[GELORA45] Campak dan kelaparan di Asmat: ke mana APBD triliunan?

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 

 Campak dan kelaparan di Asmat: ke mana APBD triliunan? 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894 Abraham UtamaBBC Indonesia
 25 Januari 2018

 Bagikan artikel ini dengan Facebook 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#  Bagikan artikel ini dengan 
Twitter http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#  Bagikan artikel ini 
dengan Messenger http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#  Bagikan 
artikel ini dengan Email 
mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-42799894
  Kirim http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#share-tools




 
 Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang anak kekurangan gizi menjalani 
perawatan di RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Asmat. Ribuan 
anak dilaporkan kekurangan gizi dan terpapar campak di Kabupaten Asmat, Papua, 
dalam empat bulan terakhir, sementara setidaknya lebih dari 60 anak lainnya 
telah meninggal dalam kejadian luar biasa (KLB) itu.
 Anak-anak di Asmat kekurangan gizi, meski anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) kabupaten itu mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2017 dan 
mendapat jatah sekitar Rp106 miliar dari dana otonomi khusus Papua.
 Walau mengelola anggaran triliunan rupiah, Gubernur Papua Lukas Enembe 
menyebut masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota tidak mendapatkan fasilitas 
dasar memadai, salah satunya di sektor kesehatan.
 "Sudah terjadi bertahun-tahun dan di mana-mana di Papua. Jangankan Asmat, 
tempat asal saya (Tolikara), daerahnya masih terbelakang. Ini bukan hal baru," 
kata Enembe di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/01) lalu.
 Gizi buruk dan campak, puluhan tewas di Papua: pemerintah lambat? 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288 Korban jiwa akibat campak dan 
gizi buruk di Asmat terus meningkat 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42685981 'Kelaparan' dan wabah campak di 
Papua menyebar, korban jiwa hampir 100 orang 
http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636 Dosen Ilmu Politik Universitas 
Cendrawasih, Marinus Maung, menilai penggunaan APBD di Papua tidak efektif dan 
tidak tepat sasaran karena persaingan politik pada pemilihan kepala daerah 
tidak berkesudahan.
 Dalam penelitiannya di beberapa kabupaten, kata Marinus, kepala daerah 
terpilih membatasi atau menghapus anggaran pelayanan publik, termasuk 
kesehatan, untuk daerah atau kelompok masyarakat yang menjadi basis lawan 
politik.

 "Politik anggaran semacam itu mendominasi kabupaten yang menjadi lokasi KLB," 
tutur Marinus kepada BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Rabu (24/1).
 Krisis kesehatan yang melanda Asmat sebelumnya juga terjadi pada beberapa 
kabupaten lain di Papua, antara lain Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang, 
yang juga memiliki APBD triliunan rupiah.
Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang ayah memeluk anaknya dalam 
perjalanan di atas perahu setelah berobat ke posko kesehatan di Kampung Jetsy, 
Asmat. Awal pekan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemkab Asmat 
menganggarkan 10% APBD 2017 untuk kesehatan, sesuai anjuran pemerintah pusat.
 Tjahjo mengatakan kementeriannya tengah menginvestigasi hubungan sebab-akibat 
dalam alokasi anggaran dan krisis gizi di Asmat.
 Namun Marinus menduga penggunaan APBD tidak tepat sasaran karena kompetensi 
pejabat yang rendah. Menurutnya, kepala daerah di Papua cenderung mempolitisasi 
birokrasi.
 Para birokrat semacam itu disebut Marinus tidak dapat memaksimalkan anggaran 
yang tersedia.
 "Struktur pemerintahan dibangun atas dasar suka-tidak suka. Kepala dinas yang 
dulu berpihak ke kandidat lain digantikan 'orang-orang' kepala daerah baru, 
yang belum tentu punya kompetensi," ucapnya.
Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang ibu menemani anaknya yang 
kekurangan gizi di pusat penanggulangan KLB. Keterbatasan rumah sakit memaksa 
posko kesehatan didirikan di bangunan gereja di Agats. Kalau ke puskesmas, 
apakah ada minyak atau perahu? Kabupaten Asmat yang terdiri dari sembilan 
distrik (setingkat kecamatan) dan lebih dari 100 kampung. Luas kabupaten itu 
mencapai 29.000 kilometer persegi atau 48 kali luas DKI Jakarta.
 Pemuka agama di Asmat, Uskup Aloysius Murwito, menyebut akses transportasi 
menuju dan di dalam Asmat sangat buruk. Kampung terjauh dari Agats, ibu kota 
Asmat, berjarak tujuh jam perjalanan laut menggunakan perahu mesin.
 "Kampung-kampung itu tidak memiliki fasilitas listrik atau air yang memadai, 
alat komunikasi pun tidak ada.
 "Di tempat seperti itu fasilitas dasar sungguh rendah, terutama kesehatan dan 
pendidikan," ujar Aloysius kepada BBC Indonesia saat dihubungi dari Jakarta.
Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionAnak penderita kekurangan gizi 
melangkah di jalan papan usai berobat di posko kesehatan di Agats, ibu kota 
Asmat yang dijuluki kota papan karena jalanan di daerah rawa itu berbahan 
papan, bukan beton. Aloysius yang telah 15 tahun menetap di Asmat mengatakan, 
tenaga kesehatan di perkampungan, terbatas. Kalaupun ada, kata dia, petugas 
medis dari pemerintah itu jarang bersiaga di posko kesehatan.
 "Kalau ada orang sakit, siapa yang menangani? Kalau harus pergi ke puskesmas 
di distrik, apakah ada minyak atau perahu? Tidak ada penjual solar di kampung.
 "Karena tidak bisa pergi saat itu juga dan perjalanan pun tidak singkat, tidak 
heran kalau banyak anak tidak sembuh. Tidak ada obat dan pengobatan," tutur 
Aloysius.
Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionAnak-anak kekurangan gizi di Asmat juga 
dilarikan ke posko kesehatan yang dibuka TNI di Agats. Menurut data Badan Pusat 
Statistik, setidaknya hingga 2013, Asmat hanya memiliki 12 puskesmas dan 12 
dokter. Rumah Sakit Umum Daerah yang tergolong tipe C berada di Agats.
 Kementerian Kesehatan pekan lalu mengirim puluhan dokter ke Asmat untuk 
menanggulangi KLB. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan TNI dan Polri 
mengerahkan tenaga medis dan membuka posko kesehatan.
 Namun Marinus Maung menyebut Pemprov Papua dan Pemkab Asmat menyediakan lebih 
banyak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dedikasi.
 
 "Tantangan melayani kesehatan warga di pedalaman memang berat. Pemerintah 
daerah harus memberikan jaminan kesejahteraan yang tinggi," tuturnya.