https://tirto.id/golkar-dan-pdip-sepakat-evaluasi-uud03945-hasil-amandemen-cGsS
Golkar dan PDIP Sepakat Evaluasi UUD'45
Hasil Amandemen
Golkar dan PDIP Sepakat Evaluasi UUD'45 Hasil Amandemen Partai Golkar
dan PDI Perjuangan sepakat akan melakukan evaluasi Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 hasil amandemen keempat, Selasa (20/3/2018). tirto.id/Lalu
Rahadian.
0 Shares
<mailto:?subject=Golkar%20dan%20PDIP%20Sepakat%20Evaluasi%20UUD%2745%20Hasil%20Amandemen&body=https://tirto.id:443/golkar-dan-pdip-sepakat-evaluasi-uud03945-hasil-amandemen-cGsS>
Reporter: Lalu Rahadian
<https://tirto.id/author/lalurahadian?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
20 Maret, 2018 /dibaca normal 1 menit /
* "Kami sepakati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD pasca
empat amandemen," ujar Airlangga
/Partai Golkar dan PDIP akan melakukan evaluasi UUD'45 hasil amandemen
keempat./
*tirto.id <https://tirto.id?utm_source=internal&utm_medium=Article> - *
Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat akan melakukan evaluasi
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen keempat. Penilaian
pelaksanaan UUD 1945 pasca-amandemen akan dilakukan setelah pemilu 2019.
Rencana evaluasi itu diungkap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto usai
menerima kedatangan pengurus DPP PDIP di kantornya, Selasa (20/3/2018).
Menurut Airlangga, ada empat isu yang menjadi bahan pertemuan petinggi
kedua parpol itu.
"Kami sepakati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD pasca empat
amandemen. Ini akan jadi bahan untuk pemilu ataupun pasca pemilu dan
pilkada ke depan," ujar Airlangga di Kantor DPP Golkar.
Golkar dan PDIP juga sepakat melanjutkan kerjasama di Pilkada. Selain
itu, pembahasan ihwal tak adanya masa cuti bagi calon presiden petahana
di Pemilu juga dibicarakan.
Terakhir, partai berlambang pohon beringin itu diklaim sepakat membahas
program pembangunan jangka panjang bersama PDIP.
"Pertemuan ini sangat penting dan strategis mengingat kedua partai telah
menyatakan sikap politiknya untuk memberikan dukungan pada pemerintahan
Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.
PDIP mengungkap, persoalan kriteria calon wakil presiden bagi Jokowi di
Pemilu 2019 tidak sempat dibahas saat pertemuan dengan Golkar. Menurut
Hasto, cawapres Jokowi mendatang harus merupakan sosok yang bisa
memimpin rakyat dan negara.
"Ini merupakan ruang lingkup dari para ketum partai yang mengusung
Jokowi. Untuk cawapres pun yang kami cari adalah sosok pemimpin untuk
rakyat, bangsa, dan negara. Setelah pemilu adalah momentum terbaik Pak
Jokowi, Jusuf Kalla, sebagai satu kesatuan pemimpin nasional
membicarakan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Hasto.
Baca juga artikel terkait AMANDEMEN UUD 1945
<https://tirto.id/q/amandemen-uud-1945-Wj?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
<https://tirto.id/author/lalurahadian?utm_source=internal&utm_medium=lowauthor>
(tirto.id - lrh/may)
