Tentang revolusi moral: satunya kata dan perbuatan https://www.merdeka.com/uang/jokowi-tegaskan-janjinya-tak-mau-utang.html
Jokowi tegaskan janjinya tak mau utang ... https://www.merdeka.com/uang/jokowi-tegaskan-janjinya-tak-mau-utang.html Tentang rente ekonomi: Karena revolusi moralnya begitu maka selain tetap berutang, pemerintahan hasil UUD amandemen ini juga mengundang investor asing untuk menggarap potensi ekonomi di berbagai lahan, baik perkebunan; kehutanan; industri manufaktur; infrastruktur; pertambangan; bahkan perikanan laut. Paling mengerikan adalah menyerahkan pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus di 3 propinsi ke dalam rangkaian OBOR. Hebatnya, dari sekian banyak proses produksi yang direntekan, perhatian Rakyat hanya difokuskan pada surplus yang dinikmati Freeport - di sana pemerintah mempertontonkan perjuangannya menghiba divestasi saham sehingga panen keplok dan sanjungan. Padahal, semua itu baru urusan rente ekonomi dalam tradisi klasik. Sedangkan UUD amandemen membuat rente ekonomi pun ikut direformasi ke dalam format "modern". Di era ini kaum pemodal, investor, atau sekedar pengumpul massa, tidak lagi menunggu undangan. Mereka langsung berebut untuk menguasai ceruk-ceruk keuntungan. Siapa kuat dia menang. Dan ini terlihat secara gamblang seiring berlakunya otonomi daerah. Bukan cuma penguasaan lahan yang diburu tapi juga kedudukan, melalui 'seolah-olah' pemilihan umum. Paling menggelikan dari semua ini yah ujungnya cuma perburuan materi dengan menyalahgunakan kedudukan / kewenanganannya. Alias balik-bakul ke watak kabir. Sampai di sini Rakyat cuma bisa tersenyum. Apanya yang reformasi? Apanya yang amandemen? Apanya yang modern kalau penyelenggaraan negara masih berjalan di tempat dan cuma beda formasi orang-orangnya. Selama urusan ekonomi tidak diupayakan untuk berdikari, pasti serba kosonglah segala omongan soal tentang berdaulat & berkerpibadian. --- roeslan12@... wrote: TENTANG RENTE EKONOMI. Difinisi rente ekonomi dapat ditunjukkan dengan menggunakan fungsi produksi dalam sektor industri. Di Indonesia yang menganut sistem kapitalis neoliberal, proses produksi dalam sektor industri dianggap menunjukkan suatu proses produksi berdasarkan prinsip-prinsip neoklsik sesuai dengan tujuan akumulasi surplus. Dalam hal ini aktor yang akan melakukan akumulasi ialah pemilik faktor modal. Dalam konteks seperti ini maka terdapat seperangkat kebijaksanaan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meminimalkan pembayaran terhadap faktor buruh demi memaksimalkan nilai tambah. Inilah yang dialami oleh kaum buruh di Indonesia,karena rezim ´´Reformasi`` di Indonesia telah menghancurkan (mengamandemen) UUD 45, dan memilih sistem kapitalis neoliberal, maka kesimpulannya adalah : aktor yang melakunan akumulasi rente ekonomi (bisnis rente) akan terus berkelanjutan. TENTANG REVOLUSI MENTAL Revolusi mental Jokowi hanyalah suatu demagogi politik yang bermuatan janji-janji dalam kampanya untuk memenagkan pemilu 2014. Hampir 20 tahun ´Reformasi`` Indonesia tetap dalam keadaan Stagnasi dan demokrasi yang ambrul adul. Menurut pengamatan saya Revolusi Mental yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi 3 tahun berlalu , sampai sekarang ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda yang positif yang mewarnai kebangkitan kesadaran bangsa Indonesia khususnya para elite politiknya. Ini tercermin dalam sikap politik para elite bangsa Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang reformis, yang mendominasi kekuasaan politik di NKRI era reformasi, terkesan kuat belum dapat memahami bahwa Indonesia di era reformasi ini masih terus menjadi negara jajahan model baru, sebagai kelanjutan dari sikap politik busuk rezim Orde Baru pimpinan jenderal TNI AD Suharto, yang secara langsung telah menjual kemerdekaan NKRI kepada imperialisme AS dan konco-kanconya . Kenyataan yang kita saksikan selama ini menunjukkan bahwa kesadaran politik sebagian bangsa Indonesia, terutama sekali kesadaran para elite politiknya yang mendominasi kekuasaan politik di NKRI, telah hacur luluh karena dijejal konsum lewat budaya KKN, sehingga tega untuk membiarkan nasib kemerdekaan negara dan bangsanya di injak-injak oleh kaum neoliberal yang sudah menggelobal sebagai penjajah baru di NKRI. Ini tercermin dalam sikap para elite pokitik busuk yang berkerumun dalam MPR RI yang menghancurkan (mengamandemen) UUD 45 naskah asli, menjadi UUD 1999-2004 (4 kali amandemen) menjadi UUD yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan kaum kapitalis Neoliberal yang sudah menggelobal dibawah pimpinan imperialisme A. S. Rupanya dampak teori cuci otak Orde Baru selama 32 tahun lamanya, telah menyebabkan banyak orang-orang „terpelajar“yang keblinger, khususnya para ekonom didikan A.S yaitu ekonom-ekonom the Berkeley Mafia telah keblinger, tidak tahu, karena mereka melihat gejala hanya dari satu segi saja. Saat Suharto berkuasa sudah ada trend dampak ekses-ekses Neoliberal itu, yaitu ketergantungan pada pihak asing, yang tercermin dalam bentuk pembiyayaan pembangunan, dimana modal asing dan utang luarnegeri sangat memainkan peranan. Juga tercermin dalam bentuk impor dan ekspor. Industri-industri substansi ekspor, tidak bisa jalan tanpa adanya dukungan kuat dari import. Yang melaksanakan ekspor banyak