http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/16434321/sby-this-is-my-war-perang-untuk-
keadilan
SBY: "This is My War", Perang untuk
Keadilan!
Estu Suryowati
Kompas.com - 06/02/2018, 16:43 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di
Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di
Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).(ESTU SURYOWATI/KOMPAS.com)
*JAKARTA, KOMPAS.com —* Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono menempuh langkah hukum atas proses hukum yang berkembang
terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
SBY merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP
sewaktu menjabat presiden.
"Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan
intervensi atas proyek," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP
Demokrat, Jakarta, Selasa (8/2/2018).
Saat itu, SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono; putranya, Agus
Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas); Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan;
dan para pengurus dan kader Demokrat dari sejumlah daerah.
(Baca juga: Merasa Difitnah, SBY Akan Laporkan Pengacara Novanto ke
Bareskrim)
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/12482691/merasa-difitnah-sby-akan-laporkan-pengacara-novanto-ke-bareskrim>
SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang
dilaporkan kepadanya selama menjabat presiden.
Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku
meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.
SBY telah bertemu mantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa
Agung, mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, dan mantan Menko
Perekenomian.
Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.
"Semua menjelaskan, memberi testimoni," kata SBY.
(Baca juga: SBY: Percakapan Firman Wijaya dengan Mirwan Amir Penuh
Rekayasa
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/16023931/sby-percakapan-firman-wijaya-dengan-mirwan-amir-penuh-rekayasa>)
Dalam jumpa pers tersebut, SBY kembali menceritakan berbagai tuduhan
yang pernah diarahkan kepadanya.
SBY curhat pernah dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait
kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan
pengeboman Istana. Kemudian curhat soal aksi demo sejumlah orang di
depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari
Azhar yang menyudutkannya.
(Baca juga: Kata SBY, Tak Ada Program Pemerintah yang Lebih Akuntabel
daripada Proyek E-KTP
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/16345161/kata-sby-tak-ada-program-pemerintah-yang-lebih-akuntabel-daripada-proyek-e>)
Terkait kasus e-KTP ini, SBY merasa dirinya harus menempuh jalur hukum.
Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia
percaya tuduhan tersebut.
Sebelum membuat laporan, SBY juga menyinggung keraguan para kader
Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. Pasalnya,
laporan terhadap Antasari setahun lalu tidak jelas pengusutannya.
"Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan
Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk
menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti," kata SBY.
SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat untuk ikut
mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya.
Begitu pula tawaran bantuan dari para mantan menteri. SBY mengaku ingin
menghadapi tuduhan tersebut seorang diri.
"Ini perang saya, /this is my war/. Perang untuk keadilan! Yang penting
bantu saya dengan doa," kata SBY.
