*Sekarang ceritanya begitu, mengapa sebelumnya tidak cerita demikian?*

2018-01-26 20:32 GMT+01:00 Jonathan Goeij [email protected]
[GELORA45] <[email protected]>:

>
>
> Kelihatannya beliau mengutarakan pengalaman pribadi, yang paling dekat
> sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia dgn membiarkan (atau bahkan
> meng-encourage?) pemakaian masjid pada saat pilkada. Dalam hal ini beliau
> memang sangat berpengalaman.
>
> Sudah punya berapa gelar Dr. HC pak Kalla?
>
> kutipan:
> “ Agama <http://indeks.kompas.com/tag/agama>, atau ajaran tertentu dari
> agama, telah disalahartikan dan disalahgunakan (*used and abused*).
> Penyalahgunaan agama itu sering terkait dengan kepentingan politik,
> ekonomi, dan kontestasi lain di antara kelompok masyarakat atau komunitas
> berbeda,” ujar Kalla saat mendapat Doktor Honoris Causa dalam bidang
> sosiologi agama dari Universitas Islam Alauddin Makassar, Kamis (25/1/2017).
>
> ---In [email protected], <j.gedearka@...> wrote :
>
>
> http://nasional.kompas.com/read/2018/01/27/00522251/
> jusuf-kalla-penyalahgunaan-agama-sering-
>
> terkait-kepentingan-politik
> Jusuf Kalla: Penyalahgunaan Agama Sering
> Terkait Kepentingan Politik
> Kompas.com - 27/01/2018, 00:52 WIB
> Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden,
> Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017). (KOMPAS.com/
> MOH NADLIR)
>
> *MAKASSAR, KOMPAS.com* - Wakil Presiden Jusuf Kalla
> <http://indeks.kompas.com/tag/Jusuf-Kalla> menyinggung upaya meraih
> kekuasaan dengan isu agama <http://indeks.kompas.com/tag/agama>. Menurut
> dia, praktek penyalahgunaan agama sering kali terkait dengan kepentingan
> politik ataupun ekonomi.
>
> “ Agama <http://indeks.kompas.com/tag/agama>, atau ajaran tertentu dari
> agama, telah disalahartikan dan disalahgunakan (*used and abused*).
> Penyalahgunaan agama itu sering terkait dengan kepentingan politik,
> ekonomi, dan kontestasi lain di antara kelompok masyarakat atau komunitas
> berbeda,” ujar Kalla saat mendapat Doktor Honoris Causa dalam bidang
> sosiologi agama dari Universitas Islam Alauddin Makassar, Kamis (25/1/2017).
>
> Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Kajian Perdamaian: Perspektif
> Agama, Ekonomi, dan Politik” Kalla mengatakan, pelaku kekerasan
> <http://indeks.kompas.com/tag/kekerasan> atas nama agama bukanlah orang
> atau kelompok yang dikenal sebagai pengamal agama yang taat dan bahkan
> banyak di antara mereka tidak memahami agama dengan benar.
>
> *Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi
> <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/12573561/soal-pribumi-politik-identitas-dan-nurani-para-politisi>*
>
> Lebih lanjut, Kalla menuturkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang
> seringkali menjadi penyebab utama konflik. Oleh karena itu, ia menambahkan,
> pembangunan ekonomi yang berkeadilan  dan berimbang  sangat penting
> dalam menciptakan perdamaian, kedamaian, dan harmoni.
>
> “Perdamaian, kedamaian, dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih
> banyak warga atau kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga
> tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” ujar Wapres.
>
> Selain itu, lanjutnya, dinamika politik juga berpotensi memicu konflik,
> terlebih jika tidak ada pembagian kekuasaan yang adil (*fair sharing*).
>
> “Jika proses politik yang ada menghasilkan ‘pemenang yang mengambil semua
> kekuasaan’ (*winners take all*), bisa dipastikan konflik dan kekerasan
> dapat muncul sewaktu-waktu, yang sering disebabkan pemicu (*trigger*)
> yang sering remeh temeh,” ucap Kalla.
>
> *Baca juga : Ahok Effect dan Kajian LIPI soal Kampanye Politik Identitas
> di Indonesia
> <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/11072991/.ahok.effect.dan.kajian.lipi.soal.kampanye.politik.identitas.di.indonesia>*
>
> Untuk itu, Wapres berpesan, pemenang dalam kontestasi politik harus
> menganut sikap inklusi politik, dengan menyertakan pihak yang kalah dalam
> kekuasaan.
>
> Selain itu, tambahnya, dalam proses politik untuk memenangkan pemilu dan
> kekuasaan setiap elit dan partai politik seyogianya tidak menggunakan isu
> atau tema yang berpotensi memecah belah rakyat, seperti isu SARA (suku,
> agama, ras, dan antar-golongan).
>
>
>
>
>
>
> 
>

Kirim email ke