Disebutkan masalah terbesarnya adalah pembebasan lahan.Seperti apa pemerintah menyelesaikan penguasaan lahan untuk digarap investor ini?
Yang jelas Jokowi sudah mengancam di koran akan mencopot menteri agraria jika tidak mencapai "target". - Nasib Tiga Proyek KEK Tak Jelas, Darmin Nasution Galau Adhitya HimawanSenin 12 Februari 2018 | 17:53 WIB Suara.com - MenteriKoordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasanekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai proyek investasi namun tidakjelas kapan akan beroperasi. "Saya mulai was-was terhadapbeberapa KEK yang sebenarnya sudah dalam dua atau tiga tahun ini dirancang dandiharapkan bisa diresmikan. Paling tidak ada tiga yang tidak jelas kapanberoperasi," kata Darmin ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta,Senin. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI)tersebut mengusulkan beberapa proyek investasi KEK yang terkendala tersebutuntuk dihentikan saja apabila tidak ada perkembangan dalam kurun satu tahun. "Untuk apa kami menyimpan beberapaKEK yang tidak jelas kapan beroperasi. Nanti kami akan rapat lagi Juli atauAgustus (2018), kalau ada perkembangannya berarti akan terus," kataDarmin. Ia menjelaskan bahwa KEK akan menghadapikendala apabila sebagian besar tanahnya belum dibebaskan. Oleh karena itu,Dewan Nasional KEK sudah mengubah aturan bahwa daerah yang diusulkan menjadiKEK harus sudah jelas urusan lahannya. Darmin mencontohkan apabila ada KEK yangakan mengembangkan wilayah seluas 500 hektare, maka separuh dari total lahantersebut harus sudah beres. "Kami sudah melihat ada beberapa KEKtidak bisa terwujud dan tidak bisa beroperasin karena lahannya tidakselesai-selesai. Makin lama harga tanahnya makin mahal begitu pemiliknya tahulahannya masuk ke rencana KEK," ucap dia. Sementara itu, Sekretaris Dewan NasionalKawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengungkapkan tiga KEK yang mengalamihambatan adalah KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Api-Api (SumateraSelatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara). "Tanjung Api-Api sudah adaperkembangan baru dan investornya sudah ada juga. Yang masih kurang itu Bitungdan Morotai," ucap dia. Enoh mengatakan permasalahan tanahmenjadi kendala utama di kawasan-kawasan tersebut, seperti masih ada pihak yangmelakukan klaim di pengadilan menyangkut masalah sertifikasi sehingga hakpengelolaannya terhambat. "Yang Morotai itu pembebasan sudahdilakukan 200 hektare, kendalanya sertifikasi juga dari total 1.100 hektare.Tapi untuk Morotai ini kami optimistis bisa, pemerintah daerahnya sudahkomitmen," tuturnya. Menteri Koordinator Bidang PerekonomianDarmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yangtelah diusulkan sebagai proyek investasi namun tidak jelas kapan akanberoperasi. "Saya mulai was-was terhadapbeberapa KEK yang sebenarnya sudah dalam dua atau tiga tahun ini dirancang dandiharapkan bisa diresmikan. Paling tidak ada tiga yang tidak jelas kapanberoperasi," kata Darmin ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta,Senin. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI)tersebut mengusulkan beberapa proyek investasi KEK yang terkendala tersebutuntuk dihentikan saja apabila tidak ada perkembangan dalam kurun satu tahun. "Untuk apa kami menyimpan beberapaKEK yang tidak jelas kapan beroperasi. Nanti kami akan rapat lagi Juli atauAgustus (2018), kalau ada perkembangannya berarti akan terus," kataDarmin. Ia menjelaskan bahwa KEK akan menghadapikendala apabila sebagian besar tanahnya belum dibebaskan. Oleh karena itu,Dewan Nasional KEK sudah mengubah aturan bahwa daerah yang diusulkan menjadiKEK harus sudah jelas urusan lahannya. Darmin mencontohkan apabila ada KEK yangakan mengembangkan wilayah seluas 500 hektare, maka separuh dari total lahantersebut harus sudah beres. "Kami sudah melihat ada beberapa KEKtidak bisa terwujud dan tidak bisa beroperasi karena lahannya tidakselesai-selesai. Makin lama harga tanahnya makin mahal begitu pemiliknya tahulahannya masuk ke rencana KEK," ucap dia. Sementara itu, Sekretaris Dewan NasionalKawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengungkapkan tiga KEK yangmengalami hambatan adalah KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Api-Api (SumateraSelatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara). "Tanjung Api-Api sudah adaperkembangan baru dan investornya sudah ada juga. Yang masih kurang itu Bitungdan Morotai," ucap dia. Enoh mengatakan permasalahan tanahmenjadi kendala utama di kawasan-kawasan tersebut, seperti masih ada pihak yangmelakukan klaim di pengadilan menyangkut masalah sertifikasi sehingga hakpengelolaannya terhambat. "Yang Morotai itu pembebasan sudahdilakukan 200 hektare, kendalanya sertifikasi juga dari total 1.100 hektare.Tapi untuk Morotai ini kami optimistis bisa, pemerintah daerahnya sudahkomitmen," tuturnya. (Antara)
