https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02
SHARE
1. Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk#>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk#>
1 dari 2 Halaman
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2>
Foto: Doc Presiden RI
Jakarta, CNBC Indonesia- Pada hari Selasa, 20 Februari 2018, lembaga
riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),
menyampaikan hasil penelitian terkait ketenagakerjaan di Indonesia di 3
tahun awal pemerintahan Jokowi-JK.
INDEF secara khusus menggarisbawahi belum solidnya kemampuan penyerapan
tenaga kerja formal dan rasio penciptaan kerja, yang tercatat lebih
rendah dibanding tiga tahun awal era pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono).
Menurut data INDEF, penyerapan tenaga kerja formal di era Jokowi-JK
belum mampu mengungguli pemerintahan SBY-Boediono. Tercatat jumlah
tenaga kerja formal di era Jokowi-JK di bulan Agustus 2017 adalah
sebesar 52 juta orang, hanya bertambah 3,5 juta orang ( 7,2%) dari
capaian Agustus 2015 sebesar 48,5 juta orang.
Dari sisi persentase, jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017
tercatat 42,97% dari total tenaga kerja, hanya meningkat tipis dari
persentase Agustus 2015 sebesar 42,24%.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Pada 3 tahun awal pemerintahan SBY-Boediono jumlah tenaga kerja formal
tercatat sebanyak 44,16 juta orang pada Agustus 2012. Jumlah tersebut
mampu meningkat drastis yakni sebesar 8,38 juta orang (23,42%).
Peningkatan cukup masif dibandingkan pertumbuhan di masa pemerintahan
Jokowi-JK.
Persentase tenaga kerja formal di era SBY-Boediono juga meningkat cukup
besar, yakni dari 33,07% (Agustus 2010) menjadi 39,86% (Agustus 2012).
Kemudian, INDEF menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio
Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni
rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi. RPK
tersebut menghitung tambahan penduduk bekerja untuk tiap 1% pertumbuhan
ekonomi.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
*Peran Dana Desa*
Total RPK pada medio 2010-2012 tercatat sebesar 1,4 juta, masih lebih
unggul dibandingkan total RPK pada rentang 2015-2017 sebesar 1,27 juta.
Catatan positif juga ditorehkan oleh Jokowi-JK dengan mencatatkan RPK
tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada 2017.
Catatan INDEF RPK pada tahun lalu mencapai 641.183. Angka tersebut
mengungguli rekor yang dibukukan SBY-Boediono pada tahun 2012 sebesar
589.104.
Tahun 2017, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke
3,25 juta. Apabila ditinjau secara sektoral, tambahan terbesar diperoleh
dari sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yang berhasil
menciptakan 1,09 juta pekerja baru.
Fenomena tersebut diyakini INDEF disebabkan oleh adanya kucuran dana
desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dalam tiga tahun sejak 2015,
dana desar terus menanjak signifikan. Dari Rp 20,67 triliun (sekitar Rp
280,3 juta/desa) pada 2015 hingga menjadi Rp 60 triliun (Rp 800,4
juta/desa) pada 2017. Hal ini menjadi pembuktian janji Jokowi-JK terkait
transfer dana desa hingga Rp 1 Miliar per desa.
Dana desa sendiri banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa
dengan partisipasi masyarakat desa, tanpa gunakan pihak ketiga. Hal ini
turut membawa pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran di desa,
karena berpotensi menyerap tenaga kerja di desa.
