KINERJA KITA MASIH KALAH DARI NEGARA TETANGGA PRESIDEN JOKOWI MEMINTA PARA MENTERI TERUS MENYEDERHANAKAN PERATURAN TERKAIT INVESTASI DAN EKSPOR
01 Februari 2018 07:31 istimewa / Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya kurang senang dengan kinerja investasi kita. Berbagai kebijakan untuk mepermudah investasi telah ditempuh dan pemerintah juga memperoleh banyak pujian internasional, ternyata realisasinya tidak menggembirakan. Pencapaian kita masih kalah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Presiden telah meminta para menteri untuk melanjutkan penyederhanaan aturan, terutama mengenai beberapa aspek yang dikeluhkan investor, baik domestik maupun asing. “Masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,†kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden, Rabu. Dalam rapat tersebut Presiden memberi waktu dua minggu kepada para menteri  untuk menyederhanakan berbagai aturan berkaitan investasi dan ekspor.. “Kalau memang tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengaturnya,†tandas Pramono. Realisasi investasi kita sebenarnya meningkat 13,1% tahun lalu. Ekspor juga meningkat. Namun negara-negara di sekitar kita ternyata melaju lebih kencang. Realisasi investasi asing di Thailand dan Vietnam melaju 20%-30%, bahkan India bisa mengenjot dengan kenaikan sekitar 50%. Kenapa kita tidak mampu sebagus mereka? Padahal dalam tiga tahun pemerintahannya, Jokowi telah mengeluarkan 16 paket deregulasi ekonomi yang menghasilkan berbagai pujian internasional. Lihat saja, peringkat kemudahan usaha di Indonesia naik, tingkat daya saing juga naik, bakan belakangan kita memperoleh peringkat investment grade. Kenapa kita masih kalah dari negara-negara tetangga? Banyak pendapat mengenai hal tersebut, termasuk kritikan mengenai kurang bagusnya kepastian usaha dan perlindungan hukum di negeri ini. Namun Ketua BKPM Thomas Lembong mengatakan penyebabnya terkait masalah regulasi dan wilayah negara yang terlalu luas.  Banyak aturan yang berubah-ubah, tidak stabil dan tumpang tindih. Masalah perpajakan juga dikeluhkan karena pengurusannya rumit. Kemudian soal ijin tenaga kerja, masalah lahan dan bangunan. Lembong juga menyebut peran BUMN yang terlalu dominan dan dikeluhkan investor. Kita mengharapkan pemerintah mengkaji masalah-masalah tersebut secara mendalam dan komprehensif. Kita semestinya tidak terlalu berbangga diri atas apa yang sudah dilakukan, melainkan harus membandingkannya dengan negara-negara lain yang tidak berdiam diri. Pendiri Indonesia Competitiveness dan Economic Development (ICED) Institute, Jimmy Gani, pernah mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menjadi kunci keberhasilan. Namun dibutuhkan strategi percepatan pembangunan berbasis TIK supaya dapat meningkatkan daya saing secara global. "Dewasa kini Indonesia menghadapi kemunduran, baik itu di bidang pendidikan, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya sehingga daya saing bangsa Indonesia baik di tingkat regional ASEAN, terlebih di tingkat dunia, masih kalah dengan negara lain," katanya beberapa waktu lalu. Pemerintah harus bersedia mengkaji dan mengevaluasi persoalan secara lebih jujur dan menyeluruh. Mengapa setelah 16 paket kebijakan ekonomi dikeluarkan kinerja ekonomi kita tidak bisa melaju cepat? Mengapa dampaknya ke sektor riel belum optimal? Mengapa masih terjadi kelesuan  di sektor riel? Mengapa terjadi kelesuan daya beli masyarakat? Kita mengharapkan pemerintah semakin peka terhadap berbagai problematik pembangunan yang terjadi. Misalnya mengenai dominasi BUMN atas proyek-proyek infrastruktur, seperti yang disebut Thomas Lembong. Kita ingin gerak pembangunan ekonomi ini melibatkan semua potensi nasional, yang harus didorong secara optimal. Bukan hanya pengusaha investor asing dan swasta besar, melainkan juga peran UMKM tidak boleh diabaikan. Kita ingin pembangunan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraaan rakyat maka kebijakan yang ditempuh harus bisa menjangkau sampai lapisan terbawah. Â
