjo menilai penunjukkan Plt menjadi hal yang penting. Usulan ini pun telah ia ajukan ke presiden dan sedang menunggu persetujuan. "Keputusan presiden belum keluar. Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu, enggak ada masalah," ungkapnya. Di sisi lain Tjahjo tidak ingin menunjuk Sekretaris Daerah menjadi Plt karena rawan terjadi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) baik untuk mendukung petahana maupun sebaliknya. Ia pun menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan kebijakannya. Menurutnya penunjukkan Plt dari perwira Polri dan TNI juga penting dilakukan di daerah dengan indeks kerawanan Pemilu tinggi untuk menjaga stabilitas keamanan. "Kalau kemarin saya menempatkan Aceh, TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Mencermati gelagat perkembangan, maka saya taruh itu. Apapun, tanggungjawab untuk stabilitas tata kelola pemerintahan kan saya sebagai Mendagri. Untuk memetakan kondisi daerah saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam. Menurut saya tidak ada masalah," tukasnya. (OL-6)
