From: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] Sent: Thursday, February 8, 2018 3:36 AM
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/12563881/mantan-seskab-jokowi-ada-persepsi-rezim-ini-melangkah-mundur Mantan Seskab Jokowi: Ada Persepsi Rezim Ini Melangkah Mundur Ihsanuddin Kompas.com - 07/02/2018, 12:56 WIB Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet (Kompas.com/SABRINA ASRIL) JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai bahwa muncul persepsi pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa demokrasi ke era kemunduran. Menurut dia, persepsi ini muncul akibat sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah. Misalnya, langkah pemerintah yang melibatkan TNI dalam hal ketahanan pangan.. Lalu, ada juga MOU TNI-Polri yang memungkinan aparat TNI ikut mengamankan aksi unjuk rasa. Terakhir, ada juga wacana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari perwira aktif Polri. "Muncul persepsi Pak Jokowi melangkah mundur, rezim melangkah mundur," kata Andi dalam diskusi yang digelar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (7/2/2018). (Baca juga: Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden) Mantan Sekretaris Kabinet ini meyakini bahwa berbagai kebijakan yang diambil tersebut akan mendapatkan reaksi negatif, khsususnya dari kalangan masyarakat sipil. Andi secara khusus menyebut sejumlah organsiasi, seperti Kontras, Imparsial, dan LBH. "Masyarakat sipil dari sisi elektoral kecil. Saya enggak yakin mereka dapat 0,5 persen dari elektoral. Tetapi, mereka megaphone. Suaranya keras. Akses ke medianya kuat," kata Andi. Andi pun khawatir bahwa isu kemunduran demokrasi ini akan dijadikan alat bagi lawan politik. Apalagi, isu ini muncul menjelang Pemilu Presiden 2019. "Skenario terburuk dimunculkan opini Jokowi mengingkari demokrasi. Demokrasi di era Jokowi mundur," kata Andi. "Kalau ini dilakukan, akan ada strategi lawan untuk mencari pahlawan demokrasi barunya siapa yang akan membawa perubahan," ujarnya. (Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur Cederai Demokrasi) DPR berusaha memasukkan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan KUHP.(Kompas TV)
