Alasan KPK Belum Periksa Puan Maharani Jadi SaksiKasus E-KTP Lizsa Egeham04 Feb 2018, 06:02 WIB Liputan6..com, Jakarta - KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melindungi Menteri KoordinatorPembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus megakorupsi e-KTP.Pasalnya, Puan belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yangmerugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Saat proyek e-KTP bergulir, Puan menjabatsebagai Ketua Fraksi PDIP, yang merupakan partai terbesar ketiga di DPR RI kalaitu. Dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP, PDIP disebut sebagai salah satudari tiga partai yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 triliuntersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikanpihaknya terhadap Puan akan dilakukan jika ditemukan indikasi perannya dalamkasus tersebut. "Kami memeriksa sesuai perkembanganpenyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP. Jadi untuk sementara ini,yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telahditetapkan sebagai tersangka," ujar Syarief. Syareif menuturkan, pihaknya tidak akanpilih kasih dalam mengusut suatu perkara. Bila belum dimintai keterangan saatini, kata dia, bukan berarti dianggap tak penting atau dilindungi dalam kasusini. Dia menekankan, lembaganya akan terusmengembangkan kasus proyek yang bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. Pemeriksaansetiap saksi, lanjut Syareif akan dilakukan jika dianggap relevan untukpembuktian, termasuk Puan bila nantinya dianggap dibutuhkan keterangannya. "Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebangpilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukanKPK," tegasnya. Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, KPKtelah meminta keterangan terhadap mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat AnasUrbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, serta Jafar Hafsah.Namun, penyidik belum pernahmeminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP,Puan Maharani. 3 Partai Besar Sebelumnya, Tiga partai besardisebut menerima aliran dana dalam dakwaan kasus e-KTP. Tiga partai tersebutyakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP. Jaksa pun membeberkan besarnyauang yang mengalir ke tiga partai itu. "Ke Partai Demokrat Rp 150miliar, Partai Golkar Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan partailainnya Rp 80 milar," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) IrenePutrie dalam sidang dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, JakartaPusat, Kamis Maret 2017. Menurut dia, uang tersebut diberikanoleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga tangan kanan SetyaNovanto.
[GELORA45] Alasan KPK Belum Periksa Puan Maharani Jadi Saksi Kasus E-KTP
ajeg [email protected] [GELORA45] Mon, 05 Feb 2018 06:24:33 -0800
