http://id.beritasatu.com/macroeconomics/pemerintah-diminta-realisasikan-pengembangan-kawasan-industri/171882
*Pemerintah Diminta Realisasikan Pengembangan Kawasan Industri* *Oleh Tri Murti *| Senin, 12 Februari 2018 | 12:50 Dia pun meminta pemerintah merealisasikan pengembangan kawasan industri seperti yang dicanangkan selama ini sejalan dengan program hilirisasi. Beberapa kendala pengembangan kawasan ndustri, seperti ketersediaan energi listrik, minimnya minat investor, kondisi tata ruang, dan tingginya upah buruh harus segera dipecahkan. “Jadi, bisnis di hulu perlu diperkuat, di hilir harus digenjot,” tegas dia. Pemerintah pusat, kata Mudrajad Kuncoro, perlu menstimulasi PDRB di masing-masing daerah dengan memastikan perizinan di daerah dipermudah, iklim investasi tetap kondusif, dan birokrasi di daerah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Sekarang mengurus apa-apa masih mahal dan butuh waktu lama. Dulu yang dijanjikan Presiden Jokowi *kan *revolusi mental, itu harus diwujudkan dari atas hingga ke tingkat dusun,” ujar dia. Dia mengungkapkan, pertumbuhan PDRB selama ini belum mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, karena pertumbuhan tersebut tidak diikuti pemerataan. Bahkan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kesenjangan di wilayah itu semakin lebar. “Dalam catatan saya, pertumbuhan ekonomi di daerah hanya dinikmati oleh 20% masyarakat kalangan atas dan 40% kalangan menengah, sedangkan yang 40% lagi masih tetap miskin,” ucap dia. Untuk itu, menurut Mudrajad, pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat miskin (*pro poor*) agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh golongan masyarakat. Caranya yaitu dengan mendukung sektor berbasis masyarakat, yakni usaha mikro (yang omzetnya di bawah Rp 300 juta per tahun) dan UKM (Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun). “Misalnya pemerintah membantu permodalan. Usaha mikro dan UKM kebanyakan tidak *bankable*, itu yang harus dibantu pemerintah. Solusinya antara lain perlu lembaga peminjaman kredit dan menggenjot habis-habisan program kredit usaha rakyat (KUR). KUR harus menjadi gerakan nasional. Perlu pula ditingkatkan porsi KUR yang tanpa agunan,” tandas dia. (az)
