*Musyawarah adalah salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah antara pihak yang bersangkutan jika dilakukan atas dasar berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Tetapi pada umumnya pengertian demikian tidak ada pada rezim neo-Mojopahit, yang ada ialah monolog berintimidasi terhadap pihak yang mereka hadapi. Dan kalau dicapai persetujuan yang boleh dibilang win-win, hal ini hanya di atas kertas, karena diabaikan oleh rezim neo-Mojopahit. Jadi kalau ada yang mau berdialog dengan rezim, janganlah membuang-buang waktu sebab apa yang mereka janjikan tidak akan mereka laksanakan.*
*Mengapa hingga kini tidak dibatalkan surat keputasan tiga menteri.?* ttps://papua.antaranews.com/berita/466435/menag-selesaikan-persoalan-masjid-al-aqsa-sentani-lewat-musyawarah <https://papua.antaranews.com/berita/466435/menag-selesaikan-persoalan-masjid-al-aqsa-sentani-lewat-musyawarah> Menag: selesaikan persoalan Masjid Al Aqsa Sentani lewat musyawarah Selasa, 20 Maret 2018 1:00 WIB Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Foto: Antaranews) Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antarmereka Jakarta (Antaranews Papua) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta persoalan Masjid Al Aqsa Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bisa selesai lewat musyawarah. "Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antarmereka," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut pembongkaran menara Masjid Al Aqsha Sentani karena lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. Menag juga mendukung rencana tokoh agama untuk menggelar dialog yang produktif dengan para pihak terkait. Lukman mengatakan telah melakukan kontak dengan sejumlah tokoh untuk menyelesaikan persoalan masjid di Sentani. "Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua, juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut," katanya. Menag juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal yang berlaku haruslah menjadi acuan bersama. Selain itu, Menag meminta masing-masing pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai serta tidak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing. Menurut dia, kerukunan antarumat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan pada tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah. "Kedepankan suasana kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di Papua yang telah dicontohkan dan diwariskan para pendahulu kepada kita semua," ujarnya. Menag juga telah memerintahkan jajarannya di Kakanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kakankemenag Jayapura untuk proaktif dalam ikut menyelesaikan persoalan ini. Kakanwil dan Kakankemenag diminta bertindak konkrit dengan memfasilitasi proses dialog dan musyawarah yang akan digelar dengan baik. "Saya minta Kakanwil dan Kakankemenag proaktif dan terus melaporkan progres penyelesaian masalah di sana," kata dia. (*) Pewarta : Anom Prihantoro Editor: Anwar Maga
