REFLEKSI : Demokrasi yang dapat melaksanakan kesejahteraan Rakyat, seharusnya adalah demokrasi sejati, yaitu demokrasi Pacasila, yang mewakili mayoritas golongan dalam masyarakat, yang didalamnya terangkum kaum buruh dan tani sebagai kekuatan substansinya. Karena dalam demokrasi Pancasila terkandung didalamnya adalah ekonomi Pancasila, yang berpedoman pada Pasal 33 UUD 45..
Jika kita berbicara mengnai Demokrasi harus melaksanakan kesejahteraan rakyat, seperti yang di tegaskan oleh Presiden Jokowi; maka menurut pengamatan saya, Indonesia di era reformasi ini masih berada jauh dipersimpangan jalan. Karema kekuasaan politik disana masih dikuasai oleh kekuatan oligarki ekonomi , yaitu saudagar-saudagar kaya raya yang cengkeramannya sangat kuat dalam kekuasaan politik Jokowi-JK. Selaian dari pada itu menurut pengamatan saya banyak mantan jenderal Orde baru yang menglilinggi kekuasaan Jokowi, yang dalam Reshuffle baru-baru ini justru diperkuat dengan masuknya empat Jenderlan TNI dalam kabinet Jokowi, yaitu Jenderal TNI Idrus Marham. Jenderal TNI Moeldopa, Jenderal TNI Agum Gumelar dan Masekal Madya Yuyu Sutisna. Menurut mengamatan saya Reformasi itu seharusnya dapat memunculkan suatu kekuasaan politik yang mewakili mayoritas golongan dalam masyarakat, yang didalamnya terangkum Kaum buruh dan tani sebagai kekuatan substansinya. Tapi sayangnya apa yang terjadi di era reformasi ini kekuasaan politik secara hakekat didalamnya terangkum kekuatan elemen-elemen oligarki mekonomi dan mantan jenderal-jenderal orde baru sebagai kekuatan substansinya. Pretanyaannya adalah : Dengan menempatkan kembali mantan jenderal-jenderal ordre baru itu dalam kekuasaan politik, apakah penomena seperti itu tidak berarti bahwa rezim reformasi telah melakukan ketidak sopanan dalam berpolitik ????? Dampaknya adalah kekuasaan politik disana masih bisa dimanipulasi oleh golongan-golongan yang tidak bisa dikatakan mewakili kepentingan yang sesungguh dari Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya : Jangan lagi Indonesia dikatakan ada Demokrasi, kebebasan demokrasi saja adanya masih terbatas (cermatai UU MD 3), hasil karya DPR dan pemerintah Jokowi 2018. Roeslan. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Donnerstag, 22. März 2018 01:25 An: Undisclosed-Recipient:; Betreff: [temu_eropa] Fw: [GELORA45] Jokowi Tegaskan Demokrasi Harus Sejahterakan Rakyat From: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] Sent: Thursday, March 22, 2018 3:05 AM https://news.detik.com/berita/d-3929765/jokowi-tegaskan-demokrasi-harus-sejahterakan-rakyat?_ga=2.70270873.825254785.1521658377-446834336.1521658377 Kamis 22 Maret 2018, 01:05 WIB Jokowi Tegaskan Demokrasi Harus Sejahterakan Rakyat Ray Jordan - detikNews Jokowi Tegaskan Demokrasi Harus Sejahterakan RakyatPresiden Jokowi berbicara tentang demokrasi. (Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta - Dalam Rapat Pimpinan Nasional II Partai Perindo, Presiden Joko Widodo berbicara tentang demokrasi. Jokowi menegaskan demokrasi itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jokowi mengatakan, sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politikus harus menunjukkan demokrasi menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini pada peningkatan kesejahteraan rakyat. "Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia," kata Jokowi dalam Rakernas II Perindo di Plennary Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018) malam. Baca juga: <https://news.detik.com/read/2018/03/21/233836/3929726/10/didukung-koalisi-gemuk-maju-pilpres-2019-jokowi-ya-mantaplah> Didukung Koalisi Gemuk Maju Pilpres 2019, Jokowi: Ya Mantaplah! Jokowi mengatakan partai-partai politik dan para politikus juga harus membuat demokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Juga harus bisa mengatasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. "Untuk mengatasi kemiskinan, untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa," katanya. Jokowi pun mengingatkan, proses pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu juga tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan. "Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi, khususnya pilkada 2018 beserta Pileg dan Pilpres 2019, tidak boleh mengganggu momentum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan," jelasnya. Jokowi kembali mengingatkan soal pilkada, pileg, dan pilpres. Ditegaskan dia, kontestasi tersebut harus menjunjung tinggi etika dan tata krama. Kontestasi harus saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mencemooh. Baca juga: <https://news.detik.com/read/2018/03/21/221531/3929624/10/jokowi-kritik-harus-dengan-data-lengkap-dan-beri-solusi> Jokowi: Kritik Harus dengan Data Lengkap dan Beri Solusi "Perbedaan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Kita tidak saling menghujat dan mencemooh, tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian," urai Jokowi. Jokowi pun mengajak Partai Perindo serta seluruh parpol dan politikus untuk memfokuskan pada adu program dan prestasi dalam pilkada, pileg, serta Pilpres 2019. Adu program dalam hal menyejahterakan rakyat, meningkatkan ekonomi, menjaga persatuan bangsa, hingga membawa Indonesia menjadi negara maju. "Marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, membuat demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan kebebasan politik yang santun, yang konstruktif, sesuai dengan adat istiadat bangsa kita Indonesia," tutupnya. (jor/elz)
