Menlu: pasukan PBB tidak lagi bekerja biasa Kamis, 29 Maret 2018 12:05 WIB Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Senin mengunjungi pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung di misi penjaga perdamaian PBB UNIFIL di markas Indobatt (Indonesian Battalion) di Adchit Al-Qusayr, Lebanon Selatan. (Dokumentasi Kemlu)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidatonya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian dan keamanan PBB tidak bisa lagi hanya bekerja seperti biasa (business as usual) dalam menghadapi tantangan di lapangan sekarang ini. "Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja business as usual, peacekeepers harus terlatih dengan baik, diperlengkapi dengan baik dan didukung sumber daya yang memadai," kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada debat terbuka DK PBB bertema "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations" di hadapan 15 Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3). Pada kesempatan itu, Menlu RI menekankan pengembangan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dan keamanan PBB harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan agar DK PBB terus mendorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi pemeliharaan perdamaian, termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang. Menlu Retno juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional. Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara. Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu RI menyampaikan pidato atas nama ASEAN dan Indonesia. Untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai organisasi regional, menyampaikan pendapat di depan DK PBB. Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selaku pemapar. Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu. Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personil pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu, debat terbuka tersebut juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Baca juga: Menlu: Kontingen Garuda UNIFIL terus jaga perdamaian Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga Editor: Ida Nurcahyani
