Makanya saya bilang beliau sangat berpengalaman dalam "used and abused" agama.
On Friday, January 26, 2018, 1:30:41 PM PST, Sunny ambon
<[email protected]> wrote:
Sekarang ceritanya begitu, mengapa sebelumnya tidak cerita demikian?
2018-01-26 20:32 GMT+01:00 Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>:
Kelihatannya beliau mengutarakan pengalaman pribadi, yang paling dekat sebagai
ketua Dewan Masjid Indonesia dgn membiarkan (atau bahkan meng-encourage?)
pemakaian masjid pada saat pilkada. Dalam hal ini beliau memang sangat
berpengalaman.
Sudah punya berapa gelar Dr. HC pak Kalla?
kutipan:“ Agama, atau ajaran tertentu dari agama, telah disalahartikan dan
disalahgunakan (used and abused). Penyalahgunaan agama itu sering terkait
dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kontestasi lain di antara kelompok
masyarakat atau komunitas berbeda,” ujar Kalla saat mendapat Doktor Honoris
Causa dalam bidang sosiologi agama dari Universitas Islam Alauddin Makassar,
Kamis (25/1/2017).
---In [email protected], <j.gedearka@...> wrote :
http://nasional.kompas.com/ read/2018/01/27/00522251/
jusuf-kalla-penyalahgunaan- agama-sering-
terkait-kepentingan-politik
Jusuf Kalla: Penyalahgunaan Agama Sering
Terkait Kepentingan Politik
Kompas.com - 27/01/2018, 00:52 WIBWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui
di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu
(6/12/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
MAKASSAR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung upaya meraih
kekuasaan dengan isu agama. Menurut dia, praktek penyalahgunaan agama sering
kali terkait dengan kepentingan politik ataupun ekonomi.
“ Agama, atau ajaran tertentu dari agama, telah disalahartikan dan
disalahgunakan (used and abused). Penyalahgunaan agama itu sering terkait
dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kontestasi lain di antara kelompok
masyarakat atau komunitas berbeda,” ujar Kalla saat mendapat Doktor Honoris
Causa dalam bidang sosiologi agama dari Universitas Islam Alauddin Makassar,
Kamis (25/1/2017).
Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Kajian Perdamaian: Perspektif Agama,
Ekonomi, dan Politik” Kalla mengatakan, pelaku kekerasan atas nama agama
bukanlah orang atau kelompok yang dikenal sebagai pengamal agama yang taat dan
bahkan banyak di antara mereka tidak memahami agama dengan benar.
Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi
Lebih lanjut, Kalla menuturkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang
seringkali menjadi penyebab utama konflik. Oleh karena itu, ia menambahkan,
pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berimbang sangat penting dalam
menciptakan perdamaian, kedamaian, dan harmoni.
“Perdamaian, kedamaian, dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih
banyak warga atau kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” ujar Wapres.
Selain itu, lanjutnya, dinamika politik juga berpotensi memicu konflik,
terlebih jika tidak ada pembagian kekuasaan yang adil (fair sharing).
“Jika proses politik yang ada menghasilkan ‘pemenang yang mengambil semua
kekuasaan’ (winners take all), bisa dipastikan konflik dan kekerasan dapat
muncul sewaktu-waktu, yang sering disebabkan pemicu (trigger) yang sering remeh
temeh,” ucap Kalla.
Baca juga : Ahok Effect dan Kajian LIPI soal Kampanye Politik Identitas di
Indonesia
Untuk itu, Wapres berpesan, pemenang dalam kontestasi politik harus menganut
sikap inklusi politik, dengan menyertakan pihak yang kalah dalam kekuasaan.
Selain itu, tambahnya, dalam proses politik untuk memenangkan pemilu dan
kekuasaan setiap elit dan partai politik seyogianya tidak menggunakan isu atau
tema yang berpotensi memecah belah rakyat, seperti isu SARA (suku, agama, ras,
dan antar-golongan).