Dari data Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kontribusi dana
desa dalam dalam penyerapan tenaga kerja telah mengalami peningkatan
sampai 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Tercatat Program Dasa Desa
mampu menyerap 5.000.000 tenaga kerja pada tahun 2017.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
**(gus/gus)**
1 dari 2 Halaman Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat
Ketenagakerjaan
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2>
TAG: tenaga kerja <https://www.cnbcindonesia.com/tag/tenaga-kerja> 3
tahun jokowi-jk <https://www.cnbcindonesia.com/tag/3-tahun-jokowi_jk>
kinerja jokowi-jk <https://www.cnbcindonesia.com/tag/kinerja-jokowi_jk>
indef <https://www.cnbcindonesia.com/tag/indef>
SHARE
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02
SHARE
2. Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2#>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/1>
2 dari 2 Halaman
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2#>
Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan Foto: CNBC
Indonesia/Muhammad Sabki
*Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan *
*Tinjauan Sektoral dan Peran Sektor Online*Berdasarkan sektor, INDEF
menggarisbawahi Sektor Pertanian dan Pertambangan mengalami kondisi
terpuruk pada masa 3 tahun awal periode kepemimpinan Jokowi-JK dalam hal
penciptaan kerja sektoral. RPK kedua sektor tercatat negatif untuk medio
2015-2017. Hal tersebut sejalan dengan terjun bebasnya harga komoditas
sejak tahun dalam 5 tahun terakhir.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia
Berdasarkan catatan Tim Riset CNBC, sejumlah harga komoditas tambang
unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak bumi memang mengalami
penurunan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sebagai contoh,
pada tahun 2011 harga rata-rata batu bara global masih berada di kisaran
US$ 120,75/ton, akan tetapi pada tahun 2015 sudah turun 52,16% ke level
US$ 57,76/ton.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup pesat pada semester II tahun
2016 belum mampu meningkatkan penduduk bekerja secara signifikan, karena
sektor ini justru mengalami penurunan cukup dalam sejak triwulan II-2017.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Penyebab lambatnya laju pertumbuhan sektor tersebut dikarenakan adanya
penurunan harga pangan. Harga minyak sawit mentah (CPO) turun 22,88%
dalam setahun terakhir, sementara harga karet turun 40,9% dipicu
ramainya penggunaan karet sintesis. Indikator lain dari melemahnya
sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2017 yang masih
berada di bawah NTP 2016.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Di saat lesunya sektor agrikultur dan pertambangan akibat harga
komoditas anjlok, anggota sektor tradable lainnya, yakni industri
pengolahan, seharusnya dapat mengkompensasi pelemahan tersebut. Namun,
INDEF menyatakan bahwa sektor industri pengolahan juga masih belum
optimal dalam menciptakan lapangan di era Jokowi-JK. Berdasarkan kajian
INDEF, RPK industri pengolahan pada tahun 2016 bernilai minus di mana
artinya pertumbuhan sebesar satu persen sektor industri pengolahan
ternyata tidak mampu meningkatkan jumlah penduduk bekerja di sektor
pengolahan.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Di samping itu, INDEF juga memaparkan bahwa sebenarnya sektor industri
manufaktur mulai kehilangan momentumnya dalam beberapa tahun terakhir.
Tercatat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada tahun 2017
hanya berada di angka 20,16%, turun jauh dari kontribusi tahun 2008
sebesar 27,81%.Atas dasar data tersebut, INDEF berpendapat bahwa sektor
industri digital atau online saat ini berpotensi mampu menyelamatkan
lesunya lapangan pekerjaan Indonesia. Hal ini didasari oleh laju
pertumbuhan sektor terhadap PDB tahun 2017 dipimpin sektor Informasi dan
Komunikasi, Jasa lainnya, dan Transportasi dan Pergudangan.
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung
Mengacu pada data INDEF, sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa
akomodasi mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja
sebesar 1.106.590 penduduk per tahun selama 3 tahun awal pemerintahan
Jokowi-JK. Hal ini di dipicu oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di
Indonesia. Sebagai tambahan, sektor transportasi, pergudangan dan
komunikasi yang sempat mencatatkan angka minus (penduduk bekerja
berkurang) di era SBY-Boediono, mampu dibalikkan keadaannya di era
Jokowi-JK yang rata-rata memberikan tambahan 169.137 penduduk kerja per
tahun. Data-data tersebut semakin memperkuat besarnya potensi bisnis
digital/online dalam menyerap tenaga kerja ke depannya.
**(gus/gus)**
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/1>
2 dari 2 Halaman
