From: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 21, 2018 2:15 AM
  



https://www.cnbcindonesia.com/news/20180220194800-4-4934/tinjauan-ketenagakerjaan-era-jokowi-jk/2


Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02 
SHARE 
1. Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
1 dari 2 Halaman 
 Foto: Doc Presiden RI 
Jakarta, CNBC Indonesia- Pada hari Selasa, 20 Februari 2018, lembaga riset 
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyampaikan hasil 
penelitian terkait ketenagakerjaan di Indonesia di 3 tahun awal pemerintahan 
Jokowi-JK. 

INDEF secara khusus menggarisbawahi belum solidnya kemampuan penyerapan tenaga 
kerja formal dan rasio penciptaan kerja, yang tercatat lebih rendah dibanding 
tiga tahun awal era pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono).

Menurut data INDEF, penyerapan tenaga kerja formal di era Jokowi-JK belum mampu 
mengungguli pemerintahan SBY-Boediono. Tercatat jumlah tenaga kerja formal di 
era Jokowi-JK di bulan Agustus 2017 adalah sebesar 52 juta orang, hanya 
bertambah 3,5 juta orang ( 7,2%) dari capaian Agustus 2015 sebesar 48,5 juta 
orang. 


Dari sisi persentase, jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017 tercatat 
42,97% dari total tenaga kerja, hanya meningkat tipis dari persentase Agustus 
2015 sebesar 42,24%.

      Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 

Pada 3 tahun awal pemerintahan SBY-Boediono jumlah tenaga kerja formal tercatat 
sebanyak 44,16 juta orang pada Agustus 2012. Jumlah tersebut mampu meningkat 
drastis yakni sebesar 8,38 juta orang (23,42%). Peningkatan cukup masif 
dibandingkan pertumbuhan di masa pemerintahan Jokowi-JK. 

Persentase tenaga kerja formal di era SBY-Boediono juga meningkat cukup besar, 
yakni dari 33,07% (Agustus 2010) menjadi 39,86% (Agustus 2012).

Kemudian, INDEF menggunakan dua indikator untuk menghitung rumusan Rasio 
Penciptaan Kerja (RPK) yang digagas mereka pada dekade 2000-an, yakni rata-rata 
tambahan jumlah penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi. RPK tersebut 
menghitung tambahan penduduk bekerja untuk tiap 1% pertumbuhan ekonomi.

      Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 

Peran Dana Desa

Total RPK pada medio 2010-2012 tercatat sebesar 1,4 juta, masih lebih unggul 
dibandingkan total RPK pada rentang 2015-2017 sebesar 1,27 juta. Catatan 
positif juga ditorehkan oleh Jokowi-JK dengan mencatatkan RPK tertinggi dalam 
10 tahun terakhir pada 2017. 

Catatan INDEF RPK pada tahun lalu mencapai 641.183. Angka tersebut mengungguli 
rekor yang dibukukan SBY-Boediono pada tahun 2012 sebesar 589.104.

Tahun 2017, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke 3,25 juta. 
Apabila ditinjau secara sektoral, tambahan terbesar diperoleh dari sektor Jasa 
Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yang berhasil menciptakan 1,09 juta 
pekerja baru.

Fenomena tersebut diyakini INDEF disebabkan oleh adanya kucuran dana desa 
sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dalam tiga tahun sejak 2015, dana desar 
terus menanjak signifikan. Dari Rp 20,67 triliun (sekitar Rp 280,3 juta/desa) 
pada 2015 hingga menjadi Rp 60 triliun (Rp 800,4 juta/desa) pada 2017.. Hal ini 
menjadi pembuktian janji Jokowi-JK terkait transfer dana desa hingga Rp 1 
Miliar per desa.

Dana desa sendiri banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan 
partisipasi masyarakat desa, tanpa gunakan pihak ketiga. Hal ini turut membawa 
pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran di desa, karena berpotensi 
menyerap tenaga kerja di desa. 

Dari data Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kontribusi dana desa 
dalam dalam penyerapan tenaga kerja telah mengalami peningkatan sampai 3 kali 
lipat dalam 3 tahun terakhir. Tercatat Program Dasa Desa mampu menyerap 
5.000.000 tenaga kerja pada tahun 2017.

      Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 
(gus/gus) 
1 dari 2 Halaman Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 
TAG: tenaga kerja 3 tahun jokowi-jk kinerja jokowi-jk indef 
SHARE




Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 
News - Raditya Hanung Prakoswa , CNBC Indonesia 20 February 2018 21:02 
SHARE 
2. Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 
2 dari 2 Halaman 
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki 


Potensi Sektor Digital Sebagai Penyelamat Ketenagakerjaan 

Tinjauan Sektoral dan Peran Sektor OnlineBerdasarkan sektor, INDEF 
menggarisbawahi Sektor Pertanian dan Pertambangan mengalami kondisi terpuruk 
pada masa 3 tahun awal periode kepemimpinan Jokowi-JK dalam hal penciptaan 
kerja sektoral. RPK kedua sektor tercatat negatif untuk medio 2015-2017. Hal 
tersebut sejalan dengan terjun bebasnya harga komoditas sejak tahun dalam 5 
tahun terakhir. Foto: CNBC Indonesia 
Berdasarkan catatan Tim Riset CNBC, sejumlah harga komoditas tambang unggulan 
Indonesia seperti batu bara dan minyak bumi memang mengalami penurunan yang 
cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2011 harga 
rata-rata batu bara global masih berada di kisaran US$ 120,75/ton, akan tetapi  
pada tahun 2015 sudah turun 52,16% ke level US$ 57,76/ton.

      Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 
Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup pesat pada semester II tahun 2016 belum 
mampu meningkatkan penduduk bekerja secara signifikan, karena sektor ini justru 
mengalami penurunan cukup dalam sejak triwulan II-2017. Foto: CNBC 
Indonesia/Raditya Hanung 
Penyebab lambatnya laju pertumbuhan sektor tersebut dikarenakan adanya 
penurunan harga pangan. Harga minyak sawit mentah (CPO) turun 22,88% dalam 
setahun terakhir, sementara harga karet turun 40,9% dipicu ramainya penggunaan 
karet sintesis. Indikator lain dari melemahnya sektor pertanian adalah Nilai 
Tukar Petani (NTP) tahun 2017 yang masih berada di bawah NTP 2016. Foto: CNBC 
Indonesia/Raditya Hanung 
Di saat lesunya sektor agrikultur dan pertambangan akibat harga komoditas 
anjlok, anggota sektor tradable lainnya, yakni industri pengolahan, seharusnya 
dapat mengkompensasi pelemahan tersebut. Namun, INDEF menyatakan bahwa sektor 
industri pengolahan juga masih belum optimal dalam menciptakan lapangan di era 
Jokowi-JK. Berdasarkan kajian INDEF, RPK industri pengolahan pada tahun 2016 
bernilai minus di mana artinya pertumbuhan sebesar satu persen sektor industri 
pengolahan ternyata tidak mampu meningkatkan jumlah penduduk bekerja di sektor 
pengolahan. Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 
Di samping itu, INDEF juga memaparkan bahwa sebenarnya sektor industri 
manufaktur mulai kehilangan momentumnya dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat 
kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada tahun 2017 hanya berada di 
angka 20,16%,  turun jauh dari kontribusi tahun 2008 sebesar 27,81%.Atas dasar 
data tersebut, INDEF berpendapat bahwa sektor industri digital atau online saat 
ini berpotensi mampu menyelamatkan lesunya lapangan pekerjaan Indonesia. Hal 
ini didasari oleh laju pertumbuhan sektor terhadap PDB tahun 2017 dipimpin 
sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa lainnya, dan Transportasi dan 
Pergudangan. Foto: CNBC Indonesia/Raditya Hanung 
Mengacu pada data INDEF, sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 
mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 
penduduk per tahun selama 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini di 
dipicu oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Sebagai tambahan, 
sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang sempat mencatatkan angka 
minus (penduduk bekerja berkurang) di era SBY-Boediono, mampu dibalikkan 
keadaannya di era Jokowi-JK yang rata-rata memberikan tambahan 169.137 penduduk 
kerja per tahun. Data-data tersebut semakin memperkuat besarnya potensi bisnis 
digital/online dalam menyerap tenaga kerja ke depannya.


(gus/gus) 
Tinjauan Ketenagakerjaan Era Jokowi-JK 2 dari 2 Halaman 









Kirim email ke