*Mengapa jauh sebelumnya tidak ada yang memberikan laporan terjadi kekuarangan makanan bagi penduduk?? Tidak ada hubungan radio? Kelaparan yang disengajakan? Gubernurnya tidur menunggu pujian Jakarta? Tidak mengherankan jika berita yang akan datang bahwa banyak penduduk di Azmat pindah agama. *
http://properti.kompas.com/read/2018/02/09/100000121/biaya-pembangunan-infrastruktur-di-asmat-dua-kali-lebih-mahal Biaya Pembangunan Infrastruktur di Asmat Dua Kali Lebih Mahal Dani Prabowo <http://indeks.kompas.com/profile/488/Dani.Prabowo> Kompas.com - 09/02/2018, 10:00 WIB [image: Seorang ibu mendampingi anaknya Yakubus (kiri) saat perawatan di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.]Seorang ibu mendampingi anaknya Yakubus (kiri) saat perawatan di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA) *JAKARTA, KOMPAS.com* - Sejumlah proyek infrastruktur <http://indeks.kompas.com/tag/infrastruktur> jalan akan digarap di Kabupaten Asmat <http://indeks.kompas.com/tag/Asmat>, Papua. Hal ini untuk memudahkan akses masyarakat menuju sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti sekolah dan rumah sakit. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan di Asmat cukup mahal, bila dibandingkan kualitas jalan yang sama di Pulau Jawa. *Baca juga : Sulitnya Medan Asmat dan Upaya Mewujudkan Harapan <http://properti.kompas.com/read/2018/02/08/220000521/sulitnya-medan-asmat-dan-upaya-mewujudkan-harapan>* Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan bahan baku yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Seperti batu yang harus dikirim dari wilayah Surabaya, Poso atau Palu. "Minimum bisa dua kali lipat dari anggaran biasanya," kata Arie di kantornya, Kamis (8/2/2018). Sebagai gambaran, bila biasanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12 juta untuk membangun jalan beton per meter, di Asmat dibutuhkan sekitar Rp 24 juta per meter. [image: Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.]Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.(ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA) Adapun jalan yang hendak dibangun dirancang selebar empat meter. Jalan itu menghubungkan wilayah kampung lama yang masih menggunakan kayu sebagai jalan eksisting, menuju kampung baru sebagai lokasi rumah sakit umum daerah (RSUD). Selain itu, juga akan dibangun jembatan gantung sepanjang 72 meter yang akan menggantikan jembatan lama. Sekadar informasi, jembatan kayu eksisting saat ini sudah lapuk bahkan nyaris terputus. Untuk akses transportasi menuju RSUD, masyarakat biasanya menggunakan perahu lantaran kabupaten itu dikelilingi rawa-rawa. "Jangan hitung *internal rate of return* (IRR). Kalau gitu, kita enggak akan bangun-bangun di Papua," tambah Arie. [image: Dua orang anak dari kampung Warse, Distrik Jetsy menunggu perawatan setibanya di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Sebanyak 15 anak dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats untuk diberikan perawatan dan pengobatan.] Dua orang anak dari kampung Warse, Distrik Jetsy menunggu perawatan setibanya di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Sebanyak 15 anak dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats untuk diberikan perawatan dan pengobatan.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA) Mahalnya anggaran pembangunan infrastruktur juga disampaikan Direktur Keterpaduan Infrastruktur <http://indeks.kompas.com/tag/infrastruktur> Pemukiman Dwityo Akoro Soeranto. Biasanya, untuk membangun sebuah sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. "Di sana bisa 2-3 kali lipat," ungkap Dwityo. Pemerintah sendiri berencana membangun setidaknya 3 pamsimas untuk setiap distrik. Sementara, di sana terdapat sekitar 23 distrik yang akan dibangun pamsimas. *Sering dikira dikorupsi* Arie mengaku, beberapa waktu lalu sempat mendapat protes dari Bupati Asmat, Elisa Kambu. Pasalnya sering kali muncul kritikan bila pembangunan infrastruktur di sana kurang terlihat, meski anggaran yang diberikan pemerintah pusat sudah cukup besar. [image: Warga menggendong anaknya saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat di kawasan tersebut sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.]Warga menggendong anaknya saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat di kawasan tersebut sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA) "Sekian triliun digelontorkan itu kok pembangunannya tidak ada. Jangan disamakan dengan yang ada di sana," kata dia menirukan protes Elisa. "Berat kalau di sana (bicara sudah) digelontorkan (tapi minim hasil), seolah-olah sudah terjadi korupsi. Padahal tidak, berat di sana (Asmat)," keluh Arie. Arie mengatakan, pembangunan infrastruktru di sana memang harus dimulai dari awal. Sebab, fasilitas yang ada saat ini, banyak yang rusak. Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun wilayah tersebut. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur akan ditangani pemerintah pusat. Sementara untuk penyediaan lahan, akan menjadi kontribusi dari pemerintah daerah. Demikian halnya dalam persoalan akses menuju ke sana.
