*Mengapa NKRI dibawah kekuasaan rezim neo-Mojopahit tidak mau menyatakan diri bahagian Arab Saudi? Bukankah dengan demikian selesai masalah pakai cador, burqa, nikap dan garabea (jubah), zakat, makan korma, minum kencing unta dsb., karena tidak ada lagi yang mempersoalkan dan tidak lagi membuang waktu untuk masalah sepele. MUI dan konco-konco sobat bin sahabat akan senang seribu senang.*
http://mediaindonesia.com/news/read/148640/larangan-cadar-bukan-berarti-anti-i/2018-03-09 Larangan Cadar Bukan Berarti Anti Islam Jum'at, 9 March 2018 13:14 WIB Penulis: *Antara * <http://mediaindonesia.com/files/news/2018/03/1520576000_cadar.jpg> <http://mediaindonesia.com/files/news/2018/03/1520576000_cadar.jpg> ANTARA UTUSAN Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab mengatakan larangan penggunaan cadar di kampus Islam jangan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap agama Islam. "Saya kira tidak usah dipermasalahkan, seakan-akan (larangan) ini anti-Islam. Islam itu luas kok, yang (hijab biasa) begini bagus, pakai kerudung model Bu Nuriyah (Wahid) juga bagus," kata Alwi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat. Alwi menjelaskan bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk berpakaian sopan. Namun pengertian batasan pakaian sopan dan Islami tersebut ditafsirkan berbeda-beda oleh sejumlah orang. Cara berpakaian tersebut juga menjadi berbeda jika diterapkan di negara Eropa dan Amerika, dimana perempuan yang memakai cadar akan menjadi pusat perhatian karena dianggap mencurigakan. "Jadi semuanya itu kita lihat kemaslahatannya, Islam itu agama yang memperhatikan kemaslahatan. Maslahat Universitas (UIN Yogyakarta) mungkin tidak tercermin kalau itu dibiarkan. Tapi kalau maslahat pribadi ya silakan. Kita juga harus toleran dalam menerima perbedaan pendapat," katanya. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan surat larangan bagi mahasiswinya untuk menggunakan cadar di lingkungan kampus. Larangan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mencegah perluasan paham Islam radikal di lingkungan kampus. Sementara itu, Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Universitas Indonesia menilai larangan yang dikeluarkan UIN Yogyakarta tersebut kurang tepat karena UIN tidak menerapkan pemisahan kampus antara laki-laki dan perempuan. "Sayangnya, kondisi Kampus UIN masih menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam proses belajar-mengajar. Maka pada konteks inilah kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga menjadi kurang tepat," kata Peneliti PSHI UI Ahmad Sadzali. (OL-7)
