*Hanya Jokowi didoakan masuk surga? lantas jutaan rakyat dilupakan? Seandainya Jokowi masuk surga apakah Jokowi sanggup santai ramah dengan 72 bidadari cantik nan sexy tiap hari? *
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/09/26/124429/terkait-kebijakan-perbankan-buya-yahya-doakan-presiden-jokowi-masuk-surga.html *Terkait Kebijakan Perbankan, Buya Yahya Doakan Presiden Jokowi Masuk Surga* Selasa, 26 September 2017 - 15:38 WIB Pesan khusus Buya Yahya itu terkait isu terkini soal perbankan dan transaksi keuangan. Dimana pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait penambahan biaya transaksi isi ulang (top up) uang elektronik (menggunakan kartu-kartu bank. Red). Kebijakan ini mengundang polemik. muhammad abdus syakur/hidayatullah.com Buya Yahya berdoa dalam sebuah pengajiannya di Cirebon, Jawa Barat. *Hidayatullah.com <http://Hidayatullah.com/>*– Ulama Cirebon Ustadz Yahya Zainul Maarif (Buya Yahya) mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Doa itu, pantauan *hidayatullah.com <https://www.hidayatullah.com/>* pada Selasa (26/09/2017), disampaikan Buya Yahya dalam suatu pesan khususnya kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah soal bank syariah dan bank konvensional. “Kalau Presiden yang *denger* kalimat ini, Pak Jokowi, karena kami berharap Pak Jokowi dan yang lain juga ahli surga. Tidak boleh kita mengharap siapapun masuk neraka, semoga Pak Jokowi *denger* suara ini,” harap Buya Yahya dalam sebuah ceramahnya disiarkan media-media resmi Al-Bahjah di media sosial, baru-baru ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon, Jawa Barat, itu menyampaikan pesan agar Presiden Jokowi memberi perhatian serius kepada bank-bank syariah. Baca: Tifatul Doakan Jokowi Gemuk dan Dilimpahkan Kesehatan, Ini Alasannya <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/16/121634/tifatul-doakan-jokowi-gemuk-dan-dilimpahkan-kesehatan-ini-alasannya.html> Buya Yahya berharap agar pada fasilitas-fasilitas umum, berbagai bank syariah dilibatkan di dalam pelayanannya tentu terkait transaksi keuangan. “Yang harus (ada) di fasilitas umum semua orang masuk, dilibatkan bank syariah agar gede bank syariah. Berapa miliar, triliun (rupiah. *Red*), yang harus kita titipkan nanti melalui bank konvensional saat ini,” ujarnya. Sekiranya Presiden Jokowi lewat kebijakannya melibatkan semua bank syariah dalam pelayanan transaksi keuangan di fasilitas-fasilitas umum, makanya hal itu, kata Buya Yahya, merupakan sesuatu yang luar biasa. “Tidak harus Al-Bahjah, yang (bank) syariah mana saja, pokoknya syariah kita dukung ya, maka luar biasa ini jihad besar bagi beliau (Presiden),” imbuhnya dalam tayangan video. Buya Yahya pun mengatakan, dari sisi perbankan ini saja, bahkan katanya dalam segala hal, umat mengalami kekalahan. Hal ini harus dipahami oleh umat. “*Gimana* bank syariah tidak kalah, *wong* Anda sendiri sampai hari ini belum hijrah. Padahal *ngaji* setiap saat,…” ujarnya tampaknya menyindir orang Islam yang belum hijrah ke bank syariah. Baca: Bank Syariah Mau Maju Pesat? Harus Kaffah <https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2017/04/17/115050/115050.html> Menurutnya, umat Islam harus hijrah dari bank-bank konvensional agar bank-bank syariah berjaya. Jika berjaya, maka katanya bank-bank syariah akan mampu melobi pemerintahan terkait kebijakan negara dalam hal perbankan.. “Ini kekalahan di kita. Akhirnya imbasnya apa? Sekarang korbannya kita. Mau tidak mau kita harus beli, membeli kartu tersebut (uang elektronik. *Red*), memasukkan uang ke bank konvensional. Ini kekalahan kita,” ungkapnya. “Jangan ragu, jangan ragu untuk hijrah!” pungkasnya di depan para jamaahnya. Pesan khusus Buya Yahya itu terkait isu terkini soal perbankan dan transaksi keuangan. Dimana pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait penambahan biaya transaksi isi ulang (*top up*) uang elektronik (menggunakan kartu-kartu bank. *Red*). Kebijakan ini mengundang polemik. Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Junaidi Auly, menilai, kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan perbankan menarik biaya tambahan saat *top up *uang elektronik merupakan kebijakan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Baca: Anggota DPR: Biaya Tambahan “Top Up” Uang Elektronik Merugikan Masyarakat <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/09/22/124141/anggota-dpr-biaya-tambahan-top-up-uang-elektronik-merugikan-masyarakat.html>
