Zeid mengatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang merebak di berbagai negara, "Kita harus mengakhiri diskriminasi di negara kita sendiri."
Diskriminasi yang harus dilawan itu antara lain terhadap aliran kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan orientasi seksual. "Islamofobia salah. Diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit salah. Diskriminasi atas orientasi seksual dan status lain juga salah," kata Zeid, dalam konferensi pers di Kantor PBB Jakarta, Rabu (7/2). .... Komisioner HAM PBB: Jika mau perangi Islamofobia, kita harus perangi diskriminasi di Indonesia juga | | | | | | | | | | | Komisioner HAM PBB: Jika mau perangi Islamofobia, kita harus perangi dis... Komisioner tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein menyatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang mer... | | | - 8 jam lalu - Bagikan artikel ini dengan Facebook - Bagikan artikel ini dengan Twitter - Bagikan artikel ini dengan Messenger - Bagikan artikel ini dengan Email - Kirim Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGESImage captionSejumlah umat Muslim turut dalam demonstrasi antiperang di Jakarta, beberapa tahun lalu. Pada akhir kunjungan kerja selama tiga hari di Indonesia, Komisioner tinggi untuk urusan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein, menyatakan Islamofobia harus diakhiri dengan menghentikan diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit. Kunjungan Zeid ke Indonesia ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun deklarasi universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi Wina dan Program Aksi. Setelah Indonesia, Zeid akan ke Papua Nugini dan Fiji. Zeid mengatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang merebak di berbagai negara, "Kita harus mengakhiri diskriminasi di negara kita sendiri." Diskriminasi yang harus dilawan itu antara lain terhadap aliran kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan orientasi seksual. "Islamofobia salah. Diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit salah. Diskriminasi atas orientasi seksual dan status lain juga salah," kata Zeid, dalam konferensi pers di Kantor PBB Jakarta, Rabu (7/2). - Papua, LGBT, pasal kontroversial RKUHP: Apa sorotan Kominsioner HAM PBB di Indonesia? - Presiden Jokowi akui banyak kasus pelanggaran HAM belum tuntas - Presiden didorong bentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat Selama kunjungannya sejak Senin (5/2), Zeid menemui berbagai pihak, mulai dari aktivis HAM, korban pelanggaran HAM, pemerintah, hingga bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. "Beberapa dari mereka datang dari jauh untuk membagi pengalamannya dan menyuarakan aspirasinya guna melindungi hak-hak mereka dan komunitas mereka," ujar diplomat asal Yordania ini. Para korban yang ditemui Zeid antara lain ayah dari Papua yang anaknya ditembak mati, Suciwati yang suaminya dibunuh dengan cara diracun, dan kelompok minoritas aliran kepercayaan. Dia juga menjumpai ibu yang anaknya hilang pada kerusuhan 1998 di Yogyakarta, hingga korban stigmatisasi PKI tragedi 1965. Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionZeid Ra'ad Al Husein mengajak umat muslim Indonesia untuk ikut memerangi diskriminasi, termasuk terhadap kelompok LGBT. Isu-isu yang jadi perhatian komisioner tinggi HAM PBB Zeid mengatakan mendapat informasi soal perusahaan pertambangan dan kayu yang kerap menjadi sumber masalah pelanggaran HAM akhir-akhir ini. Antara lain terhadap petani, pekerja, dan masyarakat adat lokal. "Pengambilalihan lahan, degradasi kualitas lingkungan, kontaminasi sumber air, dan menghasilkan bahaya bagi mereka," kata Zeid. Menurut Zeid, perlu dialog dan pembicaraan dengan komunitas lokal. "Diestimasi ada sekitar 200 aktivis HAM dan lingkungan yang menghadapi tuntutan hukum terkait hal tersebut," kata dia. Beberapa isu lain yang sempat mendapat perhatian Zeid selama di Indonesia antara lain pembahasan rancangan KUHP, Papua, diskriminasi kelompok minoritas, persekusi LGBT, kelompok keagamaan seperti GKI Yasmin, Ahmadiyah, dan Syiah. "Saya sangat peduli dengan diskusi mengenai revisi KUHP," kata Zeid. Hak atas fotoAFPImage captionKelompok aliran kepercayaan adalah salah satu kelompok minoritas yang perlu dilindungi negara Meningkatnya indikasi intoleransi juga mengkhawatirkan terutama karena