http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/12563881/mantan-seskab-jokowi-ada-persepsi-rezim-
ini-melangkah-mundur
Mantan Seskab Jokowi: Ada Persepsi Rezim
Ini Melangkah Mundur
Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 12:56 WIB
Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet
Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet (Kompas.com/SABRINA ASRIL)
*JAKARTA, KOMPAS.com* — Pengamat militer dari Universitas Indonesia,
Andi Widjajanto <http://indeks.kompas.com/tag/Andi-Widjajanto>, menilai
bahwa muncul persepsi pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa
demokrasi ke era kemunduran.
Menurut dia, persepsi ini muncul akibat sejumlah kebijakan yang diambil
pemerintah.
Misalnya, langkah pemerintah yang melibatkan TNI dalam hal ketahanan
pangan. Lalu, ada juga MOU TNI-Polri yang memungkinan aparat TNI ikut
mengamankan aksi unjuk rasa.
Terakhir, ada juga wacana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari
perwira aktif Polri.
"Muncul persepsi Pak Jokowi <http://indeks.kompas.com/tag/Jokowi>
melangkah mundur, rezim melangkah mundur," kata Andi dalam diskusi yang
digelar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
(Baca juga: Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/10482261/jokowi-dinilai-berlindung-di-balik-pasal-penghinaan-presiden>)
Mantan Sekretaris Kabinet ini meyakini bahwa berbagai kebijakan yang
diambil tersebut akan mendapatkan reaksi negatif, khsususnya dari
kalangan masyarakat sipil. Andi secara khusus menyebut sejumlah
organsiasi, seperti Kontras, Imparsial, dan LBH.
"Masyarakat sipil dari sisi elektoral kecil. Saya enggak yakin mereka
dapat 0,5 persen dari elektoral. Tetapi, mereka /megaphone./ Suaranya
keras. Akses ke medianya kuat," kata Andi.
Andi pun khawatir bahwa isu kemunduran demokrasi ini akan dijadikan alat
bagi lawan politik. Apalagi, isu ini muncul menjelang Pemilu Presiden 2019.
"Skenario terburuk dimunculkan opini Jokowi mengingkari demokrasi.
Demokrasi di era Jokowi mundur," kata Andi.
"Kalau ini dilakukan, akan ada strategi lawan untuk mencari pahlawan
demokrasi barunya siapa yang akan membawa perubahan," ujarnya.
(Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat
Gubernur Cederai Demokrasi
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/11191911/pimpinan-dpr-nilai-penunjukan-petinggi-polri-jadi-penjabat-gubernur-cederai>)
DPR berusaha memasukkan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam
rancangan KUHP.(Kompas TV)
