Right or wrong, my countong.......... 2018-02-11 2:38 GMT+01:00 [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > > > > Campak dan kelaparan di Asmat: ke mana APBD triliunan? > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894> > Abraham UtamaBBC Indonesia > > - 25 Januari 2018 > > > - Bagikan artikel ini dengan Facebook > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#> > - Bagikan artikel ini dengan Twitter > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#> > - Bagikan artikel ini dengan Messenger > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#> > - Bagikan artikel ini dengan Email > > <?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-42799894> > > - Kirim <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894#share-tools> > > [image: Asmat]Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang anak > kekurangan gizi menjalani perawatan di RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit > di Kabupaten Asmat. > > Ribuan anak dilaporkan kekurangan gizi dan terpapar campak di Kabupaten > Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir, sementara setidaknya lebih dari > 60 anak lainnya telah meninggal dalam kejadian luar biasa (KLB) itu. > > Anak-anak di Asmat kekurangan gizi, meski anggaran pendapatan dan belanja > daerah (APBD) kabupaten itu mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2017 dan > mendapat jatah sekitar Rp106 miliar dari dana otonomi khusus Papua. > > Walau mengelola anggaran triliunan rupiah, Gubernur Papua Lukas Enembe > menyebut masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota tidak mendapatkan > fasilitas dasar memadai, salah satunya di sektor kesehatan. > > "Sudah terjadi bertahun-tahun dan di mana-mana di Papua. Jangankan Asmat, > tempat asal saya (Tolikara), daerahnya masih terbelakang. Ini bukan hal > baru," kata Enembe di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/01) lalu. > > - Gizi buruk dan campak, puluhan tewas di Papua: pemerintah lambat? > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288> > - Korban jiwa akibat campak dan gizi buruk di Asmat terus meningkat > <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42685981> > - 'Kelaparan' dan wabah campak di Papua menyebar, korban jiwa hampir > 100 orang <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636> > > Dosen Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Marinus Maung, menilai > penggunaan APBD di Papua tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena > persaingan politik pada pemilihan kepala daerah tidak berkesudahan. > > Dalam penelitiannya di beberapa kabupaten, kata Marinus, kepala daerah > terpilih membatasi atau menghapus anggaran pelayanan publik, termasuk > kesehatan, untuk daerah atau kelompok masyarakat yang menjadi basis lawan > politik. > > "Politik anggaran semacam itu mendominasi kabupaten yang menjadi lokasi > KLB," tutur Marinus kepada BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Rabu > (24/1). > > Krisis kesehatan yang melanda Asmat sebelumnya juga terjadi pada beberapa > kabupaten lain di Papua, antara lain Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan > Bintang, yang juga memiliki APBD triliunan rupiah. > [image: Asmat]Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang ayah > memeluk anaknya dalam perjalanan di atas perahu setelah berobat ke posko > kesehatan di Kampung Jetsy, Asmat. > > Awal pekan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemkab Asmat > menganggarkan 10% APBD 2017 untuk kesehatan, sesuai anjuran pemerintah > pusat. > > Tjahjo mengatakan kementeriannya tengah menginvestigasi hubungan > sebab-akibat dalam alokasi anggaran dan krisis gizi di Asmat. > > Namun Marinus menduga penggunaan APBD tidak tepat sasaran karena > kompetensi pejabat yang rendah. Menurutnya, kepala daerah di Papua > cenderung mempolitisasi birokrasi. > > Para birokrat semacam itu disebut Marinus tidak dapat memaksimalkan > anggaran yang tersedia. > > "Struktur pemerintahan dibangun atas dasar suka-tidak suka. Kepala dinas > yang dulu berpihak ke kandidat lain digantikan 'orang-orang' kepala daerah > baru, yang belum tentu punya kompetensi," ucapnya. > [image: Asmat]Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionSeorang ibu > menemani anaknya yang kekurangan gizi di pusat penanggulangan KLB. > Keterbatasan rumah sakit memaksa posko kesehatan didirikan di bangunan > gereja di Agats.Kalau ke puskesmas, apakah ada minyak atau perahu? > > Kabupaten Asmat yang terdiri dari sembilan distrik (setingkat kecamatan) > dan lebih dari 100 kampung. Luas kabupaten itu mencapai 29.000 kilometer > persegi atau 48 kali luas DKI Jakarta. > > Pemuka agama di Asmat, Uskup Aloysius Murwito, menyebut akses transportasi > menuju dan di dalam Asmat sangat buruk. Kampung terjauh dari Agats, ibu > kota Asmat, berjarak tujuh jam perjalanan laut menggunakan perahu mesin. > > "Kampung-kampung itu tidak memiliki fasilitas listrik atau air yang > memadai, alat komunikasi pun tidak ada. > > "Di tempat seperti itu fasilitas dasar sungguh rendah, terutama kesehatan > dan pendidikan," ujar Aloysius kepada BBC Indonesia saat dihubungi dari > Jakarta. > [image: Asmat]Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionAnak penderita > kekurangan gizi melangkah di jalan papan usai berobat di posko kesehatan di > Agats, ibu kota Asmat yang dijuluki kota papan karena jalanan di daerah > rawa itu berbahan papan, bukan beton. > > Aloysius yang telah 15 tahun menetap di Asmat mengatakan, tenaga kesehatan > di perkampungan, terbatas. Kalaupun ada, kata dia, petugas medis dari > pemerintah itu jarang bersiaga di posko kesehatan. > > "Kalau ada orang sakit, siapa yang menangani? Kalau harus pergi ke > puskesmas di distrik, apakah ada minyak atau perahu? Tidak ada penjual > solar di kampung. > > "Karena tidak bisa pergi saat itu juga dan perjalanan pun tidak singkat, > tidak heran kalau banyak anak tidak sembuh. Tidak ada obat dan pengobatan," > tutur Aloysius. > [image: Asmat]Hak atas fotoANTARA/REUTERSImage captionAnak-anak > kekurangan gizi di Asmat juga dilarikan ke posko kesehatan yang dibuka TNI > di Agats. > > Menurut data Badan Pusat Statistik, setidaknya hingga 2013, Asmat hanya > memiliki 12 puskesmas dan 12 dokter. Rumah Sakit Umum Daerah yang tergolong > tipe C berada di Agats. > > Kementerian Kesehatan pekan lalu mengirim puluhan dokter ke Asmat untuk > menanggulangi KLB. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan TNI dan Polri > mengerahkan tenaga medis dan membuka posko kesehatan. > > Namun Marinus Maung menyebut Pemprov Papua dan Pemkab Asmat menyediakan > lebih banyak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dedikasi. > > "Tantangan melayani kesehatan warga di pedalaman memang berat. Pemerintah > daerah harus memberikan jaminan kesejahteraan yang tinggi," tuturnya. > > > >