dimanfaatkan politisi untuk meraup keuntungan pribadi. Termasuk meningkatnya diskriminasi, penyebaran kebencian, seperti di Aceh. Kelompok LGBT, kata Zeid, mendapat stigma, ancaman, dan intimidasi yang semkin meningkat. "Retorika kebencian terhadap komunitas itu digunakan untuk kepentingan politik," ujarnya. Hal lain yang juga jadi perhatian Zeid adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus itu antara lain Trisakti, Semanggi I & II, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Talangsari 1989, kasus pembantaian massal 1965, Tanjung Priok, dan penembakan misterius 1982-1985. Hak atas fotoBETTMANN / GETTY IMAGESImage captionTragedi 1965 adalah periode gelap yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Khusus soal tragedi 1965, Zeid mengatakan Indonesia bisa menyelesaikannya dengan rekonsiliasi kebenaran, investigasi, dan penuntutan ke pengadilan. "Hampir semua negara kesulitan mengatasi periode tergelapnya, tapi hal itu mesti dilakukan," kata Zeid. Komnas HAM sudah menyampaikan usul agar kasus-kasus itu bisa diproses, perlu dibentuk tim bersama dengan Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas-berkas itu agar bisa dilimpahkan ke pengadilan HAM. "Perlu ada terobosan. Presiden bisa membentuk tim penyidik bersama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung," kata komisioner Choirul Anam. "Kalau Jaksa Agung enggan memanggil pelaku-pelaku itu, kasih kami mandat biar bisa memanggil mereka. Sehingga kasus ini bisa selesai," ujar Anam. - Dokumen rahasia Amerika: AS mengetahui skala pembantaian tragedi 1965 - Komnas HAM usulkan simposium 1965 lanjutan dengan libatkan TNI - Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya Perhatian lebih kepada Papua dan akan kunjungi Papua Khusus soal Papua, Zeid juga mengatakan memberikan perhatian lebih. "Antara lain penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat keamanan, pelecehan, dan penahanan sewenang-wenang." Papua kerap mengalami kekerasan yang berulang oleh aparat keamanan, termasuk TNI. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum jelas penyelesaiannya antara lain Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014. Hak atas fotoJEWEL SAMADImage captionAparat dinilai berlebihan menggunakan kekerasan di Papua Pada sesi ke-27 sidang HAM PBB di Jenewa, Mei 2017, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa kasus Wasior dan Wamena sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan berarti atas pelimpahan kasus itu ke pengadilan HAM. Penyelidik Komnas HAM mengatakan sudah menyelesaikan kewajibannya. Sementara Kejaksaan Agung enggan menerima karena tidak lengkapnya berkas, seperti berita acara pemeriksaan terduga pelaku yang berasal dari TNI. Pemerintah Indonesia, kata Zeid, juga mengundang komisioner HAM PBB untuk berkunjung ke Papua dan melihat langsung di sana. Ia mengapresiasi itu sebagai niat baik dari pemerintah Indonesia. "Penting untuk melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Saya sudah mendengar banyak dari aktivis LSM, dan pegawai PBB. Saya harap bisa segera ke sana," kata Zeid. Hak atas fotoSTRImage captionWarga Papua juga mengundang PBB untuk datang langsung ke Papua Ada sejumlah kemajuan yang dialami Indonesia Selain kasus pelanggaran-pelanggaran HAM, Zeid juga menyoroti sejumlah kemajuan yang dialami Indonesia dalam bidang HAM. Salah satunya adalah realisasi jaminan kesehatan. Menurut Zeid, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan alam beberapa tahun terakhir. Tapi masalahnya tidak semua warga Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Seharusnya yang perlu diperhatikan adalah mereka yang rentan dan yang paling miskin untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Dia mengambil contoh adanya kasus malnutrisi atau kelaparan di Papua. "Presiden Joko Widodo sudah mengambil banyak langkah positif untuk keadilan.. Tapi kesenjangan tetap saja ada," kata Zeid. Hak atas fotoBBC INDONESIA/TITOImage captionAnggota Komnas HAM optimis penyelesaian kasus pelanggaran HAM bisa dilakukan Hal positif lain yang disorot Zeid soal Indonesia adalah, "Termasuk juga memberikan ruang dan sumber daya buat Komnas HAM da Komnas Perempuan agar kuat dan independen," kata Zeid. Lebih jauh Zeid mendesak pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh kedua lembaga resmi HAM itu agar bisa diterapkan di Indonesia.
