Riuhnya Polemik Tsamara, Haruskah Kaum Muda ke Politik Praktis?


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Riuhnya Polemik Tsamara, Haruskah Kaum Muda ke Politik Praktis?

Suara.com

Akhirnya, kaum muda justru membawa kepentingan pertarungan elite negara atas 
oposisi elitenya, tukasnya.
 |

 |

 |



Reza GunadhaKamis, 22 Maret 2018 | 20:12 WIB

Tsamara Amany [Antara]
Akhirnya, kaum muda justru membawa kepentingan pertarungan elite negara atas 
oposisi elitenya, tukasnya.




Suara.com - Opini Tsamara Amany, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, 
mengenai sejarah peran pemuda dalam pentas politik Indonesia, serta anjurannya 
agar kaum muda milenial berjuang melalui partai politik, menuai kritik dalam 
kerangka polemik.
Tsamara, dalam tulisan opini di salah satu media daring nasional berjudul ”Anak 
Muda Mental Penjilat?”, menyebut aksi-aksi massa tak lagi menjadi alat ampuh 
untuk mengintervensi kebijakan politik dan pemerintahan.

Menurutnya, jalan ”ekstra-parlementer” seperti itu ampuh pada era 1966 dan juga 
1998, tapi tidak untuk era kekinian.

Sebabnya, Tsamara menilai aksi massa kaum muda pada era ’66 dan medio ’90an 
merupakan satu-satunya pilihan tatkala rezim yang ada cenderung otoriter.


BACA JUGA   
   -    
Pola Permainan Sudah Terbaca Bhayangkara, Teco Tetap Pede

   -    
Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Lyra Virna: Alhamdulillah...

   -    
Anies Kesal Eksekusi Penutupan Hotel Alexis Bocor


Ia mencontohkan, Presiden pertama RI Bung Karno yang menerapkan sistem 
Demokrasi Terpimpin sehingga membuat kaum muda tak leluasa memberikan masukan. 
Hal yang sama juga terjadi pada era Orde Baru, tatkala Presiden Soeharto 
membungkam kaum oposan.

Namun, pada era kekinian, Tsamara menilai beragam saluran menyampaikan kritik 
cenderung terbuka, sehingga aksi massa tak lagi relevan.

Ia lantas menganjurkan kaum muda berjuang "masuk ke dalam sistem", seperti 
menjadi anggota partai politik.

Hal itulah yang ia lakukan, dengan menjadi kader sekaligus pemimpin PSI dan 
mendukung Presiden Joko Widodo. Tapi, Tsamara mengakui pilihannya itu banyak 
menuai cibiran.

Kritik

Kritik pertama dilancarkan Ariel Heryanto, profesor program studi Indonesia di 
Monash University, Australia, sekaligus Deputi Direktur Monash Asia Institute.

Melalui akun Twitter miliknya, Ariel menilai Tsamara tak memahami sejarah 
politik kaum muda Indonesia, terutama pada era 1960-an dan 1990-an.

"Saya hormat pada komitmen anak muda ini. Selagi muda, masih banyak PR-nya. 
Termasuk memahami lebih baik sejarah politik masa lampau, khususnya kurun 
dekade 1960an. Pemahaman masa lampau yang cacat akan berdampak pada wawasannya 
pada politik masa kini," tulis Ariel, Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, opini Tsamara yang menafsirkan sistem Demokrasi Terpimpin era 
Soekarno sama seperti era Orba—yakni membungkam kritik—justru tak berdasar.

”Yang ditulisnya tentang tahun 1960an  itu hasil hapalan dari bahan 
indoktrinasi dan propaganda Orde Baru yang dikritiknya sendiri,” tulis Ariel.

”Salah satu pokok yang paling serius dari propaganda Orba adalah pandangan 
’Sistem Demokrasi Terpimpin Bung Karno membuat anak muda tak bisa dengan 
leluasa memberikan masukan.’ Leluasa bagi kaum muda ’kiri’ seusia Tsamara, dan 
tidak bagi yang ’kanan’ yang promiliter dan Amerika Serikat,” tambahnya.

