https://www.merdeka.com/uang/gubernur-sebut-kebijakan-menteri-susi-penyebab-kemiskinan-tinggi-di-maluku.html
Merdeka <https://www.merdeka.com/> > Uang <https://www.merdeka.com/uang/> Gubernur sebut kebijakan Menteri Susi penyebab kemiskinan tinggi di Maluku Sabtu, 3 Februari 2018 17:00 Reporter : Anggun P. Situmorang <https://www.merdeka.com/reporter/anggun-p-situmorang/> Menteri Susi Pudjiastuti. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman *Merdeka.com - *Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, moratorium perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Moratorium menyebabkan tingkat kemiskinan relatif tinggi karena terjadi pengangguran. "Tingginya kemiskinan di Maluku dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan terasa adalah dampak moratorium perikanan yang dilakukan Menteri Susi," ujar Said seperti dikutip Antara di *Jakarta* <http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/>, Sabtu (3/2). Said mengakui, kebijakan moratorium perikanan sangat terasa di Maluku. Di mana akibatnya ikan yang disimpan pada cold storage saat ini relatif kurang.. "Akibatnya tenaga kerja di cold storage dikurangi bervariasi 70 sampai 75 persen sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan berdampak terhadap kemiskinan," jelasnya. Oleh karena itu, Menteri Susi diminta agar memberikan ketegasan soal batas waktu pemberlakuan moratorium perikanan. "Menteri Susi hanya melihat dari satu sisi, tapi seorang Gubernur dari berbagai aspek," jelas Said. Angka kemiskinan Maluku pada September 2017, tercatat masih 18,29 persen. Ini karena tiga kabupaten di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya (MBD) angka kemiskinan masih 29 persen serta Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru masing - masing 28 persen. "Saya mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati tiga kabupaten dengan dukungan DPRD mau kerja keras menurunkan angka kemiskinan bervariasi 23 sampai 24 persen. Itu berarti, angka kemiskinan di Maluku bisa turun hingga 15 persen," jelas Said. Said berharap, moratorium perikanan secepatnya dicabut dengan didukung jalinan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Saya instruksikan pimpinan OPD agar intensif melakukan inovasi dalam berkarya," tandasnya.
