[GELORA45] Gugat Revisi MD3, PSI Tak Rela Rakyat Dikriminalisasi DPR

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 Gugat Revisi MD3, PSI Tak Rela Rakyat Dikriminalisasi DPR 
https://www.jpnn.com/news/gugat-revisi-md3-psi-tak-rela-rakyat-dikriminalisasi-dpr
 
 Kamis, 15 Maret 2018 – 21:24 WIB
 

 
 
 jpnn.com, JAKARTA http://www.jpnn.com/tag/jakarta - Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI), melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (JANGKAR 
SOLIDARITAS), mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani 
Revisi UU MD3 http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3.
 Sikap tersebut adalah bukti bahwa Jokowi mendengar aspirasi rakyat yang 
sebagian besar menolak Revisi UU MD3 http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3.
 Kamaruddin dari JANGKAR SOLIDARITAS mengatakan, PSI sejak awal mendukung 
Jokowi untuk tidak menandatangani Revisi UU MD3 
http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3.
 "Bahkan PSI sejak dini sudah mengantisipasi bahaya kriminalisasi rakyat oleh 
DPR dengan mengajukan permohonan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. 
Pekan lalu MK sudah mengundang PSI untuk mengikuti sidang perdana," ujar 
Kamaruddin melalui keterangan pers, Kamis (15/3).
 Dia membeberkan sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 yang dinilai merepresi 
rakyat. Pasal-pasal itu membuat DPR jadi lembaga yang adikuasa, anti-kritik, 
dan kebal hukum.
 Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73 mengenai wewenagn DPR 
untuk meminta Polri melakukan pemanggilan paksa.
 Kemudian ada Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan 
(MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan 
DPR dan anggotanya.
 
 "Bahwa pada prinsipnya kami sepakat semua kehormatan dan nama baik harus kita 
jaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR 
seluruh Indonesia memakai lembaga kehormatan perwakilan rakyat untuk 
mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kata Kamaruddin.
 Dengan berlakunya Revisi UU MD3 http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3, 
lanjutnya, mulai hari ini alat kelengkapan DPR sudah bisa melakukan upaya-upaya 
secara sistematis dan terstruktur untuk mengkriminalisasi rakyat yang kritis.
 Karena itu, PSI menganggap Indonesia kini dalam keadaan darurat kriminalisasi 
oleh wakil rakyat terhadap rakyatnya sendiri.
 Lebih lanjut, PSI melihat pasal 73 Revisi UU MD3 
http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3 berpeluang menyeret kepolisian ke ranah 
politik sekaligus merendahkan fungsi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.
 Pasalnya, insititusi Polir sekadar menjadi alat untuk menjalankan keputusan 
politik.
 “Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis rakyat terhadap DPR 
atas kinerja mereka yang buruk. Pasal ini berpotensi digunakan untuk 
mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan hak mereka,” kata 
Kamaruddin.
 Kamaruddin juga menyoroti Pasal 245 yang mengatur hak imunitas anggota DPR. 
Pasal ini juga dinilainya telah melawan konstitusi.
 Sebab, hak imunitas anggota DPR di sana berlaku untuk semua tindakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.
 
 “Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya 
terkait dengan tugas anggota DPR,” ujar Kamaruddin.
 "PSI memohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar uji materi Revisi 
UU MD3 http://www.jpnn.com/tag/revisi-uu-md3 dikabulkan oleh MK," pungkasnya. 
(dil/jpnn)