 Sementara seorang perempuan aktivis mahasiswa bernama Asterlyta Putrinda, 
melalui laman Blogspot, juga melancarkan kritik atas opini Tsamara.

Menurutnya, anjuran Tsamara agar kaum muda berjuang melalui parpol peserta 
pemilu justru mengaburkan akar persoalan pemuda maupun masyarakat.

”Masuk ke dalam politik praktis bukan jalan yang tepat, atau bahkan justru 
menyesatkan,” tukasnya.

Ia menjelaskan, Indonesia memunyai kaum muda yang terbilang besar. Tapi, 
beragam kebijakan liberalisasi pendidikan membuat banyak kaum muda miskin tak 
mampu mengakses pendidikan tinggi.

”Alhasil, kaum muda yang banyak ini menghadapi masalah besar seperti 
pengangguran. Sementara yang mengenyam pendidikan juga harus menghadapi 
persoalan minimnya lapangan pekerjaan. Lalu apa peran politik praktis kepada 
pemuda ini? Mampu membebaskan? Atau Tsamara secara individualis hanya berbicara 
tentang kepentingan borjuasi,” tuturnya.

Putrinda juga mengkritik kesimpulan Tsamara bahwa aksi massa tak lagi relevan 
dilakukan kaum muda kekinian.

Menurutnya, hal yang terjadi justru sebaliknya, aksi-aksi massa yang juga 
dimotori kaum muda di Indonesia maupun negara-negara lain justru semakin marak.

Ia mencontohkan, aksi massa pemuda dan elemen masyarakat lain di Filipina, 
India, Kamboja, Eropa, Afrika, Amerika latin, bahkan di Amerika Serikat 
sendiri,  justru semakin marak.

Hal itu disebabkan beban krisis ekonomi yang dilimpahkan negara-negara 
Imperialis—pemodal besar berskala internasional—kepada rakyat di dunia semakin 
besar dan parah.

”Dengan perjuangan rakyat di dunia yang justru kian meningkat, Tsamara malah 
menegasikan kenyataan tersebut? Jelas, pikiranmu tidak objektif. Belajarlah 
berjuang dengan buruh dan petani agar pikiranmu tidak kabur, jangan malah 
belajar sama Jokowiuntuk politik 2019, politik borjuasi.”

Ia menjelaskan, mengikuti pilihan Tsamara untuk berjuang melalui parpol dan 
mengikuti pemilu justru akan membuat kaum muda terjebak pada tema-tema 
persoalan elitis.

”Saya bukan antipartai, tapi memang tidak ada satu pun partai Indonesia yang 
berani menyentuh isu perampasan dan monopoli tanah, politik upah murah, 
penggusuran, dan isu rakyat lainnya. Akhirnya, kaum muda justru membawa 
kepentingan pertarungan elite negara atas oposisi elitenya,” tukasnya.

Terima Kritik

Tsamara, kepada Suara.com, Kamis (22/3/2018), mengakui opini dirinya menjadi 
polemik terutama melalui media-media sosial.

“Saya sih senang saja. Salah satu tujuan menulis bagi saya adalah membuka ruang 
diskusi,” tuturnya.

Mengenai kritik yang dilancarkan kepadanya, Tsamara memberikan jawaban 
diplomatis.

“Meski tentu saya tetap memiliki pandangan sendiri terkait tulisan saya dan 
sudah saya tuangkan secara utuh argumennya, tapi sekali lagi, ruang diskusi 
termasuk kritik dan saran, apalagi datang dari tokoh seperti Profesor Ariel 
harus dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap anak muda,” tuturnya.

Sementara mengenai penilaiannya bahwa aksi massa tak lagi relevan bagi kaum 
muda, Tsamara menuturkan, “Setiap orang memunyai cara pandangnya masing-masing. 
Saya hargai (perbedaan) itu dan dengan senang hati saling belajar,” tandasnya.

Kirim email ke