Sebuah UU baru bisa passed bila disetujui dpr dan pemerintah secara ber-sama2, bila salah satu tidak setuju ya tidak bisa goal.Dengan lolosnya revisi UU MD3 artinya itu sudah disetujui Jokowi. Jadi sebenarnya omong kosong besar bila mengatakan Jokowi tidak menyetujui UU MD3 ini. Perkara tidak menanda tangani itu cuman sekedar show.
---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote : Tapi kayaknya pendukung buta Jokowi tidak ngerti bahwa tanpa persetujuan Jokowi pun, UUMD3 sudah berjalan !!! SEANDAINYA Jokowi akhirnya menolak untuk menandatanginya, apakah itu berarti UUMD3 dicabut??? On Wednesday, March 14, 2018 4:03 PM, "Roeslan roeslan12@... [temu_eropa]" <[email protected]> wrote: REFLEKSI : Ternayata UU MD 3 meskipun tanpa di tandatangani oleh Presiden Jokowi, toh akhirnya hari ini telah disahkan dan diberlakukan oleh DPR RI. Jadi secara hakekat kebijakan pak Jokowi yang memilih untuk tidak mau menandatngani UU MD3 itu, secara hakekat hanyalah merupakan taktik untuk mensahkan UU MD 3 secara terselubung; dengan cara denggunakan pemakaian kesempatan 30 hari yang menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan diri sendiri, atau suatu tujuan tertentu adalah tindakan bijaksana yang dipandu terutama oleh motivasi mementingkan diri sendi. Jadi dengan di sahkan dan diberlakukannya UU MD 3 saat sekarang ini, seolah-olah bukan tanggung jawab pak Jokowi. Sikap seperti itu dapat dirumuskan sebagai sikap yang Oportinis. Roeslan. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Mittwoch, 14. März 2018 09:42 An: Yahoogroups; Harry Singgih; Gol; Rachmat Hadi-Soetjipto; Daeng; Farida Ishaja; Mitri; Lingkar Sitompul; indo1@...; Oman Romana; Billy Gunadi; Ronggo A.; Harsono Sutedjo; danar@...; Sie Tik Tan; Sahala Silalahi; Tjoa; Andreas Sungkono; GELORA_In; Nunu Nugroho Betreff: [temu_eropa] UUMD3 berlaku hari ini... Bagaimana para pendukung Jokowi??? Senang ya melihat para pejabat dan lembaganya mempersenajtai dirinya dengan UU supaya terus bisa berbuat seenak perutnya sendiri.. siapa yang berani kritik, dihukum...... Rabu 14 Maret 2018, 06:18 WIB Pakar Hukum: UU MD3 Berlaku Hari Ini, Kritik DPR Bisa Dipidana Rivki - detikNews Jakarta - Sesuai konstitusi, UU MD3 yang belum dibubuhi tanda tangan Presiden Jokowi sudah sah pada hari ini. Pasal anti-kritik anggota dewan pun kini sudah bisa diterapkan. "Mulai hari ini UU MD3 sudah berlaku otomatis pasalnya juga sudah berlaku dan bisa diterapkan," ucap Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, saat dihubungi detikcom, Rabu (14/3/2018). | Baca juga: 30 Hari Tanpa Tanda Tangan Jokowi, Bagaimana Kelanjutan UU MD3? | Feri menegaskan pasal-pasal di UU MD3 yang dinilai kontroversi pun mau tak mau sudah bisa diterapkan. Termasuk pasal anti kritik DPR yang dapat membuat seseorang dipidana atau diproses hukum karena mengkritik DPR. "Begitu UU berlaku dan begitu DPR mendapat kritik yang mencoreng marwah DPR maka bisa ditindaklanjut MKD dan siapapun bisa diancam pidana sepanjang diinginkan MKD," ungkapnya. Feri melanjutkan, sejak hari ini juga penegak hukum yang ingin memanggil anggota dewan untuk pemeriksaan haruslah seizin MKD dan presiden. "Mulai hari ini jugalah penegak hukum yang ingin memanggil anggota dewan harus izin MKD, kalau dulu kan cukup presiden saja," ucapnya. | Baca juga: Pasal Antikritik, Fadli Minta MK Beri Definisi 'Merendahkan DPR' | Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).. Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menjelaskan maksud pasal itu. "DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu," tutur Firman kepada wartawan, Senin (12/2/2018).
