Keuskupan Agats mestinya punya alat komunikasi untukmenghubungi "dunia luar". Begitu juga pemprov dan MRP (Majelis Rakyat Papua). Mustahil mereka tidak punya. Terkait pembangunan infrastruktur, Yang jelas tidak ada ialah, niat pemerintah pusat untuk melaksanakan kata-katanya sendiri.
Gaembar-gembor mau mempercepat pembangunan di Papua tetapi yang dibangun di sana acuma jalan darat, jembatan dsb yang sebetulnya cukup ditangani pemerintahan daerah. Pemerintah pusat harusnya berpikir lebih ke skala nasional & internasional. Faktanya, sudah 3 tahun kita tidak mendengar kabar tentang 'tol laut' yang dijanjikan untuk mempercepat pembangunan Indonesia timur. Entah skala apa yang digunakan pemerintahan Luhut-Jokowi ketika menyerahkan begitu saja 3 KEK di 3 provinsi utara kepada investor OBOR. Seolah pemerintahan Jokowi-Luhut tak punya posisi tawar untuk mendorong sang investor membantu pembangunan KEK di Sorong yang sudah 10 tahun terkatung-katung pembangunannya. --- ilmesengero@... wrote: Mengapa jauh sebelumnya tidak ada yang memberikan laporan terjadikekuarangan makanan bagi penduduk?? Tidak ada hubungan radio?Kelaparan yang disengajakan? Gubernurnya tidur menunggu pujianJakarta? Tidak mengherankan jika berita yang akan datang bahwabanyak penduduk di Azmat pindah agama. http://properti.kompas.com/read/2018/02/09/100000121/biaya-pembangunan-infrastruktur-di-asmat-dua-kali-lebih-mahal Biaya Pembangunan Infrastruktur diAsmat Dua Kali Lebih MahalDaniPrabowoKompas.com - 09/02/2018, 10:00 WIB Seorang ibu mendampingi anaknya Yakubus (kiri) saat perawatan di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA) JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah proyekinfrastrukturjalan akan digarap di Kabupaten Asmat,Papua. Hal ini untuk memudahkan akses masyarakat menuju sejumlahfasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti sekolah dan rumah sakit.Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie SetiadiMoerwanto mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalandi Asmat cukup mahal, bila dibandingkan kualitas jalan yang sama diPulau Jawa.Baca juga : SulitnyaMedan Asmat dan Upaya Mewujudkan Harapan Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan bahan baku yang ada diwilayah kabupaten tersebut.Seperti batu yang harus dikirim dari wilayah Surabaya, Poso atauPalu."Minimum bisa dua kali lipat dari anggaran biasanya,"kata Arie di kantornya, Kamis (8/2/2018).Sebagai gambaran, bila biasanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12juta untuk membangun jalan beton per meter, di Asmat dibutuhkansekitar Rp 24 juta per meter. Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.(ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA) Adapun jalan yang hendak dibangun dirancang selebar empat meter.Jalan itu menghubungkan wilayah kampung lama yang masih menggunakankayu sebagai jalan eksisting, menuju kampung baru sebagai lokasirumah sakit umum daerah (RSUD)..Selain itu, juga akan dibangun jembatan gantung sepanjang 72 meteryang akan menggantikan jembatan lama.Sekadar informasi, jembatan kayu eksisting saat ini sudah lapukbahkan nyaris terputus. Untuk akses transportasi menuju RSUD,masyarakat biasanya menggunakan perahu lantaran kabupaten itudikelilingi rawa-rawa."Jangan hitung internal rate of return (IRR). Kalaugitu, kita enggak akan bangun-bangun di Papua," tambah Arie. Dua orang anak dari kampung Warse, Distrik Jetsy menunggu perawatan setibanya di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Sebanyak 15 anak dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats untuk diberikan perawatan dan pengobatan.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA)Mahalnya anggaran pembangunan infrastruktur juga disampaikanDirektur Keterpaduan InfrastrukturPemukiman Dwityo Akoro Soeranto.Biasanya, untuk membangun sebuah sistem Penyediaan Air Minum danSanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dibutuhkan biaya sekitar Rp200 juta hingga Rp 300 juta."Di sana bisa 2-3 kali lipat," ungkap Dwityo.Pemerintah sendiri berencana membangun setidaknya 3 pamsimas untuksetiap distrik. Sementara, di sana terdapat sekitar 23 distrik yangakan dibangun pamsimas.Sering dikira dikorupsiArie mengaku, beberapa waktu lalu sempat mendapat protes dariBupati Asmat, Elisa Kambu. Pasalnya sering kali muncul kritikan bilapembangunan infrastruktur di sana kurang terlihat, meski anggaranyang diberikan pemerintah pusat sudah cukup besar. Warga menggendong anaknya saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat di kawasan tersebut sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.(ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA)"Sekian triliun digelontorkan itu kok pembangunannya tidakada. Jangan disamakan dengan yang ada di sana," kata diamenirukan protes Elisa."Berat kalau di sana (bicara sudah) digelontorkan (tapi minimhasil), seolah-olah sudah terjadi korupsi.. Padahal tidak, berat disana (Asmat)," keluh Arie.Arie mengatakan, pembangunan infrastruktru di sana memang harusdimulai dari awal. Sebab, fasilitas yang ada saat ini, banyak yangrusak.Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerahmembangun wilayah tersebut. Misalnya, untuk pembangunan infrastrukturakan ditangani pemerintah pusat.Sementara untuk penyediaan lahan, akan menjadi kontribusi daripemerintah daerah. Demikian halnya dalam persoalan akses menuju kesana.