terdiri dari pihak asing. Arus masuk investasi asing dalam rangka relokasi industri untuk memanfaatkan buruh murah bangsa Inonesia. Adalah merupakan suatu ilusi, bahwa ekspor yang terjadi dari Indonesia terutama ekspor nonmigas, telah dan akan meningkatkan nilai tambah yang substansional di Indonasia. Dalam konteks ini sungguh relevam apabila kita melontrakan pertanyaan Ekspor kita itu milik siapa?. Indonesia kembali memjadi tempat yang empuk bagi penghisalan surplus ekonomi oleh pihak asing. Data neraca diera Orde Barupun menunjukkan bahwa selama periode 1973-1990 nilai komulatif arus masuk investasi asing sebesar US$ 5775 juta , telah diiringi dengan nilai kumulatif keuntungan investasi asing yang di repatriasi keluar negeri sebesar US$ 58859 juta (data IMF balance of Payments Yearbook,berbagai tahun). Ini berarati bahwa setiap US$ 1 investasi asing yang masuk telah diikuti dengan biyaya US$ (58859:5775) = US$ 10,19. Financial resources yang keluar. Sebab utamanya mengapa ini terjadi, antara lain adalah tinngginya komponen sumber-sumber keuangan didalam negeri yang telah digunakan untuk membiyayai investasi asing. Inilah apa yang disebut penjajahan model baru di NKRI, diera kekuasaan rezim Oede baru Suharto, yang terus berkelanjutan sampai sekarang, karena didukung oleh UUD 45 yang telah dihancurkan oleh rezim-rezem `Reformasi``, yang dilakukan oleh MPR RI 1999-2004 Pimpinan Amin Rais. Jadi sungguh relevan jika sekarang ini kita melontarlan ucapan bahwa NKRI adalah negara jajahan model baru. Dalam keadaan seperti inilah maka Revolusi mental yang fundamental atau mendasar harus segera dilaksankan! Revolusi mental secara mendasar harus diawali dengan merubah Paradigma, yaitu dari paradigma kapitalistik kearah Paradigma kerakayatan (sosialistik), dalam konteks ini, merubah paradigma kiranya tidak hanya sekedar bahwa kita harus memperluas daya penangkapan dan pola pikir kita, akan tetapi disamping itu kita harus berani membuat formulasi atau difinisi baru tentang "Nilai". Memang dalam masyarakat sosialistis nilai-nilai itu tidak hanya membantu, tetapi juga memberikan implikasi dalam ekonomi dan politik. Dan oleh karena itulah salah satu alasan mengapa perubahan tentang nilai harus dilaksanakan. Titik terang untuk melakukan perubahan padadigma seperti itu diera kekuasaan rezim Jokowi-JK belumpernah nampak adanya.Rakyat hanya digiring kearah paradigma kapitalistik neoliberal, hanya diberi nilai sebagai kaum buruh dan tani, yang hanya memiliki nilai guna saja. Agar supaya kita dapat menaikkan nilai-nilai kesejahteraan rakyat, maka kita harus berani menjalankan REVOLUSI MENTAL,yang dalam konteks ini adalah membangkitkan atau menghidupkan paradigma Demokrasi Ekonmi sepeti yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 45, yang adalah kebalikan dari dari paradigma kapitalistik. Hampir 20 tahun``Reformasi`` rakyat Indonesia terus di pompa dengan paradigma kapiktis neoliberal. Dalam Pasal 33 UUD 45 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan angota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu perekonomian disusun sdebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Demikianlah antara lain yang dimaksud oleh pasal 33 UUD 45. Tapi sayang hasilnya masih Jauh Panggang dari Api. Inlah tantangan yang digadapi oleh bangsa Indonesia, untuk terus bejuang demi kembali ke UUD 45, naskah asli, dan Pancasila 1 Juni 1945. Jika kita sungguh-sungguh berkeinginan secara iklas untuk menyaksikan proses berlangsungnya emansipasi rakyat Indonesia dalam keseluruhan aspek kehidupannya, maka Revolusi Mental yang fundamental atau mendasar harus segera dilaksanakan!!! Kemudian seiring dengan itu harus dilaksanakan proses kembali ke UUD 45 , khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni 1945, sebagai sarana untuk menbangitkan bangsa Indonesia. Karena; Kebangkitan bangsa Indonesia adalah merupakan fungsi dari sistem sosial bangsa Indonesia secara keseluruhan. Roeslan Von: Tatiana Lukman " Menciptakan kemandirian , bukannya hanya lewat restruktur APBN dan Hutang tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia disemua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan apa hasilnya ? Hanya dua tahun berkuasa semua rating international berkaitan dengan index korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat tiga terbaik ekonominya diantara anggota G20." ini kata-kata JK. Ada yang bisa menampilkan hasil dari "revolusi mental"nya Jokowi? Benarkah sudah hapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini? Di mana "kemandirian" pemerintah Indonesia sekarang?? Betul, Indonesia negeri para pekerja keras, kalau yang dimaksud dengan pekerja keras adalah kaum buruh dan tani serta kelas pekerja lainnya di tingkat paling bawah, tapi bukan pemerintahnya!!! Bla---bla---bla.... tong kosong nyaring bunyinya! On Friday, January 26, 2018 5:57 AM, chalik.hamid@... mailto:[email protected] wrote: AGENDA PERJUANGAN MORAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKOWI.... Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, mengatakan ada 2 kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran Rp 6000 triliun. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY.*** 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya dan barulah Soeharto jatuh ketika fundamental ekonomi yang di simpan rapat bertahun tahun terbuka lebar oleh aksi George Sorros. Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada sesungguhnya kekuatan ekonomi. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat kecuali menggali lubang sedalam dalamnya lewat hutang tanpa recana real untuk merubah indonesia menjadi lebih baik. Jumlah hutang yang digalinya hanya 30% yang digunakan untuk membangun. Selebihnya habis dikorup oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menanda tangani LOI dengan IMF sebagai blank Cheque yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang di tinggalkan Soeharto kalau di kurs sekarang dan ditambah dengan bungan obligasi rekap mencapai mencapai Rp, 3000 triliun. Era Habibie, Gus Dur, Megawati adalah era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyakan negara insolvent dan semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. Enam tahun proses transisi dari legislasi Era Soeharto ke era Reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck. Namun akhirnya indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai Preseden secara demokrasi langsung. Harapan di pagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi ? selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaanya dia membakar uang sebesar Rp. 3000 triliun untuk subsidi. Pada periode 2004-2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi. Dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang. Andaikan uang sebanyak itu dia gunakan untuk membangun jalan toll maka kita sudah punya jalan toll trans sumatera dan trans jawa, juga kereta cepat Jakarta Surabaya dan puluhan kawasan industri beskala international, puluhan bendung dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaanya stabil selama dua periode. Era Soeharto kita abai karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi tapi setelah demokrasi kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahysat dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu tidak ada gerakan agama yang hebat hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa ? karena baik partron agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisni dari politik lendir tebar uang oleh penguasa. Di era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan jenderal yang berkaliber nasional, bukan konglomerat yang kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agama yang selebritis. Dia muncul kepanggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika situkang kayu yang krempeng itu masuk ke istana. ini takdir indonesia dan Tuhan berbuat sesukanya. Ketika dia berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat di hentikan. Anggaran di reformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan keras. Walau diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena Current Account yang defisit,Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian , bukannya hanya lewat restruktur APBN dan Hutang tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia disemua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan apa hasilnya ? Hanya dua tahun berkuasa semua rating international berkaitan dengan index korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat tiga terbaik ekonominya diantara anggota G20. Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidak lah mudah dan penuh resiko.. Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde baru yang pernah merampok indonesia meninggalkan beban kerugian sebesar Rp. 3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp. 3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya. Semua mereka ingin agar situkang kayu ini dihentikan. Karena jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan sebagai ladang bisnis mendatang harta tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik , dan mempermalukan elite politik dengan banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi KPK. Pesta usai. Dulu Ahok dijadikan pintu gerbang menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan dari keadaan ini Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Dan kini PERPPU pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam. Padahal tidak ada ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun oleh para gangster mafia meng-create semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Dan karena itu emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan PERPPU itu ditolak DPR maka tahulah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah jokowi akan jatuh? Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat. Usia saya lebih dari 50 tahun. Saya generasi yang gagal karena tak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik. lewat tulisan, lewat interaski denga teman teman politisi dan aktifis , saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang jadi masalah tapi akhlak kita yang buruk, Mari perbaiki moral dan sudahilah niat mengubah sistem agar impian makmur jadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja maka rahmat Tuhan akan datang by the time. Mari kita bersama sama menjadi kekuatan moral menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama budaya atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik tapi demi moral. Jadilah gerakan moral, mendukung orang baik agar berprestasi baik.
